JAKARTA, METRO – Otoritas Tiongkok baru saja memperkenalkan peraturan baru yang lebih terperinci soal industri video pendek yang berkembang pesat di negara itu. Negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping itu memiliki 100 kategori konten yang dilarang. Mulai dari hal-hal berbau pronografi hingga upaya menyentil pemerintah.
Sebagaimana JawaPos.com lansir dari laman SouthChinaMorningPost (SCMP), Kamis (10/1), pemerintah Tiongkok memperketat aturan ruang maya yang memiliki lebih dari 800 juta pengguna di negaranya. Aturan yang berkaitan dengan video pendek dan penggunaan aplikasi ini sebagai upaya terbaru agar jagat maya terbebas dari konten-konten tak pantas hingga upaya menjatuhkan pemerintah.
Asosiasi Layanan Penyiaran di Tiongkok yang juga salah satu asosiasi internet terbesar di negara itu merilis dua set aturan manajemen pada Rabu (9/1) kemarin waktu setempat untuk industri video pendek. Di dalamnya berisi panduan yang lebih jelas bagi para pemain di industri video pendek, seperti Tencent Holdings, Kuaishou, dan ByteDance Technology (induk perusahaan Tik Tok) tentang konten apa saja yang perlu disensor dan apa yang tidak.
Aturan pertama menyatakan bahwa semua konten video, termasuk judul, pengantar, dan komentar pemirsa, perlu ditinjau sebelum disiarkan. Lebih lanjut, semua perusahaan yang terlibat dalam bisnis video pendek juga perlu membentuk tim peninjau konten khusus dengan selera politik yang kuat.
Langkah untuk memperketat penyensoran video pendek yang diklaim terdapat 594 juta pengguna itu muncul setelah adanya kampanye pembersihan online selama enam bulan. Kampanye tersebut digagas oleh administrasi ruang maya Tiongkok yang merujuk pada informasi polisi tentang aplikasi dan konten video pendek yang dianggap negatif dan berbahaya.
Dalam seperangkat aturan terpisah, badan yang didukung pemerintah juga mencantumkan total 100 kategori konten terlarang pada aplikasi video pendek, mulai dari separatisme, seks, hingga fitnah. Aturan dirancang untuk memberikan standar sensor khusus bagi peninjau konten di masing-masing perusahaan penyedia aplikasi video pendek.
Asosiasi ini juga menerbitkan aturan untuk operator aplikasi video pendek. Mereka tidak diperbolehkan untuk menampilkan konten berbau ejekan, sindiran, pertentangan, fitnah kaum sosialis, teori, sistem, budaya dengan karakteristik Tiongkok, serta prinsip dan kebijakan utama negara itu. Pengguna juga dilarang membuat gambar animasi dan klip pendek dari pidato pemimpin nasional atau meniru gerakan dan pakaian mereka.
Peraturan ini memang tampak menekan agar masyarakat tidak mengkritisi pemerintah. Otoritas Tiongkok berdalih sebagian besar peraturan baru itu didedikasikan untuk mengurangi konten pornografi dan konten seksual. Suara-suara erangan seksual, ciuman, membelai, mandi, fetishisme, serta aspek yang berkenaan dengan pronografi sanag berbahaya bagi anak di bawah umur. Karena itu konten terlarang tersebut tidak diperbolehkan beredar dalam video pendek lewat aplikasi manapun.
Di bawah Presiden Tiongkok Xi Jinping, Partai Komunis yang berkuasa dinilai telah memperketat ‘cengkeramannya’ di internet. Bahkan suara-suara yang cukup kritis sekarang dibungkam. Hal tersebut berlaku setelah topik soal politik dan obrolan seputar pemerintah yang relatif ‘panas’ mulai muncul di platform media sosial, termasuk streaming langsung, video pendek, dan microblog. (jpg)
