PADANG, METRO–Inflasi Sumatra Barat (Sumbar) pada tahun 2023 diperkirakan akan mereda dibandingkan tahun 2022. Prakiraan inflasi Sumatera Barat pada tahun ini akan berada pada kisaran 2,4 persen – 3,2 persen year on year (yoy) dengan inflasipada rentangn sasaran nasional 3,01 persen plus minus 1 persen.
Hal itu diungkap Kepala Perwakilan Bank Indonesia wilayah Sumatera Barat Wahyu Purnama A dalam Outlook Perekonomian Sumbar tahun 2023, Rabu (25/1). Menurutnya, komoditas emas perhiasan diperkirakan cukup stabil, sejalan dengan tren harga emas global yang diperkirakan menurun pada tahun 2023.
“Aktivitas masyarakat diperkirakan tetap tinggi, namun faktor base year yang cukup tinggi di 2022 diperkirakan menjaga capaian inflasi inti tetap rendah dan stabil. Meredanya pandemi Covid-19 dan kestabilan ekonomi global, mendukung kelancaran distribusi pangan (banned export komoditas pangan diperkirakan menurun). Faktor base year inflasi VF di 2022 yang cukup tinggi diperkirakan menjaga capaian inflasi di 2023 lebih rendah,” tuturnya.
Sementara kenaikan tarif oleh pemerintah diperkirakan tidak setinggi 2022, dikatakan Wahyu, sejalan dengan mulai stabilnya perekonomian. Kestabilan harga bahan bakar rumah tangga sejalan dengan perkiraan harga gas alam di 2023 yang cukup stabil dengan kecenderungan penurunan harga.
“BI memberikan rekomendasi pertumbuhan ekonomi Sumbar, dengan mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata secara konsisten dan berkelanjutan, terutama dalam momen VBWS 2023 salah satunya dengan mendorong penambahan rute dan frekuensi penerbangan untuk sektor pariwisata baik domestik maupun asing,” ungkapnya.
Selanjutnya, dikatakan Wahyu, rekomendasi selanjutnya mengembangkan hilirisasi komoditas pertanian antara lain kelapa sawit dan komoditas hortikultura. Mendorong realisasi investasi di Sumbar melalui promosi investasi yang efektif dan harmonisasi peraturan daerah mengenai investasi antara lain mengenai regulasi RDTR di daerah.
“Kemudian mempercepat pembangunan proyek infrastruktur strategis nasional dan daerah, antara lain Jalan Tol Trans Sumatera Padang-Pekanbaru, Jalan Sitinjau Laut, Jalan Pintas Lawang-Bukittinggi, Pelabuhan Teluk Tapang dan Bandara Rokot. Mengembangkan ekonomi digital dengan memperluas penggunaan kanal pembayaran nontunai baik pada sektor swasta (pariwisata, perdagangan, dsb) maupun transaksi pemerintah,” ujarnya.
Sedangkan rekomendasi pengendalian inflasi, ditegaskan Wahyu, BI mengusulkan meningkatkan pemanfaatan APBD dalam rangka pengendalian inflasi daerah, serta mendorong koordinasi dengan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat.
“Melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di 2023 dengan sinergi seluruh anggota TPID. Memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) Intra Wilayah Sumbar, guna mengurangi disparitas harga dan mendistribusikan pasokan dari daerah surplus ke daerah defisit,” tegasnya.
Kemudkan, memperluas program memproduksi dan menggunakan pupuk organik serta mengupayakan penambahan kuota pupuk bersubdi di Sumbar 2023. Meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka subsidi harga komoditas pangan dan subsidi angkut untuk menjaga keterjangkauan harga.
“Mengembangkan pertanian organik berbasis teknologi digital. Mengoptimalkan pelaksanaan operasi pasar atau bazar pangan murah melalui sinergi dengan seluruh stakeholders,” tutupnya. (rgr)
