Oleh: REVIANDI
Kemarin tulisan di Polikata ini berjudul PKS dan Anies, beberapa orang teman memberikan komentar, kenapa Demokrat tidak dibahas. Padahal, Demokrat menyatakan dukungan lebih dahulu dari PKS. Jadi, marilah kita coba juga melihat, bagaimana sisi partai bintang mercy itu dalam pencalonan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Meski memang, belum pasti-pasti benar Demokrat mati-matian memenangkan Anies.
Mudah saja melihat, apakah Demokrat akan maksimal mendukung atau sekadar mencari koalisi untuk maju di Pilpres. Pilpres ketiga yang diikuti Demokrat tanpa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memenangkan laga 2004 dan 2009. Pada Pilpres 2014 dan 2019, Demokrat seperti di luar lingkaran, karena tidak ada kadernya yang ikut. Partainya juga disebut sebagai “poros tengah” dan tidak jelas mendukung siapa.
Agak berbeda dengan 2024, Partai Demokrat sudah punya “marapulai” yang bisa mereka usung. Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang tak lain tak bukan adalah anak dari SBY, pendiri Demokrat yang juga sempat menjadi Ketua Umum Demokrat pascaditahannya Anas Urbaningrum dan sejumlah kader Demokrat lainnya karena tersangkut korupsi.
AHY adalah pemuda energik, ganteng dan disukai banyak orang. Dia ditarik SBY dari militer, untuk dimajukan dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Sayang, tidak menang dan harus menerima melanjutkan hidup sebagai orang politik. Beruntung, SBY memberikannya amanah sebagai Ketua Umum, meski adiknya Edhie Baskoro Yudhoyono lebih dahulu terjun ke dunia politik. Sempat menjadi Sekjen dan sekarang anggota Komisi VI DPR RI dan Ketua Fraksi Demokrat.
Dengan terus menjual AHY sebagai Capres atau Cawapres, memang agak aneh tiba-tiba Demokrat mendukung Anies Baswedan sebagai Capres. Bahkan sekarang mulai longgar, dan tidak lagi ngotot agar AHY jadi Cawapres Anies. Demokrat semakin kalem, apalagi setelah petinggi NasDem berkunjung ke Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKB beberapa hari lalu.
Jika benar Demokrat tidak mewajibkan AHY sebagai pendamping Anies Baswedan, tentu akan menjadi sebuah kerugian bagi partai ini. Karena, Anies sebelumnya sudah diidentikkan dengan Partai NasDem yang jauh hari sudah deklarasi, Oktober 2022. Anies pun sepertinya akan mudah digarap dan dijual oleh kader-kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ketimbang Demokrat.
Karena, sejak selesainya masa jabatan SBY Oktober 2014, Demokrat seperti kembali menjadi partai menengah, meski 2009 sempat menjadi raja di Pileg dan Pilpres. Cukup lama Demokrat tidak diidentikkan dengan seorang tokoh yang bisa dimajukan sebagai Capres. 15 Maret 2020, saat AHY resmi meneruskan jabatan SBY sebagai Ketum Demokrat, barulah asa itu ada. AHY disebut S14P sebagai Capres 2024.
Sayang seribu sayang, AHY bukanlah Jokowi yang moncer dalam berbagai survei sejak 2013 lalu dan menang di Pilpres 2014. AHY hanya mengisi papan bawah hasil dari berbagai lembaga survei. Namanya hanya mulai diperhitungkan sebagai Cawapres, itu pun harus kalah dari Sandiaga Uno, Erick Thohir, Ridwan Kamil dan tokoh-tokoh lainnya.
Demokrat, dengan pengurus dan kader-kadernya yang saat ini sudah bergerak menjual AHY, tentu harus berganti jualan ke Anies. Memasangkan gambar Anies-AHY dirasakan kurang elok kalau dipaksakan. Mengingat pasangan koalisi, NasDem dan PKS juga tidak menjual kader mereka mendampingi Anies dalam berbagai alat peraga di dunia nyata dan dunia maya.
