Akhirnya, pengurus DPD PAN Padang dengan DPD PKS Padang telah bertemu pada, Jumat (14/10) lalu. Ketua DPD PKS Padang, Muharlion mengatakan silaturrahmi itu menyampaikan bahwa partai PKS telah ada nama calon wawako dan ingin segera di proses.
“Pertemuan pekan lalu itu, sayangnya tak dihadiri oleh ketua DPD PAN. Hanya saja diikuti pengurusnya,” ujarnya pada, Kamis (20/10)
Ia menyampaikan, sangat bersyukur atas silaturahmi yang perdana itu dan meminta diulang lagi sampai ketua DPD PAN hadir. ”Kita ingin pertemuan tatap muka digelar kembali dan kapan ketua DPD PAN bersedia hadir,” paparnya.
Pengamat Politik Unand Padang, Asrinaldi menyarankan pimpinan DPRD Padang untuk konsultasi ke Kemendagri dahulu mempertanyakan proses pengisian kursi Wawako ini. Agar usaha yang dilakukan ke dua parpol tidak sia sia atau ‘ konyol ‘ saja.
“Sesuai aturan, masa jabatan kepala daerah yang akan maju di 2024 berakhir pada Desember 2023. Untuk pengisian kursi kosong 18 bulan sebelum berakhir,” paparnya.
Ia mengatakan, apa yang dilakukan dua parpol sangat bagus.
Menurutnya, jika jawaban kemendagri untuk pengisian kursi Wawako tak bisa lagi. Feadback 2024 bagi partai PAN besar. Apalagi saat ini selama menjabat perubahan Padang tak tampak.
“Masyarakat belum lihat prestasi yang dilahirkan Wako menguntungkan baginya. Contoh saja jalan jalan protokol masih berlobang. Belum masalah lainnya,” paparnya.
Ketua fraksi PAN DPRD Padang, Faisal Nasir membenarkan pertemuan itu dan mengatakan pengisian kursi BA 2 A baru dapat digelar jika nama calon dari parpol gabungan kirim dua buah ke Wako. Setelah itu, barulah diteruskan ke DPRD agar dapat di proses oleh DPRD yang kemudian dipilih. ”Saat ini, baru ada nama calon satu saja,” paparnya.
Ia mengatakan, pertemuan itu benar tak dihadiri ketua DPD. Sebab, pada saat itu beliau sedang dinas luar. Bagaimana wakil rakyat merespon hal ini. Berikut uraiannya.(*)
