Wujudkan Target Nol Kemiskinan Ekstrim 2024, Gubernur Sumbar: Butuh Kolaborasi dan Komitmen Bersama

JAKARTA, METRO–Angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berada di posisi keenam terendah secara nasional dan nomor dua terendah di Sumatra. Berdasarkan posisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menarget pengentasan kemiskinan ekstrim hingga nol persen dapat tercapai pada tahun 2030.

Pengentasan kemiski­nan nol persen menjadi prioritas Pemprov Sumbar sesuai Tujuan Pem­ba­ngu­nan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) atau tahun 2024 sesuai rencana pemba­ngu­nan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2019-2024.

“Semuanya dapat di­wu­judkan dengan kola­bo­rasi dan komitmen semua pihak,” tegaskan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansha­rullah saat membuka seca­ra resmi Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemis­kinan di Sumbar Tahun 2022, di Ballroom Pagaru­yuang, Hotel Balairung, Jakarta, Kamis (6/10).

Mahyeldi hadir juga selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi Penang­gulangan Kemiskinan (TK­PK) Provinsi Sumbar pada rapat kordinasi yang dige­lar oleh Badan Peren­ca­naan Pembangunan Da­erah (Bappeda) Provinsi Sumbar

Hadir dalam rakor ter­sebut kurang lebih 150 peserta terdiri dari bupati dan wali kota se-Sumbar, Ketua TKPK Provinsi Sum­bar yang ex oficio adalah Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Ketua TKPK kabu­paten/kota yg juga Ketua TKPK kabupaten/kota, Sek­retaris TKPK se-Sumbar serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pengentasan kemis­kinan di lingkup Pemprov Sumbar.

Mahyeldi menyatakan komitmen bersama itu pen­ting untuk sinergi dan optimalisasi berbagai program penanggulangan ke­miskinan di Sumbar. Sebab kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multi dimensional dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut.

“Menjadi tugas kita ber­sama pada hari ini un­tuk berkolaborasi dan ber­komitmen ber­sama untuk da­pat kita in­ter­ven­si me­lalui program dan ke­giatan da­ri selu­ruh sek­tor. Baik yang di­lak­sana­kan oleh peme­rintah pro­vinsi, ka­bu­pa­ten dan ko­ta. De­ngan ko­mit­men bersa­ma in­sha Allah,  kemiskinan da­pat kita turunkan dan kita en­taskan,” harap Mah­yeldi.

“Mari kita hilangkan pola pikir yang keliru yang mengangap kemiskinan tidak dapat dihapuskan dan menganggap bagian dari takdir. Padahal sebenarnya miskin itu kondisi hidup yang bisa berubah jika manusianya berniat me­ngu­bahnya,” sambung Mah­­yeldi.

Wagub Sumbar Audy Joinaldy selaku Ketua TK­PK Provinsi Sumbar me­nga­takan, optimisme pe­nanggulangan kemiskinan harus menjadi penyema­ngat. Pasalnya, Sumbar sebagai daerah yang bu­kan mengandalkan manu­faktur dan industri tapi bisa angka kemiskinannya ren­dah.

“Itu berarti pertanian Sumbar dalam arti luas bergerak ke arah yang baik. Kita harus saling bersinergi dan berkolaborasi untuk program-program yang dijalankan. Setiap daerah katakteristiknya berbeda, jadi harus beda juga  pendekatannya. Karena itu data menjadi hal yang sangat penting. Salah data bisa salah program,” tegasnya.

Sebagai langkah awal komitmen, dalam rapat kordinasi ini dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama seluruh Ketua TKPK yang dalam hal ini adalah Wakil Kepala Daerah se-Sumbar yang bertanggungjawab kepada kepala daerahnya masing-masing.

Secara garis besar komitmen tersebut menurut Ketua Pelaksana Rapat Kordinasi hari itu, Medi Iswandi, bertujuan untuk memperkuat sinergi kebijakan dan stra­tegi dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal antara provinsi dan kabupaten kota.

Hal ini tercantum dengan jelas dan konkret da­lam dokumen perenca­na­an pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD).

Tujuan lain, optimalisasi program/kegiatan yang terkait dengan percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan penanganan daerah tertinggal dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah provinsi  dan kabupaten/kota, dalam bentuk program/kegiatan dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan.

“Melalui komitmen ini juga, kita bersama menggunakan data tunggal untuk menentukan dan menetapkan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial di Provinsi Sumbar. Ini dengan merujuk kepada Kepmen Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 dengan pemutakhirannya yang telah diperingkat dan memuat rincian informasi by name by address. Atau disebut dengan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE),” papar Medi.

2023 Fokus Kepulauan Mentawai

Berdasarkan data Ba­dan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumbar, pada periode September 2013  sampai Maret 2022 tingkat kemiskinan di Sumbar mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya.

Selama lebih satu windu ini, jumlah penduduk miskin Sumbar telah ditekan cukup signifikan dari 384,08 ribu jiwa pada September 2013, menjadi 335,21 ribu jiwa  pada Maret 2022.

Secara persentase juga mengalami penurunan dari 7,56 persen kondisi September 2013, menjadi 5,92 persen pada kondisi Maret 2022. Kondisi ini juga lebih rendah dari nasional yaitu 9,54 persen.

Meskipun begitu, untuk percepatan penanganan ke­miskinan ekstrem semua ka­bupaten kota di Provinsi Sumbar dimasukan dalam da­erah penanganan kemis­kinan ekstrem yang perlu dilakukan upaya percepatan untuk dihapuskan kemis­kinannya sampai 0 persen. Hal ini sesuai dengan target pada RPJMN 2019 – 2024.

Mahyeldi memberikan perhatian khusus pada Ka­bupaten Kepulauan Mentawai dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumbar, sebesar 14,84 persen. Melalui rakor penanggulangan kemiskinan, Mahyeldi kembali mengingatkan untuk memprioritaskan program dan kegiatan di Kepulauan Mentawai.

“Oleh karena itu pada tahun 2023 nanti saya su­dah instruksikan SKPD terkait di Provinsi Sumbar agar dapat memprioritaskan program/kegiatannya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sehingga Mentawai dapat keluar dari kondisi kemiskinan ekstrem sebagaimana yang diberi label oleh pemerintah pusat,” jelas Mahyeldi. (fan/adv)