Sampai hari ini, di Kota Padang atau Sumbar secara umum, belum terlihat ada kader Demokrat yang berani terang-terangan mendukung Anies. Seperti kader-kader lama atau dadakan NasDem yang tiba-tiba menjual Anies. Memasang banyak baliho, spanduk dan alat peraga lainnya, berharap Anies bisa menjadi seperti Prabowo di Sumbar, menang besar Pilpres.
Ketua DPD Demokrat Sumbar Mulyadi, pada saat kedatangan Anies ke Sumbar 5 Desember 2022 memang pernah bertemu muka dengan Capres pilihan Partai NasDem itu. Saat itu, dia berharap, pasangan Anies-AHY segera dideklarasikan, karena sudah menjadi harapan kader dan warga. Bahkan, dia mengaku sudah capek menjawab pertanyaan, kapan deklarasi pasangan ini.
Sayang seribu sayang, deklarasi Anies-AHY itu sepertinya akan tinggal kenangan. Apalagi, ujung tombak koalisi, Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh membuka peluang bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) atau KIB bergabung. KIB sendiri diisi oleh Partai Golkar, PAN dan PPP yang memiliki kader unggulan masing-masing. Teranyar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah menyatakan diri menjadi kader Golkar. RK dianggap lebih baik dari AHY dari berbagai survei.
Surya Paloh juga kedapatan menemui Presiden Joko Widodo setelah beberapa bulan mereka seperti perang dingin pasca-NasDem mencalonkan Anies sebagai Presiden. Banyak yang menduga, “batalnya” perombakan kabinet Jokowi-Ma’ruf, Rabu (1/2) kemarin karena adanya pertemuan Paloh-Jokowi. Sehingga, kader-kader NasDem yang menjadi Menteri urung dicopot dari jabatan masing-masing. Setidaknya, Menkominfo dan Menteri Pertanian.
Demokrat pun buru-buru menyahuti kedatangan Surya Paloh ke Kantor Golkar dan KIB. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai, pernyataan Surya Paloh itu hanya sebagai pencair suasana saat berkunjung ke partai politik lainnya. Itu hanya pernyataan diplomatis dalam politik. Biasa dan lazim dilakukan sebagai pencair suasana agar tak kaku dalam berkomunikasi.
Kamhar menjelaskan, pernyataan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mencairkan suasana. Apalagi Surya Paloh diketahui sebelumnya merupakan kader Partai Golkar sebelum membentuk Partai Nasdem. Dalam era demokrasi saat ini, Kamhar menilai, sah-sah saja bagi partai politik untuk menjalin komunikasi di tengah tahun politik dan kontestasi menuju Pileg dan Pilpres 2024.
Kalaupun iya demikian, tentu NasDem sebagai pemimpin koalisi akan semakin di atas angin. Demokrat juga akan kembali menjadi partai pengusung, tanpa menghadirkan foto kadernya di surat suara Pilpres. Kalau tidak mau, ya tidak akan ikut dalam Pilpres dan kembali menjadi oposisi seperti yang sudah 8 tahun mereka jalani. Harapan untuk kembali ke pemerintahan seperti 200-2014 itu semakin jauh da harus menunggu 2029, terlalu lama.
Apalagi, saat ini banyak yang meyakini, NasDem hanya ingin menggandeng Demokrat dan PKS untuk membangun koalisi partai saja. Tapi soal siapa Cawapresnya, mereka tidak ingin berasal dari dua partai itu, baik AHY atau Ahmad Heryawan (Aher), jagoan PKS. Dua partai ini sepertinya juga tidak “tersinggung” dan siap berkoalisi tanpa syarat. Bahasa yang sebenarnya lebih identik dengan NasDem, saat proses pencalegan atau seleksi kepala daerah jelang Pilkada.
Apapun yang didapat dan tidak didapat Partai Demokrat pada Pilpres 2024 ini, mereka harus ingat dua pesan SBY yang begitu bijaksana. “Tidak pernah ada kebijakan yang bisa memuaskan semua pihak. Tetapi, kita harus memilihnya. Kita pilih yang paling tepat.” Lalu “Penyakit politisi: ketika tidak menjabat mengkritik habis-habisan, tetapi ketika menjabat tidak melaksanakan apa yang dikritiknya.” Kita doakan, Demokrat mendapat yang terbaik kali ini. (Wartawan Utama)
