Oleh: Reviandi
Meski baru “dikenal” pascareformasi, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan merayakan ulang tahun ke-50 pada Selasa, 10 Januari 2023. Artinya, partai berlambang kepala banteng ini lahir pada Rabu, 10 Januari 1973. Bukan tahun 1999 saat tampil dengan nama PDI (Perjuangan) pada Pemilu. Jadi, kita ucapkanlah selamat kepada partai nomor satu di Indonesia ini.
Pada momen bersejarahnya PDIP ini, mari runut bagaimana perjalanan partai ini di Sumbar setelah reformasi, bukan sebelum. Kalau sebelumnya, tentu sudah tahu urutan partai, Golkar, PPP dan PDI tanpa Perjuangan saja. Ternyata, pada awal keikutsertaannya, PDI Perjuangan memiliki dua kursi DPR RI di Sumbar atas nama Marah Simon dan Yohanes Lukman.
Saat itu, PDI P benar-benar masih mengandalkan sosok Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri yang juga sempat menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI. Dua kursi DPR asal Sumbar itu dinilai cukup banyak berkontribusi kepada Sumbar dengan berbagai program—terutama saat Megawati menjadi Presiden. Namun sayang, kinerja keduanya tidak memberi dampak baik untuk PDIP pada Pemilu selanjutnya.
Setelahnya, 2004 dan 2009 PDI Perjuangan tak mengirimkan wakilnya lagi ke Senayan dari Minangkabau. Banyak faktor yang membuatnya seperti itu, salah satunya karena PDIP kurang pandai menggaet tokoh-tokoh agama di Sumbar untuk bersaing ke DPR. Meski masih mendudukkan empat kadernya di DPRD Sumbar pada 2004 dan tiga di 2009.
2014, seiring dengan munculnya Joko Widodo (Jokowi), PDI Perjuangan kembali bergairah di Sumbar. Bahkan, kembali menempatkan dua kadernya di DPR RI. Dari daerah pemilihan (Dapil) 1 Sumbar, ada nama Ketua DPD PDIP Sumbar Alex Indra Lukman, yang tak lain adalah anak dari Yohanes Lukman.
Meraih 1 dari 8 kursi di Dapil itu, Alex dikenal cukup cekatan sebagai wakil rakyat. Apalagi dibarengi dengan terpilihnya Jokowi-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Alex banyak membawa program pusat ke Sumbar, baik sebagai anggota Komisi V atau Fraksi DPR RI.
Di Dapil Sumbar 2, Agus Susanto mampu rise above the crowd atau menyeruak dari kerumunan yang memperebutkan enam kursi saja. Dia benar-benar mendapatkan suara mayoritas bin mutlak, terutama di Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman. Nama setenar pelatih Timnas Indonesia Nilmaizar yang dijagokan Partai NasDem tak mampu membendung Agus Susanto.
Sayang, pada Pileg 2019, PDI Perjuangan kembali kandas dan tidak memiliki kursi lagi di DPR dari Sumbar. Meski masih bisa mendudukkan dua orang kadernya, Albert Hendra Lukman dari Dapil Sumbar 1 (Kota Padang) dan Syamsul Bahri dari Dapil Sumbar IV (Pasbar dan Pasaman) di DPRD Sumbar. Sementara Alex Indra dan Agus Susanto harus menyelesaikan masa baktinya di Senayan.
Bagaimana dengan 2024? Banyak yang memperkirakan tidak akan ada perubahan bagi PDI Perjuangan. Apalagi dengan pembagian kursi dengan sistem Sainte Lague, masih akan berat bagi partai yang tidak punya suara terlalu banyak. Apalagi informasinya, Alex yang saat ini menjadi salah satu staf Ketua DPR RI Puan Maharani, tidak akan maju lagi melalui Sumbar, tapi Jawa Tengah, kandang banteng.
Jika Alex tak lagi maju dari Sumbar, lalu siapa yang akan mencoba peruntungan dari PDI Perjuangan? Salah satu kandidat yang kerap muncul adalah Bupati Dharmasraya, Sutan Riska yang merupakan bendahara DPD PDI Perjuangan Sumbar. Dengan masa jabatan dua periodenya sebagai eksekutif sudah habis, legislatif menjadi pilihan yang logis bagi “raja” Sungai Rumbai itu.
Di Dharmasraya sendiri, PDI Perjuangan menjadi partai pemenang Pemilu 2019 dengan mendapatkan 7 dari 30 kursi DPRD Dharmasraya. Bahkan, juga kembali memenangkan Pilkada Dharmasraya 2020 dengan mutlak. Pastinya, untuk maju ke Senayan, tentu Sutan tak bisa mengandalkan suara hanya dari Dharmaraya saja. Karena di Dapil itu, ada 2 juta suara lainnya yang bisa diperebutkan.
