PADANG, METRO–Untuk Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Arau, Kota Padang, tidak bisa hanya mengandalkan aksi dari pemerintah daerah semata. Perlu adanya dukungan dan kesadaran dari seluruh pihak seperti masyarakat, pelaku usaha, akademisi serta berbagai organisasi penggiat lingkungan.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah baik di tingkat kota maupun provinsi. Mulai dalam bentuk kebijakan, regulasi hingga teknis anggaran namun upaya tersebut tidak akan optimal tanpa adanya dukungan dan kesadaran dari semua pihak.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, saat membuka FGD Pemaparan Hasil Riset dan Integrasi Peran Multi Pihak Pulihkan Batang Arau di salah satu hotel di Kota Padang, Kamis (13/10).
Pada kesempatan itu, Mahyeldi mengapresiasi organisasi WALHI Sumbar atas terselenggaranya FGD, serta juga telah melakukan pendokumentasian sumber sampah di sepanjang aliran sungai Batang Arau dari hulu ke hilir. WALHI Sumbar juga telah melakukan asesmen kebijakan pengelolaan sampah di tingkat kelurahan.
“Dari hasil pendokumentasian WALHI ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk solusi dalam penanganan sampah dan pencemaran di sepanjang DAS Batang Arau. Baik dari segi kebijakan, teknis, anggaran, aturan serta integrasi semua stakeholder yang berperan untuk penanganan sampah ini,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumbar Wengki Purwanto menjelaskan pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis menyeluruh dan berkesinambungan. Untuk itu perlu dukungan dari seluruh pihak, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.
“Sering kali penyebab penanganan sampah menjadi tidak efektif karena hanya dibebankan kepada pemerintah, padahal itu memiliki banyak keterbatasan baik dalam pembiayaan, jumlah personil maupun sarana prasarana, artinya upaya ini perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak,” kata Wengki.
Ia menyebutkan dari analisis yang dilakukan WALHI Sumatera Barat bersama Tim Eksepedisi Nusantara Ecoton (lembaga riset lahan basah dan lingkungan) terhadap Sungai Batang Harau ditemukan sebanyak 410 partikel mikroplastik/100 L air dan kualitas airnya juga telah melewati baku mutu. “Oleh karena itu kita berharap dengan adanya FGD hari ini dapat dijadikan sebagai langkah konkrit untuk mewujudkan pemulihan Aliran sungai di Batang Arau dan dapat dijadikan rujukan bagi kabupaten/kota di Sumbar dalam pemeliharaan sungai,” harapnya. (fan)
