“Mereka ini adalah tim gabungan yang juga membawahi tujuh provinsi di Sumatera, mereka sudah mendapatkan terlebih dahulu keterangan dari pemerintah yang kemudian dirasa penting untuk mencari informasi yang berimbang, spesifiknya soal tanah yang sudah dinyatakan menang oleh Mahkamah Agung,”katanya.
Ia mengatakan pihak KPK membawa beberapa berkas yang diminta sebagai bahan pertimbangan yang juga diminta untuk dilengkapi.
Ia menyebutkan dari Fort de Kock ada tiga orang yang dimintai keterangan, dua di antaranya adalah Kuasa Hukum Yayasan Fort de Kock Bukittinggi Didi Cahyadi dan Khairul Abbas serta satu lagi dari Yayasan Fort de Kock, Zainal Abidin.
“Di situ kami sampaikan sudah memiliki keputusan akhir atau putusan MA dan kemudian lokasi yang dikuasai. Namun sertifikat hak milik yang seharusnya menjadi milik Yayasan Fort de Kock masih tetap ditahan oleh pemerintah kota,” ujar Didi.
Ia berharap dengan kedatangan Tim KPK akan mulai ada titik temu dan berharap permasalahan kepemilikan tanah itu bisa terselesaikan dengan cepat.
Didi juga mengakui bahwa sebelumnya Yayasan Fort de Kock telah mengirim surat secara resmi kepada KPK.
“Kami memang melaporkan secara langsung, kami memang sudah melaporkan juga segala tindak tanduk dan kemudian manuver-manuver melalui surat-surat tertulis dan resmi yang diajukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi,” ujarnya.
Persoalan kepemilikan tanah yang berada di Kelurahan Manggis Gantiang, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan itu telah berlangsung sejak 2007. (pry)
