Oleh: Reviandi
Rentetan otak-atik kursi DPRD Sumbar pada Pemilu 2024 memakan “korban” satu kursi di daerah pemilihan (Dapil) Sumbar 2 yang terdiri dari Kota Pariaman dan Padangpariaman yang dikenal dengan Piaman. Dari semula tujuh kursi, KPU Sumbar hanya mengusulkan menjadi enam kursi pada Pileg mendatang. Tentunya, ini akan membuat para caleg, baik incumbent atau yang baru harus bekerja ekstra.
Pariaman memiliki jumlah penduduk 96.733, sementara Padangpariaman 441.688 orang atau total 538.421. Mungkin, jumlah itu dianggap cukup diwakili oleh enam kursi saja dan diberikan untuk Dapil 1 (Kota Padang) yang penduduknya nyaris satu juta jiwa. Meski ini masih sekadar usulan KPU Sumbar ke pusat, tentu jika diterima akan membawa perubahan juga.
Saat Pileg 2019, tujuh kursi yang ada diisi oleh Partai Gerindra dua kursi, PKS 1 kursi, PAN 1 kursi, Golkar 1 kursi, Demokrat 1 kursi dan PKB satu kursi. Jika berikutnya tinggal enam kursi, tentu kursi PKB yang diisi Firdaus dengan suara 4.039 dari total suara PKB 16.917 akan terancam. PKB harus bekerja ekstra untuk mendapatkan kursi ini kembali pada 2024.
Kader PKB memang masih susah payah mendapatkan suara atau kursi di Sumbar. Namun di Piaman, PKB yang dekat dengan Nahdatul Ulama (NU) cukup mendapatkan tempat. Pada Pilpres 2024 mendatang, PKB berkoalisi dengan Gerindra yang merupakan “raja” di Padangpariaman, Kota Pariaman dan Sumbar. Tentu akan meningkatkan posisi tawar PKB dalam mendapatkan tambahan suara.
Firdaus yang juga Wakil Ketua DPW PKB Sumbar menyebut, partainya bangga berkoalisi dengan partai sebesar Gerindra. Apalagi Gerindra di Sumbar itu bak langit dan bumi dengan PKB. Tidak mungkin mengalahkan Gerindra di Sumbar. Begitu juga partai-partai lain. Tapi berharap PKB nomor dua. Koalisi Gerindra-PKB sangat cocok. Karena PKB saat ini semakin kuat sampai ke ranting. Punya juga basis kultural dan ulama yang banyak.
Tentunya, ucapan Firdaus dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Partai Gerindra Sumbar di Padang, Minggu (29/8/2022) ada benarnya. Apalagi di Piaman, pada 2019 lalu Gerindra mendapatkan dua kursi dari 250.013 suara sah. Kader Gerindra perdana yang mendapatkan kursi adalah Tri Suryadi atau Wali Feri dengan 12.648 suara. Dia kemudian di-PAW oleh Jasman Juni (JJ) Dt Gadang, karena mencalonkan diri menjadi Bupati Padangpariaman 2020.
Apesnya, meski nekat maju tanpa kendaraan Gerindra dan hijrah ke Partai Demokrat, Tri Suryadi tidak menang. Dia dikalahkan pasangan Suhatri Bur-Rahmang yang diusung PAN, PDIP, NasDem dan PPP. Sementara jagoan Gerindra-PKS, Refrizal-Happy Neldy juga kalah. Happy Neldy adalah anggota DPRD Padangpariaman yang juga di-PAW dan berstatus Ketua DPC Gerindra Padangpariaman.
Sementara untuk kursi kedua Gerindra didapat oleh Jempol dengan suara 11.974 dari total suara gerindra 51.312 dibagi tiga 17.184 suara dan berhak pada kursi selanjutnya. Diperkirakan, pada 2024, Jempol dan JJ Dt Gadang akan kembali bertarung dan berharap Gerindra kembali mendapatkan kursi, meski ada kemungkinan dikurangi.