Selain Sutan Riska, ada nama anggota DPRD Sumbar Albert Hendra Lukman yang bisa saja naik kelas. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Padang ini cukup memiliki basis cukup baik di arah Selatan Kota Padang. Pada Pileg 2019, dia mampu meraih 10.500 suara dari 18.974 suara PDI P di Kota Padang.
Meski begitu, untuk mendapatkan satu kursi DPR RI, PDI P harus memiliki sekurang-kurangnya 100 ribu suara. Berkaca pada pengalaman Pileg 2019, PDIP mendapatkan suara 86.423, tapi harus kalah di penghitungan kursi 8 dari Partai Amanat Nasional atas nama Asli Chaidir. Pada 2014, PDIP mendapatkan suara 103.069 dan melenggangkan Alex ke Senayan. Mungkin, mantan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet harus ditarik untuk menambah suara partai banteng.
Tak ubahnya di Dapil Sumbar I, PDIP juga tak bisa mengandalkan nama Agus Susanto lagi di DPR RI. Karena, raihan suara PDIP 2014 sebesar 80.996 dan meraih kursi keenam, sepertinya mustahil diulang. Apalagi Agus sudah memilih maju sebagai calon perseorangan pada Pilkada Pasaman Barat 2020 lalu. Agus hanya mengantongi suara 24.469 dan harus mengakui kemenangan Hamsuardi yang juga sempat menjadi Caleg DPR RI PKS 2019 dengan suara 54 ribu.
Satu kabar baik yang bisa saja mengubah nasib PDIP 2024 adalah bergabungnya mantan Kapolda Sumbar Irjen Pol (pur) Fakhrizal. Dia konon akan maju ke DPR RI dari Dapil Sumbar II. Fakhrizal adalah putra asli Kamang, Kabupaten Agam. Pada Pilgub Sumbar 2020 lalu sempat maju berpasangan dengan Geniur Umar dan hanya finish di posisi empat dari empat peserta dengan suara 220.893. Jauh tertinggal dari Mahyeldi-Audy Joinaldi 726.853 suara.
Jika Fakhrizal mampu mendapatkan 50 persen suara Pilgub saja pada Pileg 2024, sebenarnya bukan mustahil kursi PDIP akan bertambah. Namun, sampai hari ini, kepastian maju dan langkah-langkah yang akan diupayakan Fakhrizal untuk meraih simpati belum terlihat. Padahal, para calon lawannya di Dapil Sumbar II sudah mulai bergerak, sampai ke rumah-rumah warga.
Kita tinggalkan DPR RI, tapi kembali ke nasib PDIP di Sumbar, dengan tidak majunya lagi Jokowi sebagai Capres. Dua kali Pilpres, Jokowi benar-benar apes di Sumbar. 2014 saat menggandeng urang sumando Minang, Jusuf Kalla, Jokowi hanya mendapatkan suara 539.308 suara (23,1%). Sementara Prabowo-Hattarajaza 1.797.505 suara (76,9%). Lebih parah, 2019 Jokowi-Ma’ruf mendapatkan 407.761 suara (14,05 %) dan Prabowo-Sandiaga Uno 2.488.733 suara atau 85,98 %.
Meski suaranya semakin menurun, Jokowi tampaknya tidak terlalu memperdulikannya. Dia tetap memberikan Sumbar pembagian yang sama dan kesempatan yang sama di pemerintahan. Mungkin masih berharap, 2024 ada jalan untuk PDIP atau Capres yang diusung PDIP di Sumbar. Meski pada saat perayaan HUT ke-50 kemarin, Ibuk – panggilan Megawati belum mengumumkan siapa calon Presiden partainya. Nasib PDIP di Sumbar jelas belum jelas.
Kini, tentu semua harus kembali menunggu, apakah PDIP akan mengunggulkan Ganjar sebagai Capres/Cawapres, atau Puan Maharani. Karena, dengan suara lebih dari 20 persen pada Pileg 2019, hanya PDIP partai yang bisa mencalonkan pasangan tanpa koalisi. Kata Megawai “urusan gue” ya kita tak bisa berharap banyak. Siapa tahu, tiba-tiba saja Jokowi bisa tiga periode, atau masa jabatan Presiden diperpanjang. Kita bertemu lagi di Pemilu 2026 atau 2027.
Salah satu kata bijak Megawati adalah “Jangan sekali-kali punggungi rakyat. Jangan hitung untung rugi kerja politik. Jangan cari keuntungan pribadi atau kelompok dari tugas ideologis ini.” Artinya, PDIP di Sumbar harus bisa bekerja lebih baik lagi, agar bisa mendapatkan simpati rakyat. Soal kursi, itu urusan belakangan. (Wartawan Utama)
