Oleh: Reviandi
KPU Sumbar mengusulkan satu opsi penambahanan kursi DPRD Sumbar di daerah pemilihan (Dapil) 1 Kota Padang. Dari semula 10 kursi, akan ditambah menjadi 11 kursi tanpa mengubah total 65 kursi. Penambahan ini akan diambil dengan mengurangi satu kursi di Dapil 2 (Padangpariaman dan Kota Pariaman) atau Dapil 4 (Pasaman dan Pasaman Barat).
Penambahan satu kursi dari Dapil ini tentu akan menjadi kabar baik bagi para calon anggota DPRD Sumbar dari Padang, baik incumbent atau yang baru berjuang. Karena, persaingan di Dapil ini dapat disebut berat di bandingkan Dapil lain. Karena, Padang adalah ibu kota Sumbar, di mana semua elemen bergabung di sini. Tak ada lagi bahasa “orang Padang asli” dan sejenisnya.
Dengan komposisi 10 kursi pada Pileg 2019 lalu, Partai Gerindra menempatkan tiga orang kadernya, PKS 2, PAN 2, Demokrat 1, Golkar 1 dan PDI Perjuangan 1. Beberapa partai yang sebelumnya mendapatkan kursi, seperti PPP dan Partai NasDem, harus hilang. Mengingat kuatnya posisi Gerindra, PKS dan PAN di Padang.
Artinya, dengan bertambahnya satu kursi DPRD Sumbar dari Padang, tentu akan membuka kesempatan bagi PPP, NasDem, PKB, dan partai baru lainnya masuk ke lesiglatif tingkat Provinsi. Karena, dari berbagai survei baik yang dipublikasikan ataupun tidak, komposisi kursi 2024 diperkirakan tidak akan berubah banyak. Gerindra, PKS dan PAN akan tetap dominan dengan berbagai latar dan alasannya.
Pada 2019 saat masih 10 kursi, DPT Kota Padang mencapai 470.555 pemilih dengan 440.163 suara sah. Kursi terakhir pada 2019 diperoleh oleh Albert Hendra Lukman dari PDIP dengan suara 10.500 dari total suara PDIP di Padang 18.974. PDIP bersaing dengan PPP dan NasDem yang berada di kisaran suara 10 sampai 15 ribu saja dan kurang untuk “ongkos” ke DPRD Sumbar.
Bahkan, PDIP kalah dari suara kursi ketiga Partai Gerindra yang didapat Evi Yandri Rajo Budiman dengan 12.099 suara. Gerindra memeroleh kursi dengan pembagian suara total 98.722 berbagi 5 atau 19.744. Unggul dari total suara PDIP 18.974. Selisih sedikit inilah yang membuat Evi Yandri yang berada di nomor urut 10 bisa melaju ke DPRD.
Kemungkinan besar, komposisi incumbent DPRD Sumbar Dapil 1 ini akan berubah karena beberapa faktor. Seperti pemilik kursi nomor 1 Desrio Putra yang mengantongi 20.340 suara dari total 98.722 suara Gerindra. Desrio sudah mendaftarkan diri menjadi calon anggota DPD RI. Jika lolos, tentu tidak akan mengikuti Pileg sebagai calon Anggota DPRD Sumbar.
Selain Desrio, Rahmat Saleh juga mencoba peruntungan menjadi anggota DPR RI dari PKS. Dia mencoba menantang petahana PKS, Hermanto yang sudah tiga periode di sana. Pada 2019, Rahmat mendapatkan 13.010 suara dari total suara PKS 90.763 yang dibagi tiga menjadi 30.256.
Rahmat mendapatkan kursi kedua PKS setelah Gustami Hidayat dengan 13.061 suara. Berselisih sedikit saja mereka. Gustami sendiri, akan mencoba peruntungan untuk periode keduanya di DPRD Sumbar. 2019 lalu dia maju berstatus Sekretaris DPW PKS Sumbar yang saat ini dipegang Rahmat Saleh. Gustami pernah menjadi anggota DPRD Pessel dari PKS.
Dari PAN, Ketua DPW PAN Sumbar Indra Dt Rajo Lelo kemungkinan besar akan kembali “membungkus” kursi dari Dapil ini. 2019 lalu, tokoh nelayan ini mendapatkan 17.277 suara dari toal 59.362 suara PAN. Salah satu tokoh Kota Padang Amril “Aciak” Amin yang awalnya disebut akan naik kelas dari DPRD Padang ke Sumbar, ternyata sudah mundur teratur. Padahal, Wakil Ketua DPRD Padang ini diprediksi akan mengganggu kediddayaan Rajo Lelo di PAN. Basis suara mereka sama.