PKS, sebenarnya melakukan comeback yang baik di 2019 setelah kehilangan kursi 2014 oleh Partai NasDem. M Ridwan dengan 14.167 suara dari total 42.613 suara PKS berhasil mendapatkan satu kursi. Mantan calon Wakil Wali Kota Pariaman 2018 itu menjadi yang terbaik dari PKS di Piaman. Dia kemungkinan akan kembali maju di Dapil yang sama, meski disebut-sebut akan kembali ke Pilwako Pariaman 2024.
Yang menarik, PAN sebenarnya adalah raja di Piaman ini, karena memiliki Bupati Suhatri Bur yang juga Ketua DPD PAN Padangpariaman. Wako Pariaman Genius Umar juga disebut dekat dengan PAN. Pada 2019 lalu, Ketua DPW PAN Sumbar adalah Ali Mukhni, berstatus Bupati, dan Suhatri Bur masih wakil. Sayang, PAN tetap kalah dan hanya mengirim satu wakilnya, Muhammad Iqbal yang mendapatkan 18.331 suara dari total 41.613 suara PAN. Iqbal adalah anak kandung Ali Mukhni yang kemungkinan juga akan maju ke DPR RI Dapil II Sumbar dari PAN.
Partai Golkar yang identik dengan warna kuning, sepertinya harus waspada jika tak ingin kehilangan kursi pada 2024. Incumbent Siti Izzati Aziz yang mendapatkan 7.966 suara dari total 21.134 suara Golkar 2019, harus bekerja keras. Harus memastikan keseimbangan suara di Padangpariaman dan Kota Pariaman. Karena, jika benar dikurangi satu kursi, posisi Golkar ini akan berat dan bisa-bisa terlempar.
Begitu juga dengan Partai Demokrat yang pada 2019 mengutus M Nurnas dengan suara 5.724 suara saja dari total 19.252 suara Demokrat. Tentu, Nurnas tidak bisa berleha-leha, karna Tri Suryadi, mantan calon Bupati Padangpariaman diperkirakan akan maju dari Demokrat. Meski tidak bisa disandingkan, Tri Suryadi yang berpasangan dengan Taslim memeroleh 57.607 suara pada Pilkada 2020. Jika mampu mempertahankan seperempat saja, sudah bisa melewati Nurnas. Selain itu, Demokrat juga bisa-bisa kehilangan kursi di Dapil ini.
Satu partai yang akan kembali mencoba peruntungan ke DPRD Sumbar adalah Partai NasDem. Sempat terdepak 2019, NasDem akan melagakan orang-orang terbaiknya seperti mantan anggota DPRD Sumbar dari NasDem Endarmy dan Ketua DPC NasDem Padangpariaman Suhardiman dan lainnya. NasDem, sepertinya memiliki semangat baru, apalagi sedang menjagokan Anies Baswedan sebagai calon Presiden.
Bisa saja, NasDem dan PKB akan berebut kursi keenam di Dapil ini. Tentu juga bersaing dengan kursi kedua Partai Gerindra, PKS atau PAN dan PDIP. Partai baru dan partai nonparlemen pusat 2019 seperti Perindo, Gelora, PSI, Partai Buruh dan lainnya, akan semakin susah mendapatkan kesempatan meraih kursi. Apalagi partai-partai itu belum menyatakan diri, siapa calon Presiden yang akan mereka usung.
Tentunya, dengan hanya memerebutkan enam kursi, Dapil Piaman ini akan semakin sengit. Para Caleg pastinya berharap, tidak ada perubahan Dapil dan jumlah kursi pada Pemilu 2024. Karena, akan sangat sulit berebut enam kursi dari dua daerah dengan 16 partai politik yang akan bertarung. Tapi, semua akan dikembaliken ke KPU Pusat yang akan menentukan, pascauji publik yang digelar KPU Sumbar akhir pekan lalu.
Presenter dan jurnalis hebat Najwa Shihab pernah berujar, “Bagi rakyat, politik bukan urusan koalisi atau oposisi tetapi bagaimana kebijakan publik mengubah hidup sehari-hari.” Tentunya itu bisa jadi catatan bagi wakil rakyat dan calon wakil rakyat. Jangan sekali-kali berpikir maju Pemilu, Pilkada dan Pilpres untuk kepentingan sendiri. Tapi kepentingan rakyatlah di atas segalanya. (Wartawan Utama)
