“Semoga Pemilu 2024 tidak ada hoaks, politik uang, dan politik identitas. Mari sama-sama kita sukseskan pelaksanaan secara baik, benar dan berintegritas,” pungkasnya.
Komisioner Bawaslu Sumatera Barat, Muhammad Khadafi mengatakan bahwa Kampung Pengawasan Partisipatif merupakan agenda nasional yang dilaksanakan di Kota Solok, dengan tujuan menjadi wadah bagi semua pihak untuk mendiskusikan banyak hal berkaitan dengan Pemilu, pengawasan dan seluruh tata kelolanya yang dibungkus di dalam demokrasi. “Mudah-mudahan dengan ini potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi akan hilang. Itu yang kita harapkan dari proses ini,” imbuhnya.
Disebutkan Khadafi, bahwa pada tahun ini di Sumatera Barat, Kota Solok merupakan yang kedua melaksanakan deklarasi Kampung Pengawasan setelah sebelumnya dilakukan hal yang sama oleh Kabupaten Sijunjung.
“Kota Solok sendiri sudah pernah juga dicanangkan di salah satu Kelurahan. Untuk itu saya sangat apresiasi kepada teman-teman Bawaslu Kota Solok, terlebih seluruh stakeholder tampak menyatu dengan Bawaslu Kota Solok,” ujarnya.
Dengan telah dicanangkannya Kampung Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 di Kota Solok yang ditargetkan bisa terbentuk di setiap Kelurahan, Khadafi berharap segala potensi pelanggaran bisa dihindari dan ditekan secara maksimal.
“Kita akan memberikan sosialisasi kepada seluruh peserta Pemilu, kepada pemilih dan masyarakat, bahwa pelanggaran itu tidak baik dalam semua tahapan Pemilu,” pungkasnya. (*/rel)
