Oleh: Reviandi
KPU Sumbar tidak “mengganggu” daerah pemilihan (Dapil) Sumbar 5 DPRD Sumbar yang terdiri dari Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh. Enam kursi dianggap tetap ideal untuk Pemilu 2024 mendatang. Karena, total penduduk masih 631.650 yang terdiri dari 389.837 penduduk Limapuluh Kota dan 141.813 Payakumbuh.
Waktu Pemilu 2019 lalu, pengguna hak pilih di Dapil ini cukup baik, dengan suara sah 269.041. Partai Gerindra menjadi partai pemenang dengan suara yang signifikan dan dari penghitungan dengan metode divisor Sainte Lague diatur Pasal 420 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mendapatkan dua kursi. 2024, jika tak ada perubahan, Gerindra diperkirakan kembali akan mempertahanan mahkotanya.
Dengan total suara 49.799, Partai Gerindra menempatkan Ketua DPC Gerindra Kota Payakumbuh Nurkhalis Dt Bijo Dirajo di kursi pertama. Dia mendapatkan 16.469 suara, mengalahkan petahana waktu itu Supardi dengan 13.603 suara. Beruntung, Supardi bisa duduk di kursi terakhir karena, suara Gerindra dibagi tiga, 16.699,6 masih lebih unggul dari partai di bawahnya.
Hebatnya, Supardi dipilih oleh Partai Gerindra sebagai Ketua DPRD Sumbar periode 2019-2014. Mengalahkan Sekretaris DPD Gerindra waktu itu Desrio Putra yang hanya menjadi ketua sementara. Desrio sendiri mendapatkan suara 20.340 dan harus menjadi anggota biasa kembali. Kini, dia berjuang maju menjadi calon anggota DPD RI.
2024, Supardi akan maju Pilkada Kota Payakumbuh, meski tetap mendaftar dalam pencalegan DPRD Sumbar. Tentunya, itu menjadi harapan bagi kader-kader Gerindra di Limapuluh Kota dan Payakumbuh untuk ikut bersaing memperebutkan kursi di Dapil Sumbar 5 ini. Seperti Ketua DPC Gerindra Limapuluh Kota Deni Sastra dan Wakil Ketua DPD Gerindra Sumbar Romi Agusta, bisa saja melenggang ke DPRD Sumbar.
Partai yang menjadi pemenang kedua adalah Demokrat dengan total suara 48.248 suara. Sayang, Demokrat hanya bisa mendapatkan satu kursi atas nama Darman Sahladi dengan 18.561 suara. Mantan Ketua DPRD Limapuluh Kota ini pun harus mundur karena mencalonkan diri sebagai Bupati Limapuluh Kota 2020. Dia digantikan oleh H Aida, perempuan yang cukup aktif di perpolitikan Luak Nan Bungsu.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan suara 38.261 di Dapil 5 ini dan menempatkan Ketua DPW PKS Sumbar masa itu, Irsyad Syafar sebagai anggota DPRD Sumbar dengan suara 18.095. Irsyad disebut-sebut akan maju sebagai calon Wali Kota Payakumbuh menggantikan kader PKS Riza Falepi yang sudah dua periode dan sudah habis masa jabatan 2022 lalu. Pun demikian, Irsyad tetap maju dalam Pileg 2024 terlebih dahulu. Tentunya, kader-kader muda PKS di sini bisa mengambil alih peluang kursi.
Partai Golkar saat ini dapat disebut sedang berkuasa di Limapuluh Kota, pascamemenangkan Pilkada berkoalisi dengan PPP. Sebelumnya, Bupati Syafruddin Dt Bandaro Rajo adalah anggota DPRD Sumbar dengan suara 9.681 dari 36.147 total suara Golkar. Dia digantikan oleh Nela Abdika Zamri saat maju dalam pemilihan Bupati Limapuluh Kota.
Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi partai yang mendapatkan satu kursi dengan suara terendah. 2019 itu, PAN hanya mengantongi 27.478 suara dan mendudukkan kadernya Dody Delvy dengan 7.730 suara di DPRD Sumbar. Tentunya, PAN tidak akan tinggal diam dalam Pemilu 2024 mendatang. Bisa saja, Ketua DPD PAN Limapuluh Kota Marsanova Andesra ingin naik kelas dan menjadi pembeda.
