“Justru pemerintah lebih memperhatikan perusahaan-perusahaan yang melakukan impor garam. Mereka seperti anak emas yang selalu diperhatikan saat akan mendatangkan garam dari luar negeri,” ucap Ferri Chandra.
“Kita ini kehabisan stok garam dari petani, harusnya pemerintah memberikan solusi yang baik bagi kami, bukan dibiarkan seperti saat ini,” tambah dia.
Awal 2023, BPS mencatat volume impor garam Indonesia mencapai 2,83 juta ton dengan nilai US$ 107,5 juta sepanjang 2021 atau sekitar Rp 1,5 triliun (asumsi kurs 31 Desember 2021 sebesar Rp 14.197 per US$).
Nilai impor garam Indonesia tercatat meningkat sejak 2017 hingga 2019 seperti terlihat pada grafik. Nilainya sempat turun tipis 0,9 persen (yoy) pada 2020, namun kembali meningkat pada 2021.
Ferri menyampaikan, pengusaha lokal memiliki pekerja yang menghidupi anak dan istri. Namun, karena tidak ada stok garam, terpaksa perusahaan garam lokal merumahkan mereka. Ada 50 persen pekerja yang dirumahkan.
“Saya tidak ada barang, tidak mungkin saya pertahankan mereka,” ungkap Ferri Chandra.
Saat ini, lanjut Ferri, produksi garam petani sangat sedikit. Jika ditemukan garam petani harganya sangat melambung. Tak tanggung-tanggung, harga yang ada sekitar Rp 5.000 hingga Rp 7.000 kg. Jumlah harga itu tidak masuk akal dan jika terpaksa diproduksi sulit untuk dijual. Sebab, di pasaran atau ritel masih ada yang menjual dengan harga garam sekitar Rp 7.000/kg. Mereka berasal dari perusahaan-perusahaan yang mendapatkan jatah impor.
Terpisah, Direktur PT Garsindo Anugerah Sejahtera (GAS) Yohannes Sugiarto mengatakan, perusahaan garam lokal dalam kondisi di ambang kebangkrutan. Hal itu karena pengusaha membeli garam petani dengan harga tinggi, seharga Rp 5.400 hingga Rp 5.600/kilogram. Padahal harga normalnya yaitu berkisar Rp 700/kg.
“Kalau harga sekarang Rp 5.400/kg, kan tidak mungkin harga garam akan turun normal. Paling turun menjadi Rp 5000/kg, atau maksimum menjadi Rp 5.500/kilogram. Itu belum termasuk biaya-biaya lain, karena garam itu diproduksi tentunya butuh dicuci, listriknya bagaimana, terus pegawainya seperti apa? Saya sudah komplain, harusnya pemerintah tahu ini, dan beri solusi kami dong,” papar Yohannes Sugiarto.(jpc)
