PADANG, METRO–Anggota DPR RI asal Sumatra Barat (Sumbar) Andre Rosiade memastikan, pemerintah pusat tak pernah menganaktirikan Sumbar seperti yang terstigma selama ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya proyek dan megaproyek nasional yang dibangun di Sumbar.
“Salah satunya kita lihat bukti di Pasar Raya Padang. Pasar Fase VII sudah hancur karena gempa besar 2009, sekarang dibangun kembali dengan dana mencapai Rp103 miliar dari pusat. Begitu juga sejumlah proyek lainnya di Sumbar seperti jalan tol Padang-Pekanbaru,” kata anggota dewan pembina Partai Gerindra ini.
Andre Rosiade mengatakan, kalau semua serius dan sungguh-sungguh, baik itu untuk Pemda Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi di Sumbar, insya Allah, pemerintah pusat akan komit mendukung. Karena pemerintah pusat memberikan pertimbangan untuk pembangunan di semua Provinsi yang ada di Indonesia.
Andre juga menyayangkan, gelontoran dana pusat yang mencapai ratusan miliar rupiah itu kadang terhambat karena ketidaksiapan Sumbar dalam menerimanya. Salah satu alasan yang paling sering terungkap adalah, tidak siapnya pembebasan lahan dan sejenisnya. Juga masalah administrasi atau aturan hukum yang bisa menghambatnya.
“Selain pembangunan tol dan Fase VII Pasar Raya Padang, pemerintah pusat juga akan membangun fly over Sitinjau Lauik. Jalur yang akan menghubungkan Kota Padang dengan Solok dan sekitarnya lebih baik. Karena selama ini jalannya ekstrem dan rawan kecelakaan. Mohon doa dan dukungan Oktober 2023 ini Fly Over Sitinjau Lawik sudah bisa dimulai dibangun. Jadi banyak sekali prihatin pemerintah pusat untuk Sumbar,” ujar Andre Rosiade.
Andre Rosiade menjelaskan proses value engineering pembangunan Fly Over Sitinjau Lawik sudah rampung. Saat ini, kata dia, dokumen sudah berada di Dirjen Pembiayaan Infrastruktur. Andre menambahkan, untuk skenario anggaran pembangunan Flyover Sitinjau Lawik masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
“Skenario itu Juli 2023 ini selesai, lalu akhir Juli atau awal Agustus bisa lelang. Dan September sudah ada pemenang, Oktober diskenariokan mulai pekerjaan di awal. Anggarannya ada berbagai skenario, ini perlu persetujuan Pak Menteri ada lebih mahal Rp 600 miliar, ada lebih murah Rp 500 miliar, anggaran Rp 3 sampai Rp 4 triliun. Kita tunggu yang mana diputuskan pemerintah,” ujar Andre. (*)