Dengan tidak berubahnya jumlah kursi Dapil 5 ini, tentu membuat partai yang belum beruntung 2019 akan bertarung kembali di 2024. Seperti Partai NasDem yang saat ini diperkuat Wakil Bupati Limapuluh Kota Rizki Kurniawan menghadapi Pileg 2024. Meski 2020 diusung PPP sebagai Calon Wakil Bupati, kini Rizki menyeberang ke NasDem.
Tentunya, dengan semangat muda dan “menjual” calon Presiden Anies Baswedan, Partai NasDem akan lebih bergerak meningkatkan kursi di DPRD Limapuluh Kota, DPRD Payakumbuh dan tentunya DPRD Sumbar. Minimal, NasDem akan memastikan satu kursi, untuk memastikan eksistensi mereka di Dapil itu.
Meski “ditinggal” Rizki Kurniawan, tentunya PPP tidak akan tinggal diam dalam perebutan kursi pada 2024 mendatang. Apalagi, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy saat ini menjabat Ketua DPP PPP dan bertugas memenangkan PPP di Sumbar. Dua ujung tombaknya, Ketua DPC Partai Persatuan penbangunan (PPP) Fitra Yanto dan Ketua DPC PPP Kabupaten Limapuluh Kota Ermizal Jalinus, tentu akan diminta untuk lebih serius.
PPP akan berjuang mendapatkan suara dari masyarakat untuk memastikan satu dari enam kursi di Dapil ini. Tapi tentunya, PPP tidak sendiri. Masih ada PDI Perjuangan yang bisa saja menyodok mendapatkan suara rakyat. Begitu juga dengan PKB yang sebenarnya lumayan dikenal di Limapuluh Kota. Begitu juga dengan partai baru seperti Gelora, Partai Buruh dan lainnya, masih ada peluang. Meski memerebutkan kursi kelima atau keenam.
Partai Gerindra, Demokrat dan Golkar masih dianggap sakti di Dapil Sumbar lima ini. Bahkan, ketiga partai ini berpotensi mendapatkan dua kursi dan menggeser partai-partai lainnya. Apalagi, Gerindra juga akan serius mempersiapkan dua kadernya di Pilkada Limapuluh Kota dan Payakumbuh, Deni Astra dan Supardi.
Sementara Golkar menjadi incumbent dan Demokrat semakin kuat dengan kembali dikukuhkannya Mulyadi sebagai Ketua DPD Demokrat Sumbar. Meski berasal dari Agam, Mulyadi mendapatkan dukungan tinggi dari Limapuluh Kota dan Payakumbuh.
Melihat posisi pada hasil Pileg 2019 sebelum adanya PAW, sebenarnya antara Payakumbuh dan Limapuluh Kota cukup berimbang. Tiga anggota DPRD Sumbar berasal dari basis Kota Payakumbuh, Nurkhalis, Irsyad Syafar dan Supardi. Sementara tiga lainnya lebih dekat dengan Limapuluh Kota, mereka adalah Darman Sahladi, Safaruddin dan Dody Delvy.
Sebenarnya tidak elok memisahkan antara “orang” Payakumbuh dengan Limapuluh Kota. Karena mereka adalah satu, sama-sama orang darek dari Luak Nan Bungsu atau Luak Limopuluh dalam Minangkabau. Namun, jiak berbicara politik, para wakil rakyat ini diharapkan bisa lebih mensejahterakan masyarakat banyak.
Bukan bermaksud mendukung politik uang, namun semua yang ingin maju ke DPR atau DPRD seharusnya berpikir untuk memberikan masyarakat kehidupan yang lebih baik. Meningkatkan perekonomian, memastikan ketersediaan pangan dan pekerjaan. Tidak muluk-muluk, jangan sampai ada warga yang kelaparan, atau anaknya yang kurang gizi atau stunting. Seperti kata si jenius Albert Enstein, “Perut kosong bukanlah penasihat politik yang baik.” Sebaiknya pastikan lagi, apa tujuan menjadi wakil rakyat. (Wartawan Utama)
