PADANG, METRO–Ketersediaan logistik salah satu elemen penting dalam mitigasi kebencanaan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menghadirkan lumbung sosial sebagai untuk menyediakan logistik saat terjadi bencana.
Lumbung sosial adalah tempat penyimpanan berbagai keperluan dan logistik tanggap darurat bencana. Seperti bahan makanan, tenda, selimut, peralatan dapur, dan sebagainya. Lumbung sosial merupakan upaya pendekatan bantuan darurat bencana di garis terdepan bagi masyarakat terdampak bencana.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah melalui Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Arry Yuswandi mengatakan peran lumbung sosial menjadi amat vital bagi korban bencana.
Dinsos Sumbar menurutnya, mengajukan penambahan 28 lumbung sosial ke Kementerian Sosial (Kemensos). Keberadaan lumbung sosial ini, khususnya di daerah-daerah rawan bencana, diharapkan bisa menjadi solusi berbagai pesoalan logistik yang kerap terjadi saat bencana terjadi.
“Seperti yang terjadi saat gempa Mentawai kemarin kan. Karena akses ke sana terbatas. Kami kan sulit mengirimkan bantuan logistik dari Padang dengan cepat. Nah, tapi lantaran di sana sudah ada lumbung sosial, persoalan itu dapat teratasi,” kata Arry saat ditemui di kantornya, Senin (17/10).
“Lumbung sosial ini tidak harus dibangun baru. Bisa jadi memanfaatkan bangunan yang sudah ada, seperti kantor wali nagari, rumah ibadah, dan seterusnya,” katanya.
Di Sumbar, saat ini terdapat sebanyak 10 titik lumbung sosial yang tersebar di dua kabupaten, dengan rincian sebanyak delapan titik di Kepulauan Mentawai dan dua titik di Kabupaten Solok.
Tahun ini, Pemprov Sumbar kembali mengajukan penambahan sebanyak 28 lumbung sosial, yang rencananya akan ditempatkan di daerah sepanjang pesisir pantai, yang memang dinilai rawan bencanan gempa dan tsunami.
Masing-masing lumbung sosial tersebut disebar di empat titik di Kota Padang, tiga titik di Kota Pariaman, tiga titik di Kabupaten Padang Pariaman, 15 titik di Kabupaten Pesisir Selatan, dan tiga lumbung di Kabupaten Pasaman Barat.
“Proposalnya sudah kami ajukan ke Kemensos, dan Dirjen Limjamsos, yang membawahi bidang ini, merespons positif permintaan kami. Beliau bilang siap memfasilitasi,” tutur Arry.(fan)
