PADANG, METRO–Menjelang penutupan pendaftaran para Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, di Jalan Pramuka, Padang, sejumlah Partai Politik datang dipimpin oleh Para Ketua Partai, diiringi sejumlah Caleg potensial yang akan mengisi slot kursi di DPRD Sumbar.
Pada hari Sabtu (13/5) Partai Golongan Karya (Golkar) yang dipimpin oleh Ketua DPD Golkar Sumbar, Khairunnas datang dengan sejumlah Caleg potensialnya yang akan meraih kursi legislatif pada Pemilu 2024 mendatang.
Diantara Caleg potensial tersebut, nampak AM Mendrofa, pengacara yang memenangkan gugatan pada pemerintah pusat, tentang ganti rugi hutang negara pada beberapa masyarakat Kota Padang, Saidal Masfiudin tokoh Pesisir Selatan, Sitti Izati tokoh wanita Sumatera Barat, Richardo, pemilik Universitas Eka Sakti, Aguswanto, aktifis buruh dan banyak lainnya.
Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPW PKB Sumbar Firdaus, Sekretaris Donizar dan Bendahara Riko alviano datang dengan mempergunakan bus dan puluhan mobil, serta dikawal poreder dari Kepolisian, hingga sempat menyebabkan sedikit kemacaten di area KPU Sumbar.
Usai melakukan pendaftaran, Firdaus yang didampingi pengurus lain dan caleg, mengatakan, akan meraih suara penuh dalam pesta demokrasi 2024 mendatang. Hal senada juga disampaikan Donizar, dimana mereka sudah melakukan gerakan berbuat untuk masyarakat jauh sebelum adanya pencalegan, sehingga diyakini dapat meraih hasil optimal dalam pileg dan polpres mendatang.
Pendaftaran caleg ke KPU Sumbar memang menunjukkan kalau PKB amat diminati, karena bukan hanya caleg yang mengantar, tapi juga simpatisan. “Kita buktikan saat ini, ratusan yang hadir merupakan orang-orang yang antusias ikut ke sini,dan memiliki 100% Caleg,”ujar Firdaus.
Selanjutnya, Partai Ummat komit dengan politik identitas. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Ummat Provinsi Sumatera Barat (DPW Partai Ummat) yakin bakal meraih 12 kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Hal itu disampaikan Ketua Partai Ummat, H. Taslim Dt. Tambogo, saat jumpa pers usai menyerahkan berkas Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Sabtu (13/5) sekira pukul 14.00 WIB.
Pendaftaran dilakukan secara langsung oleh Ketua H. Taslim Dt. Tambogo, yang didampingi Wakil Ketua, Afrizal Muchtar, Sekretaris Drs. H. Amsir, M.Pd. Ketua BPPW Ir. Irma Juneldi, Sekretaris BPPW yang juga LO Riche Malin Sati.
Menyusul setelah Partai Ummat, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menargetkan 8 Dapil dengan jumlah 65 Bacaleg. Ketua DPW PSI Sumbar, Sukma Trianda Putra menyampaikan rasa syukurnya usai pendaftaran tersebut.
Mengenai target perolehan kursi legislatif di DPRD Sumbar nantinya, Sukma menyebutkan tidak jauh beda dengan beberapa parpol lainnya yaitu satu kursi satu Dapil. Sukma juga menyebutkan, soal kuota perempuan pada PSI Sumbar secara regulasi menetapkan harus ada 30 persen.
Sementara itu, di hari terakhir yaitu Minggu (14/5), hingga berita ini diturunkan, baru Partai Demokrat yang datang pada pukul 14.00 WIB. Rombongan yang dipimpin Ketua DPW Partai Demokrat Sumbar, H. Mulyadi bersama Sekjen Doni Harsiva Yandra serta sejumlah pengurus dan anggota DPRD Sumbar, HM Nurnas, Irzal Ilyas Dt. Lawik, Arkadius Dt. Intan Bano, dan lainnya, datang ke KPU Sumbar diarak musik gendang tansa, untuk mendaftarkan Bacaleg DPRD Sumbar untuk Pemilu 2024.
Partai Demokrat mendaftarkan 65 Bacaleg di 8 Dapil Sumbar dan dinyatakan lengkap dan sah oleh KPU Sumbar yang menerima berita acara pendaftaran dari Ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Mulyani didampingi komisioner Amnasmen, Izwaryani dan Gebril Daulat, disaksikan Ketua Bawaslu Sumbar Alni dan Nurhaisa Yetti, Minggu (14/5).
Mulyadi menegaskan bahwa mengingat banyaknya tokoh tokoh dan masyarakat yang berminat mencaleg dari Partai Demokrat, maka sesuai aturan partai, telah ditentukan tolok ukur yang berpeluang masuk daftar caleg dan penentuan nomor urutnya. Diantaranya, loyalitas ke partai, integritas kader, juga potensi untuk menang. Potensi untuk menang Ini banyak barometernya, ada ketokohan, logistik dan lainnya.
“Tentunya kita di demokrat, tidak ada kesewenang-wenangan dalam menentukan caleg. Pola kita untuk menambah kursi, bukan menggeser sosok yang ada, apalagi di Demokrat ada banyak kader yang telah duduk DPRD.
Karena itu, saya sebagai Ketua Partai, menargetkan penambahan minimal 1 kursi per dapil. Jika tidak tercapai, dianggap gagal,” ucap Mulyadi.
Karena itu, Mulyadi berpesan kepada caleg incumbent untuk menjaga track record, jangan banyak janji-jani yang muluk-muluk, serta membuktikan janji yang telah disampaikan ke masyarakat dan konstituen. “Jadi, janjikan sesuai yang bisa dilaksanakaan.
Lakukan yang sederhana saja, kita tetap lakukan keseimbangan antara keterpilihan dan sosoknnya. Jadi, bukan faktor logistik yang diutamakan meski logistik itu juga penting dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat,” ungkap Mulyadi.
Terkait belum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi soal sistem Pemilu 2024, apakah menganut sistem proporsional tertuka atau tertutup, Mulyadi menerangkan bahwa aejauh ini belum ada keputuhan dan arahan dari DPP.
“Biasanya, bila ada keputusan baru yang fundamental terhadap pencalegan dan sistem pemilu, maka DPP Partai Demokrat tentu akan melahirkan kebijakan yang fundamental pula. Namun yang pasti, bacaleg yang didaftarkan aekarang, baru daftar sementara. Masih ada waktu untuk melakukan perubahan, jika memang hal itu nantinya diperlukan,” pungkas Mulyadi. (cr1)
