LIMAPULUH KOTA, METRO – Untuk memastikan tidak adanya penghuni Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang tidak terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2019 ini, KPU Kabupaten Limapuluh Kota mengadakan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait, di Aula KPU di Tanjung Pati, Senin (21/1).
Eke Ledyana, Koordinator Data KPU Kabupaten Limapuluh Kota menyatakan rakor ini selain menggali informasi dan mengetahui jumlah penghuni masing-masing Lapas, juga sebagai bentuk memberi dukungan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk melakukan perekaman KTP terhadap penghuni lapas sebagai upaya pemenuhan hak memilih untuk tahanan.
Acara yang juga di hadiri Asisten satu Bupati Limapuluh Kota, Deddy Permana dan Kepala Lapas Khusus Anak Tanjung Pati, Lapas Suliki, Lapas Kota Payakumbuh, Kesbangpol, Bawaslu dan Polres Kota serta Polres Limapuluh Kota ini juga bertujuan untuk membahas tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).
Dari laporan Disdukcapil Limapuluh Kota, yang diwakili Hatifah, menyampaikan pihaknya sudah melakukan perekaman pada ketiga lapas tersebut pada tanggal 27 Desember 2018, beberapa minggu sebelum keluarnya surat edaran untuk melakukan kegiatan perekaman serentak se Indonesia, pada 17 Januari lalu.
“Seperti di Lapas Suliki, dari 18 tahanan yang belum melakukan perekaman, hanya 5 orang yang bisa dilayani perekaman dan langsung dicetak KTP-El nya. Sisanya, tidak memiliki kartu keluarga, serta ada yang sudah melakukan perekaman dan ada yang KTP-el nya hilang.
Sedangkan di Lapas Kota Payakumbuh, 36 orang yang sudah berhak memilih, namun hanya 10 yang belum melakukan perakaman KTP. Sementara di Lapas Khusus Anak Tanjung Pati, 3 penghuni yang sudah layak memilih, hanya 2 yang bisa dilakukan perekaman, karena yang satu orang berasal dari Kabupaten Agam,” jelas Hatifah.
Jika diperlukan, lanjut Hatifah, Disdukcapil siap melanjutkan perekaman kembali. Kami pada awal tahun 2019 ini juga akan turun ke lapangan jeput bola untuk melakukan perekaman KTP-El dengan sasaran utama langsung menuju ke jorong dan nagari.
Sementara, Ismet Aljannata Devisi Pencegahan Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, mempertanyakan dari penghuni Lapas tersebut, berapa yang bisa masuk ke dalam DPTb dan DPK sehingga jelas berapa penghuni yang bisa memilih dan surat suara yang akan disediakan.
Agus Rahma Tamin, Kepala Lapas Khusus Anak menambahkan, saat ini ada sebanyak 126 orang penghuni LPKA, 85 perempuan dan 41 anak-anak. Dari jumlah tersebut yang punya KTP hanya 52 orang. Umumnya mereka berasal dari luar Limapuluh Kota dan bahkan juga ada yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Barat. Penghuni yang berasal dari Lima Puluh Kota hanya 2 orang.
Selain itu tambah Agus Rahmat Amin, anak-anak yang usianya sudah mencapai 17 dan 18 tahun ada 9 orang dan mereka belum memiliki KTP-Elektronik.
Sementara Sujatmiko, Kalapas Suliki, melaporkan kondisi jumlah penghuni di lapas bersifat dinamis dan setiap saat dapat berubah. Saat ini penghuni Lapas Suliki sebanyak 60 orang. Berasal dari Lima Puluh Kota sebanyak 47 orang dan selebihnya berasal dari daerah tetangga, masing-masing dari daerah Payakumbuh 9 orang, Bukittinggi 1 orang, Tanahdatar 2 orang, dan dari Solsel 1 orang.
Kalapas Kota Payakumbuh, Erawiharto juga melaporkan sebanyak 94 orang penghuni Lapas Payakumbuh berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota. Yang sudah melakukan perekaman pada 27 Desember 2018 lalu, sebanyak 10 orang dan sisa 26 orang yang belum.
26 yang belum ini disebabkan beberapa kondisi, KTP yang masih berada di kantor polisi saat mereka dipemeriksaan, dan ada juga yang tidak memiliki Kartu Keluarga serta juga ada yang KTP hilang.
”Terhadap yang hilang ini, 9 orang sudah melakukan perekaman kembali dan saat ini ktpnya sudah ada sama petugas Lapas, sementara 17 lainnya masih belum jelas keberadaan ktpnya,” jelas Arawiharto.
Pada Rakor yang berlangsung selama dua jam tersebut, Agusman, staf LPKA mengeluhkan adanya pertanyaan dari anak binaan yang berasal dari luar daerah atau provinsi, mereka dapat memilih siapa saja dan ia juga berharap adanya kegiatan sosialisasi pemilu terhadap anak binaan tersebut.
Atas pertanyaan tersebut, Amfreizer, kordiv Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, menjelaskan sesuai PKPU No 11 tahun 2018 pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam satu daerah provinsi.
Bisa memilih calon anggota DPD apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, dan juga bisa memilih Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden apabila pindah memilih ke daerah provinsi lain atau pindah memilih ke luar negeri.
Selain itu, penghuni lapas juga bisa memilih calon anggota DPRD Provinsi apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam satu daerah pemilihannya (dapil).
Sementara untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu daerah pemilihannya.
Lebih lanjut, Amfreizer mencontohkan, jika ada penghuni lapas Tanjung Pati Kecamatan Harau, yang KTPnya berasal dari Kecamatan Payakumbuh, maka ia bisa memilih kelima surat suara, karena Kecamatan Payakumbuh masih berada dalam satu davil dengan Tanjung Pati Kecamatan Harau yakni dapil satu.
”Kami dari KPU juga sudah menyiapkan 55 orang Relawan Demokrasi Pemilu 2019, salah satunya berasal dari basis berkebutuhan khusus yang sasaran kegiatan sosialisasinya termasuk di Lapas dan Rumah Sakit,” ujarnya. (us)
