Menurunnya desa tertinggal dan meningkatnya desa berkembang dan mandiri telah menjadi keberhasilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang menargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 yakni mengentaskan 5.000 desa tertinggal dan meningkatkan 2.000 desa berkembang dan mandiri.
“Target RPJMN sampai tahun 2019 telah terlampaui pada tahun ini untuk desa tertinggal dan berkembang serta mandiri pada tahun 2018 ini. tentunya itu semua berkat kerja keras dari semua pihak baik dari pemerintah daerah maupun pemerintahan desa yang telah bekerja keras dalam memastikan program dana desa maupun program kementerian lainnya berjalan dengan baik,” katanya.
Dari keberhasilan capaian dalam RPJMN tersebut, Mendes PDTT Eko optimistis bahwa status desa pada 10 tahun ke depan akan terhapuskan jika semangat untuk membangun desa bisa terus dipertahankan.
“Tentunya masih banyak desa tertinggal, pekerjaan belum selesai. Makanya kita terus kerja keras wajib untuk kita teruskan. Kalau keberhasilan ini kita pertahankan, saya yakin 10 tahun kedepan sudah tidak ada lagi desa tertinggal,” katanya.
Lebih lanjut Eko menyampaikan bahwa atas permintaan Presiden Jokowi, pemerintah akan mengirimkan sejumlah kepala desa dan pendamping desa untuk studi banding ke luar negeri dalam meningkatkan mutu serta perluasan wawasan terkait dengan pembangunan desa pada tahun 2019 mendatang.
Menurutnya, pemerintah pada tahun 2019 mendatang akan lebih fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Dengan studi banding, para kepala desa dan pendamping desa bisa menambah wawasan dalam menciptakan suatu ide atau bisa lebih berinovasi untuk membangun desanya pasca studi banding ke negara yang lebih maju.
“Nanti mereka bisa belajar bagaimana pengelolaan pertanian dan juga pelaksanaan badan usaha di desa yang berhasil di negara lain serta keberhasilan lainnya yang bisa di jadikan contoh untuk desanya,” katanya.
Mengenai alokasi anggaran, Eko menyebutkan bahwa alokasi anggaran diperkirakan akan mencapai Rp 1 triliun. Namun, alokasi anggaran tersebut nantinya di ambil bukan berasal dari dana APBN. Melainkan dari kerjasama dengan bank dunia yang memiliki program untuk pemberdayaan masyarakat.
“Kita sudah kerjasama dengan bank dunia dan kita akan membicarakan terkait dengan studi banding keluar negeri ini. Rencananya kita akan kirim ke negara seperti Thailand, Korea, Jepang dan Malaysia,” katanya.
Sementara dalam sosialisasi prioritas penggunaan dana desa 2019, Presiden Jokowi mengingatkan kembali terkait penggunaan dana desa agar dikosentrasikan ke pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa serta lebih mengarah ke inovasi desa.
“Selama 4 tahun ini kita berkosentrasi di infrastruktur, sarana dan prasarana didesa, diharapkan kedepan kita mulai geser kearah pemberdayaan ekonomi, Ke pemberdayaan masayarakat desa, Ke inovasi desa. Misalnya banyak desa yang bisa dikreasi jadi tempat wisata. Banyak potensi yang ada didesa yang bisa dikreasikan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” katanya.
Lebih lanjut Eko menyampaikan terkait pelaksanaan Dana Desa di Provinsi Jawa Timur yang selama 4 tahun telah berhasil membangun jalan desa sepanjang 25.441.630 meter, jembatan 223.171 meter, air bersih sebanyak 12.781 unit, polindes 1.911 unit, irigasi 6.645 unit, drainase 3.577.955 meter, tambatan perahu 112 unit, embung 160 unit, MCK 34.926 unit, pasar desa 1.542 unit, PAUD 4.109 unit, posyandu 1.657 unit, sumur 990 unit, penahan tanah 21.713 unit, sarana olah raga 1.948 unit.
Pembangunan desa yang masif telah menurunkan persentase kemiskinan desa di Jawa Timur. Sepanjang tahun 2014-2018, penurunan persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Timur adalah 1,44% dengan penurunan persentase kemiskinan di desa mencapai 0,21%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada tahun 2018 mencapai 3,99%, turun 0,48% jika dibandingkan tahun 2015. Selain kemiskinan dan pengangguran, ketimpangan desa di Jawa Timur juga lebih rendah daripada di kota. Persentase stunting juga menurun selama 2013-2018.
“Dengan hampir tercukupinya infrastruktur dasar di banyak desa. Maka prioritas penggunaan Dana Desa perlu mulai diarahkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi desa. Diharapkan program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi akan mempersiapkan desa-desa menjadi desa yang mandiri,” katanya.(*)
