SOLSEL, METRO – Tim Reskrim Polres Solsel turun hulu Sungai Batang Bangko meninjau lokasi penebangan hutan, Sabtu (5/1). Mereka mengimbau agar tiga kelompok masyarakat untuk menghentikan sementara penebangan hutan demi keamanan. Tim terdiri dari Kepolisian, TNI, Polisi Hutan dan Satpol PP.
“Hal ini dilakukan, menyikapi penolakan pembukaan lahan oleh tujuh nagari. Untuk itu kami mengimbau kelompok masyarakat yang merambah hutan di hulu Sungai Batang Bangko agar menghentikan dulu penebangan,” ujar Kapolres Solsel AKBP Imam Yulisdianto melalui Kasat Reskrim AKP M Rosidi.
Dijelaskan, penebangan hutan diduga dilakukan oleh tiga kelompok tani yaitu Tangsi Melayu, Siang Malam dan Os CS. Secara kasat mata, perizinan kelompok tani Tangsi Melayu ada, tapi masyarakat di tujuh nagari menolaknya. Karena mereka khawatir bisa menjadi penyebab terjadinya banjir bandang di nagari mereka.
Sedangkan dua kelompok lagi masih dilakukan pengecekan dan dalam waktu dekat semua akan difasilitasi untuk memberikan klarifikasi serta pemeriksaan izin kelompok ini. “Lokasi penebangan ini berada di hutan dan ada masyarakat yang menolak atau yang merasa dirugikan,” ungkapnya.
Menurutnya, tinjauan ini untuk melihat langsung ke lokasi agar tidak ada kesalahan informasi. Tapi kalau ditemukan tindakan yang terkait pidana akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Anggota kelompok Tani Tangsi Melayu yang ditemui di pondoknya, Andre Setiawan (23) warga Pinang Awan, mengatakan, proses pembukaan lahan sudah dimulai sejak Oktober 2018 menggunakan dua unit alat berat jenis buldozer dan eksal.
“Izin kami hanya sampai kayu bulat (gelondongan) tidak kayu olahan. Sekarang sudah terkumpul sekitar 250 batang gelondongan sebagian besar jenis madang,” katanya.
Dikatakan, masyarakat di tujuh nagari tersebut tidak pernah menyampaikan secara langsung penolakan mereka. Bahkan saat digelar rapat di kantor bupati untuk permintaan penghentian, kami juga tidak diundang. “Kami terkejut saat mendapat informasi ada rapat di Kantor Bupati terkait penolakan ini. Kami tidak diikut sertakan,” sebutnya.
Andre mempermasalahkan kenapa hanya kelompoknya yang diusik sedangkan banyak masyarakat lain yang juga menebang kayu bahkan sampai sudah diolah menjadi balok. “Kelompok lain membuka lahan lebih luas dari kami tetapi tidak pernah dipermasalahkan, kenapa kami yang menjadi sorotan,” tuturnya.
Ia mengaku bahwa lahan yang mereka olah seluas 487 hektare bukan 4.870 hektare seperti informasi yang berkembang di masyarakat saat ini. “Lahan yang kami olah tidak ribuan hektare, itu sangat luas sekali. Dalam perizinan kami hanya 487 hektare,” tukasnya.
Sebelumnya masyarakat tujuh Nagari di Solsel sepakat menolak aksi perambahan hutan di hulu Sungai Batang Bangko yang diduga dilakukan oleh Kelompok Tani Tangsi Melayu.
“Masyarakat sudah meninjau langsung ke lokasi perambahan di Nagari Pauah Duo Nan Batigo dan timbul kekhawatiran ancaman banjir bandang akibat perambahan itu,” kata Wali Nagari Koto Baru, Ahmad Julaini saat pertemuan dengan Kantor Bupati ketika itu.
Akibat perambahan hutan tersebut masyarakat di Nagari Koto Baru yang akan menerima dampaknya, sehingga membuat masyarakat cemas dan meminta semuanya dihentikan.
Diminta pihak terkait untuk menindaklanjuti secara hukum aksi penebangan hutan di lokasi itu karena khawatir akan dampaknya seperti banjir bandang. “Kami juga meminta status hutan ini ubah fungsikan sehingga tidak bisa dirambah lagi, sebab kalau sudah gundul dikhawatirkan permukiman warga di Koto Baru menjadi tenggelam,” katanya.
Tinjauan ke lokasi penebangan hutan di hulu sungai Batang Bangko, yang berada di Jorong Pinang Awan, Nagari Pauah Duo Nan Batigo, Kecamatan Pauah Duo ini oleh tim yang terdiri dari Polri, TNI, Polisi Hutan dan Pol PP langsung melihat ke okasi pembukaan lahan itu. (afr)
