Untuk mengantisipasi dampak ekonomi di tengah masyarakat dari kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mendorong agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih cepat dalam merealisasikan APBD Sumbar.
“Dengan merealisasikan APBD lebih cepat, bisa menjadi stimulus untuk meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. Sehingga dapat menjadi pendorong putaran ekonomi masyarakat,” ucap Mahyeldi saat, Minggu pagi (4/9).
Mahyeldi menegaskan, agar masing-masing OPD membuat laporan tertulis kepada dirinya terkait capain realisasi dan kendala dalam pelaksanaan anggaran. Laporan ini dijadikan bahan rapat evaluasi, agar target realisasi anggaran pada akhir September 2022 sebesar 65 persen dapat tercapai.
Untuk mencapai target tersebut, Mahyeldi berharap ASN dapat lebih kreatif dalam pelaksanaan tugas. Semakin hari tantangannya semakin beragam. Untuk itu, memerlukan pendekatan yang lebih variatif dan inovatif.
“ASN itu harus kreatif dan inovatif. Tidak ada yang diam, semuanya harus bergerak sesuai tugas pokok dan fungsi. Sehingga kinerja dapat optimal tentunya dengan mempedomani aturan-aturan yang ada”, harapnya.
Sementara, Kepala Badan Penggelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumbar, Dellyarti mengungkapkan, realisasi belanja daerah hingga 30 September 2022 mencapai 50,41 persen atau sebesar Rp3,1 triliun dari total anggaran Rp6,2 triliun.
Pencapaian belanja modal masih rendah sebesar 25,2 persen atau Rp246,7 miliar dari total Rp979,1 miliar. Realisasi Belanja Tak Terduga (BTT) hanya 0,6 persen, yakni Rp197,1 juta dari total Rp29,5 juta.
Realisasi belanja transfer juga rendah, baru 46,04 persen atau sebesar Rp471,8 miliar dari total anggaran, Rp1,02 triliun. Realisasi belanja operasional 57,7 persen atau sebesar Rp2,4 triliun dari total anggaran Rp4,19 triliun.
Rendahnya BTT, karena hanya dicairkan jika terdapat kejadian tidak terduga seperti bencana dan sebagainya. Sedangkan belanja transfer sangat tergantung pada permintaan dana oleh pemerintah kabupaten/kota kepada Pemprov Sumbar. Jika permintaan rendah, maka realisasi belanja transfer juga ikut rendah. Sementara untuk belanja modal sangat tergantung pada proses pengadaan.
“Untuk belanja modal, OPD yang bersangkutan masih dalam proses kontrak. Biasanya memang pembayarannya baru dilakukan menjelang akhir tahun atau setelah pekerjaan selesai,” katanya.
Di sisi lain, realisasi pendapatan daerah Sumbar justru cukup tinggi sebesar 68,2 persen, yakni Rp4,05 triliun dari target Rp5,9 triliun. Di mana pendapatan asli daerah (PAD) telah terealisasi 73,2 persen atau sebesar Rp1,9 triliun dari target Rp2,61 triliun.
Dellyarti menyebut, pendapatan daerah Sumbar terbesar didominasi sektor pajak, terutama kendaraan bermotor. Di mana pendapatan dari pajak daerah tercatat sebesar Rp1,5 triliun.
Selanjutnya disusul pendapatan dari dana transfer pusat dan dana perimbangan mencpai 65,02 persen atau sebesar Rp2,1 triliun.
Gerakkan Ekonomi Masyarakat
Salah satu upaya Pemprov Sumbar menggerakan ekonomi masyarakat dengan menghadirnya event UMKM Sumbar Malagak, pada 29 September hingga 2 Oktober 2022, pada peringatan HUT ke-77 Provinsi Sumbar,
Melalui event inidilibatkan sekitar 200 pelaku UMKM yang memamerkan produk-produknya. Selain itu juga melibatkan, pelaku industri kreatif, BUMN, mitra binaan BUMN, instansi pemerintah pusat maupun daerah, lembaga keuangan dan perbankan, florikultura, lembaga pendidikan, elektronik, otomotif serta makanan dan minuman.
Event UMKM Malagak Sumbar 2022 ini juga mendatangkan kunjungan sebanyak lebih dari 50 ribu masyarakat. “UMKM Sumbar Malagak ini tujuan dengan pasar lokal. Ini dukungan kita pada UMKM untuk menyediakan pasar lokal,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi mengatakan, di Sumbar ada sekitar 600 ribu UMKM. Jika jumlah itu bergerak, maka ada sebanyak 3 juta jiwa yang hidup dari UMKM. Jika tidak bisa menempatkan UMKM tersebut bergerak, maka ekonomi Sumbar tidak akan tumbuh. Namun sebaliknya, jika UMKM bergerak, maka perekonomian Sumbar akan tumbuh.
Selain pameran UMKM melalui event UMKM Sumbar Malagak, Mahyeldi juga mengapresiasi Bank Indonesia dan OJK yang mendorong kegiatan-kegiatan pameran. Sehingga perekonomian Sumbar terus bergerak.
Dengan dukungan itu, saat ini sudah ada produk UMKM Sumbar yang dieksport. Seperti bumbu randang ke Jerman dan Norwegia.
“Untuk itu bagi UMKM yang memasuki pasar ekspor. Kita bantu biaya perizinannya. OPD yang bergerak pada sektor ini mengalokasikan anggaran. Agar UMKM Sumbar untuk masuk ke pasar ekspor dan mancanegara,”pintanya.
Untuk mendukung upaya ini, Pemprov Sumbar bekerjasama dengan Minang Diaspora. Perantau Minang yang ada negara-negara skandinavia. Untuk itu, UMKM yang masuk pasar ekspor agar didata. Begitu juga dengan pemberian sertifikasi halal pada produk UMKM di Sumbar.
“Tanpa dukungan semua pihak Pemprov Sumbar tidak bisa begerak sendiri. Terutama pemberian sertifikasi halal. Karena kita menargetkan produk UMKM menembus pasar internasional. Jangan hanya menyasar pasar lokal,” katanya.
Sekarang sudah terbuka peluang pasar ayam ke Singapura. Untuk itu Pemprov Sumbar bekerjasama dengan Provinsi Kepulauan Riau, agar bisa memasarkan produk UMKM Sumbar ke pasar internasional via Singapura.
Mahyeldi juga meminta Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sumbar harus bekerja luar biasa. Agar produk UMKM Sumbar dikenal di pasar internasional. Dukungan lainnya juga harus ada jaminan pasar lokal.
Mahyeldi meminta OPD Pemprov Sumbar berkolaborasi dalam membangun perekonomian Sumbar. Terutama dalam mendukung pengembangan produk UMKM. “Jangan ada egosentris. Kita harus bersama-sama membangun perekonomian Sumbar,” katanya.
Ke depan diharapkan dukungan semua pihak. Kolaborasi semua elemen, kabupaten dan kota. Mudah-mudahan UMKM naik kelas. Sehingga nanti dapat menggerakan ekonomi di masa mendatang.
“Ekosistem UMKM yang pada gilirannya naik kelas. Berperan besar, dan pasarnya terbuka lebih luas. UMKM Sumbar akan lebih baik lagi,” harapnya. (AD.ADPSB)
