JAKARTA, METRO–Anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade mengatakan, terkait penyelesaian masalah jalan dan flyover Sitinjau Luik sudah masuk dalam rencana kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Andre sudah berkomunikasi dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kemen PUPR Hedy Rahadian dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra Zuna.
“Alhamdulillah, proposal Hutama Karya sudah masuk ke Kementerian PUPR. Bahkan, sedang diproses dan dievaluasi di tempat Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR Pak Herry Trisaputra Zuna. Untuk merasionalisasi angka-angkanya supaya lebih efisien. Selanjutnya, akan ada persetujuan izin studi dan persetujuan pemrakarsa dan dilanjutkan dengan lelang,” kata Andre Rosiade, Rabu (28/9).
Andre Rosiade memastikan, rencana Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sudah berjalan dengan baik. “Alhamdulillah dari informasi Pak Dirjen, prosesnya sudah berjalan. Kalau persetujuan Komisi V DPR belum perlu. Cukup nanti pemberitahuan setelah proyek jalan dan dilaporkan pada nota APBN. Setelah proyek jalan, baru Komisi V diinformasikan,” kata Andre Rosiade.
Andre Rosiade juga menyentil ada pihak yang diduga iri dan dengki dengan kinerjanya di DPR. Sehingga menyatakan hal-hal yang tidak perlu. “Saya tidak ingin pembangunan Sumbar terhenti atau melambat. Jadi harus dicarikan solusinya. Tujuan saya bukan pencitraan, tapi mencarikan solusi untuk Sumbar. Karena anggota DPR itu tugasnya membantu pembangunan Sumbar,” kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Andre Rosiade menduga, yang memberikan komentar sebelumnya tidak paham apa yang disampaikannya. Tidak tahu apa yang terjadi dan yang sedang dikerjakan. “Saran kami kepada yang bersangkutan banyak belajar. Agar jangan asal komentar di media. Saya juga heran, kenapa yang bersangkutan yang kebakaran jenggot, Gubernur Sumbar saja mendukung,” kata ketua DPD Gerindra Sumbar ini.
Anggota Komisi V DPR Sudewo mengatakan, pembangunan jalan Sitinjau Lauik dengan skema pendanaan adalah KPBU dengan model AP (available paymen) oleh PT Hutama Karya. “Pengertian AP adalah pembiayaan yang ditalangi oleh Hutama Karya kemudian pemerintah akan membayar secara bertahap dalam kurun waktu selama 15 tahun,” katanya.
Dijelaskan Sudewo, pertama-tama Hutama Karya mengajukan proposal kepada Kementerian PUPR tentang keinginannya terkait model AP terhadap proyek. “Karena model AP, maka persetujuan terhadap proye atau program tersebut tidak perlu melalui pembahasan di Komisi V DPR RI. Komisi V hanya fokus terhadap pengawasan pekerjaannya saja,” katanya.
Di lain pihak, PT Hutama Karya (Persero) menyampaikan mendukung sepenuhnya program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, baik yang diinisiasi oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Khususnya yang sekarang sedang ditangani di Sumatra Barat.
Sebelumnya Gubernur Sumbar Mahyeldi juga mengapresiasi perhatian dan dukungan wakil rakyat di DPR RI terhadap kondisi sitinjau lauik yang jalurnya penuh resiko dan sudah saatnya perlu perbaikan dengan dukungan semua pihak dan perencanaan yang matang.
“Sesuai hasil rapat dengan PUPR dan Bappeda, pembangunannya melalui KPBU, yang akan dikerjakan oleh Hutama Karya. Kita juga merasa senang, anggota DPR RI, Pak Andre juga ikut membantu. Ini memang harus jadi agenda kita bersama, tidak bisa diselesaikan oleh gubernur sendiri. Masyarakat dan DPR RI memberikan dukungan, mudah-mudahan permasalahan ini bisa selesai,” harap Gubernur. (*)
