SOLSEL, METRO – Tahun 2019 ini, jatah lima jenis pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Solok Selatan (Solsel), berkurang menjadi 9.006,8 ton, dimana pada medio 2018 jumlahnya mencapai 10.525 ton.
Pupuk bersubsidi Solsel pada 2019 yaitu jenis urea 3.379,12 ton, SP-36 sebanyak 1.574,21 ton, ZA 620,56 ton, NPK-Ponska 2.566,96 ton dan organik 866,03 ton.
Sedangkan pada 2018 jatah urea 4.400 ton, SP-36 sebanyak 1.550 ton, NPK-Ponska 2.600 ton, ZA 700 ton dan organik 1.275 ton. ”Dari data luas lahan sawah antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pertanian berbeda cukup signifikan, yaitu 2.525 hektare dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok ( RDKK) langsung dikirim secara daring ke pusat oleh petugas kelompok sehingga mempengaruhi jatah alokasi pupuk,” ujar Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pertanian Solsel Zamzami, Senin (14/1).
Dijelaskan, berdasarkan data BPS luas lahan sawah di Solsel hanya 7.700 hektare, sedangkan data pemerintah daerah mencapai 10.225 hektare. Akibatnya terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Dengan data luas lahan sawah tersebut maka mempengaruhi kuota pupuk serta bantuan lainnya bagi Solsel, sebab pemerintah pusat menggunakan data BPS sebagai acuan dalam menyalurkan bantuan.
”Permasalahan ini terjadi hampir diseluruh Indonesia, sehingga pemerintah daerah disarankan membuat surat baru yang ditandatangani BPN, BPS dan Pertanian terkait luas lahan ini,”ungkpanya.
Menurutnya, apabila kouta ini tidak ditambah, maka akan terjadi kelangkaan di akhir tahun atau kehabisan stok di tingkat pengecer, sehingga berpengaruh pada produksi pertanian baik padi maupun jagung.
Untuk itu, petani di setiap kecamatan didorong untuk menggunakan kuota pupuk sesuai dengan rekomendasi dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumbar. ”Dimana di setiap kecamatan, kebutuhan pupuknya berbeda sebab jenis tanahnya tidak sama. Sebaiknya dalam penggunaan pupuk mengikuti saran BPTP,” katanya.
Zamzami mencontohkan, unsur tanah di Sangir dengan Pauah Duo berbeda sehingga pupuk yang digunakan tidak akan sama.
”Penggunaan pupuk urea di Kecamatan Pauah Duo tidak sama dengan di Sangir, sehingga dalam penggunaan pupuk harus mengikuti saran BPTP,”jelasnya.
Dikatakan, untuk rekomendasi BPTP sendiri, sudah ada pada penyuluh pertanian dan mereka yang akan menyampaikan pada petani.
Selain itu, untuk meningkatkan produksi padi pada 2019 melalui program Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) Solsel mendapat bantuan 400 hektare untuk 26 kelompok tani.
Setiap hektare dananya sebesar Rp1,2 juta dan paling luas peruntukannya di Kecamatan Sangir yaitu 96 hektare karena luas lahan serta proposal yang masuk juga lebih banyak. ”Untuk meningkatkan produksi petani, program RJIT juga di dapat,”sebutnya, dimana kecamatan Sangir Balai Janggo tidak mendapat alokasi RJIT karena tidak memiliki lahan sawah. (afr)
