Rapat Koordinasi ini mengundang kader PKH bersama dengan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Agam, agar dapat terbangun komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kecamatan masing-masing. Diharapkan kader PKH dapat menjadi mitra Bawaslu dalam melakukan kawal hak pilih.
Kegiatan Rakor dibuka oleh Eri Efendi, Anggota Bawaslu Agam yang dalam sambutannya mengajak semua peserta untuk sama-sama mengawasi penyelenggaraan Pemilu termasuk pencermatan DPSHP agar hak konstitusional pemilih dapat tersalurkan dengan baik dalam Pemilu.
“Pengawas Pemilu jumlahnya terbatas, sedangkan TPS yang perlu dicermati disetiap kecamatan berjumlah puluhan hingga ratusan. Jajaran pengawas membutuhkan partisipasi stakeholder data seperti wali jorong dan PKH yang sehari-hari dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat” pungkas Eri. Kedekatan dengan masyarakat dapat menjadi jembatan untuk mengingatkan masyarakat peduli akan hak pilih, tambahnya.
Dalam pencermatan, jajaran pengawas memiliki fokus analisa terhadap beberapa kondisi pemilih, yaitu Data pemilih Memenuhi Syarat belum masuk DPSHP, Data pemilih Tidak Memenuhi Syarat masih masuk DPSHP, Data pemilih disabilitas, Data pemilih yang jauh dari TPS, dan Data pemilih yang salah atau tidak lengkap. Hasil pencermatan ini akan dijadikan rekomendasi kepada KPU sebelum Daftar Pemilih Tetap diumumkan.
“Koordinasi dan hubungan baik dengan kader PKH harus dibangun. Mengingat kader PKH memiliki massa kelompok masyarakat yang tersebar di semua kecamatan” Ujar Okta Muhlia, Anggota Bawaslu Kabupaten Agam. Kami harap jajaran pengawas adhoc dan kader PKH dapat berkolaborasi dalam pengawalan Pemilu kedepan, tutup Lia. (pry)
