SAWAHAN, METRO–Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Padang Budi Syahrial menanggapi wacana aksi mogok pedagang yang berada di kompleks pertokoan Pasar Raya Padang sebagai bentuk protes terhadap Pemko Padang, karena sepinya pembeli akibat kesemrawutan pasar.
Menurut Budi, aksi tutup toko yang akan dilakukan pedagang, disebabkan kondisi kesemrawutan di Pasar Raya Padang seharusnya tidak terjadi jika Pemerintah Kota Padang cepat tanggap. Apalagi keluhan pedagang ini sebenarnya sudah berulang kali.
Budi mengaku, sangat memahami apa yang dirasakan para pedagang toko yang kesulitan jual beli karena akses masuk dan badan jalan dipakai berjualan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). “Sepertinya para penghuni toko telah resah karena sepinya jual beli yang salah satu penyebabnya membeludaknya PKL menutupi akses masuk ke toko. Apalagi lahan parkir dikuasai PKL untuk berjualan,” jelasnya, Minggu (4/6).
Budi Syahrial juga menyoroti soal relokasi bagi PKL tidak harus menunggu Pasar Raya Fase 7 siap, seperti yang selalu disampaikan Kepala Dinas Perdagangan (Kadisdag) Kota Padang. “Kalau soal relokasi, banyak toko-toko yang sudah kosong dari Fase 1-6, itu bisa dibuka dan diambil oleh mereka, atau di lantai 2 Pasar Raya banyak yang bisa diperbaiki,” katanya.
“Kalau perlu dana, kami di DPRD Padang siap memfasilitasi, menyetujuinya. Itu bekas bioskop Padang Teater bisa diratakan, lalu dibuat etalase yang sama seperti di bawah,” sambung politisi Partai Gerindra tersebut.