Demokrat 2019 bukanlah superior seperti Pemilu sebelum-sebelumnya. Hanya mendapatkan satu kursi atas nama Suwirpen Suib yang mendapatkan 10.814 suara dari total 51.215 suara Demokrat. Saat ini, Suwirpen diperkirakan bisa terus menjadi anggota DPRD Sumbar, karena tidak adanya “gangguan” berarti dari kader Demokrat lainnya.
Untuk Gerindra, jika kembali mampu mendapatkan tiga kursi atau turun menjadi dua, nama incumbent Hidayat masih diperhitungkan. Apalagi Desrio tak lagi maju ke DPRD Sumbar. 2019, Hidayat mendapatkan 16.227 suara dari total 98.722 suara Gerindra yang dibagi tiga untuk kursi kedua Gerindra, 32.207.
Hidayat akan menjadi penantang serius Evi Yandri yang menjabat Sekretaris DPD Gerindra Sumbar dan dipastikan akan mendapatkan nomor urut atas. Karena, kini Gerindra di Dapil ini, meski tanpa Desrio, masih diikuti oleh kader-kader mumpuni. Seperti Ketua DPC Gerindra Kota Padang Verry Mulyadi, Ketua PD Satria Sumbar Rudi Syafriadi dan Ketua PD Tidar Sumbar Megri Fernando. Nama-nama besar itu tentu akan berebut “jatah” dua atau tiga kursi Gerindra.
Beralih ke Partai Golkar yang 2019 lalu mengalami penurunan drastis di DPRD Sumbar. Bahkan, secara umum tak lagi menempatkan kadernya pada unsur pimpinan, dikalahkan Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat. 2019 lalu, Golkar menempatkan Afrizal di DPRD Sumbar, dengan suara “hanya” 6.106 dari total 24.538 suara Golkar. Ini adalah kursi dengan suara terendah dari 10 kursi.
Kader-kader Golkar hari ini mulai bergerak untuk mengembalikan kekuatan mereka seperti Pemilu-Pemilu yang lalu. Tentu tidak akan mau tinggal diam saja, melihat kursi kuning mulai sepi di parlemen daerah. Mungkin saja Ketua DPD Golkar Padang Iqra Chissa mau bertarung ke DPRD Sumbar. Atau tokoh-tokoh senior Golkar seperti Yusman Kasim, Firdaus Ilyas dan lainnya bakal turun gunung mencoba mengalahkan Afrizal yang mau tiga periode.
Kursi terakhir yang kita bahas adalah kursi kedua PAN 2019 yang didapat Maigus Nasir dengan 17.267 suara dari total suara PAN 59.362 yang dibagi tiga menjadi 19.787,3 suara. Dengan pengalaman, ketokohan, dan kinerjanya di DPRD Sumbar, Maigus bisa saja kembali melenggang ke DPRD Sumbar. Karena PAN saat ini berkuasa di Padang dengan Wali Kota Padang Hendri Septa merupakan ketua DPD PAN Padang. Untuk mendapatkan satu kursi, PAN sepertinya bisa, namun kembali mendapatkan dua, harus bekerja ekstra.
Jika semua kursi sepertinya akan kembali ke pemilik kursi 2019, tentu partai-partai lain akan berjuang keras mendapatkan kursi di posisi 11. Seperti Partai NasDem yang kemarin sangat percaya diri (PD) karena partainya memiliki Capres yang katanya disukai orang Sumbar, tentu tak mau tak kebagian kursi lagi.
Begitu juga PPP yang akan berjuang kembali memastikan satu kursi mereka. Lalu ada PKB dan Partai Gelora yang bisa saja mengambil satu kursi. Sementara partai lain seperti Partai Buruh, PKN, Garuda, Hanura, PSI, Perindo dan PBB masih akan sulit berjuang di Dapil 1 Sumbar. Meski Hanura 2014 pernah memiliki satu fraksi di DPRD Sumbar, untuk kali ini Dapil ini masih sulit bagi mereka. Mungkin ada peluang di 7 atau 8 Dapil lainnya.
Terlepas dari berbagai kemungkinan itu, KPU Sumbar sudah mengajukan dua opsi pergeseran daerah pemilihan untuk DPRD Sumbar pada Pemilu 2024. Mereka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80 2022 dan Surat Dinas KPU Nomor 51 2023 yang meminta KPU provinsi melakukan penataan dan mengusulkan ke KPU pusat nantinya.
Kita lihat saja, apakah usulan itu diterima atau tidak oleh KPU pusat, tentu banyak pertimbangan. Seperti apa yang dikatakan Will Rogers, aktor dan komedian Amerika Serikat,”Politik itu mahal, bahkan untuk kalah pun kita harus mengeluarkan banyak uang.” Jadi, untuk para politisi, bersiaplah dengan segala kemungkinan. (Wartawan Utama)
