PADANG, METRO–Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar) Audy Joinaldy mengungkapkan, distribusi barang dan logistik di Indonesia paling ruwet dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, “Katanya ni ya, logistik di Indonesia itu paling ruwet dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Katanya lagi, logistik di Indonesia cost (biaya-red)-nya paling tinggi. Sehingga barang sampai ke konsumen harganya mahal,” ungkap Audy, saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-III DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)/ Indonesian Logistics and Forwarders Association (ILFA) Sumbar, Rabu (21/9) di salah satu hotel di Padang.
Di hadapan Pengurus ALFI/ILFA, Audy juga mempertanyakan, kenapa di Kuala Lumpur dan di Bangkok, membeli sayur-sayuran harganya lebih murah dibandingkan Jakarta? Padahal, menurutnya, harga di tingkat petani sudah lebih rendah. “Kenapa sayur-sayuran sudah sampai di konsumen menjadi mahal?” tanyanya. Termasuk juga harga makanan di mal-mal di Kuala Lumpur dan Bangkok. Juga lebih murah dibandingkan harga makanan di mal-mal di Jakarta.
Audy mengungkapkan, salah-satu faktor penyebabnya karena ada 30 persen biaya siluman dari pengiriman logistik yang harus dikeluarkan. “Ada 30 persen biaya logistik biaya siluman. Ini tugas kita bersama (ALFI/ILFA). Yang terkorbankan itu konsumen,” tegasnya.
Tidak dipungkiri Audy, komoditi pertanian yang dihasilkan dari petani untuk sampai ke tangan konsumen, mata rantai distribusinya cukup panjang. Bahkan, Audy menceritakan pengalamannya sebagai pengusaha, saat dirinya mengirim pakan ternak dari Makasar ke Kupang harus mengeluarkan biaya sampai Rp14 juta melalui door to door. “Padahal, kalau melalui kargo pesawat mengirimnya biayanya tidak sampai Rp14 juta. Dampak mahalnya biaya pengiriman, membuat harga pakan ternak jadinya lebih tinggi,” terangnya.
Dengan kondisi seperti ini, menurut Audy, wajar saja barang dan logistik dari Tiongkok gampang masuk ke Indonesia. Karena biaya pengiriman barang dan logistik dari Tiongkok justru lebih murah.
Salah satu solusi mengatasi masalah biaya barang dan logistik ini menurutnya, dibutuhkan teknologi. Di mana teknologi tersebut mampu mengatasi pengeluaran biaya siluman yang sebesar 30 persen tadi. “Butuh rancangan teknologi 4.0 untuk atasi biaya siluman tersebut,” tegasnya.
Secara geografis, menurut Audy, letak dan posisi Provinsi Sumbar sedikit kurang beruntung. Karena jika harus mengekspor barang ke Tiongkok dan negara asia lainnya dari Pelabuhan Teluk Bayur, harus memutar dulu dengan jarak yang jauh dan transit dulu ke Pelabuhan Tanjung Priok menuju Tiongkok.
Namun, dengan posisi geografis ini, Provinsi Sumbar juga bisa mengirim logistik dan barang ke daerah India dan sekitarnya yang jaraknya lebih dekat. Dengan kondisi ini, menurut Audy mestinya biaya kirim barang dan logistik ke India lebih murah dibandingkan ke Tiongkok. Meski demikian, menurut Audy, Sumbar juga pernah berhasil mengekspor manggis ke Tiongkok beberapa waktu lalu. “Manggis yang dikirim ke Tiongkok didirect langsung melalui pesawat Citilink. Meski akhirnya pengiriman berdampak kerugian yang jumlahnya mencapai Rp50 juta sampai Rp100 juta akibat besarnya biaya pengiriman. Masalah ini harus dipikirkan bersama sama,” ajaknya.
Termasuk juga biaya pengiriman sapi dari Australia ke Jakarta. Justru lebih murah dibandingkan dari Lombok ke Jakarta. “Ini kenapa terjadi? ungkapnya lagi. Audy berharap, melalui Muswil ke-III DPW ALFI/ILFA Sumbar ini dapat melahirkan kepengurusan baru yang dapat berkordinasi dengan Pemprov Sumbar untuk memperbaiki kondisi barang dan logistik saat ini. “Silahkan koordinasikan, apa yang perlu benahi. Banyak hasil bumi dari Sumbar yang bisa diekspor ke luar negeri. Semuanya akan berdampak manfaat cukup besar untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Ketua DPW ALFI/ILFA Sumbar, Isra Dharma Suryandra mengatakan, komoditi perkebunan dan pertanian yang diekspor dari Sumbar cukup beragam. Seperti, kasiavera, pinang, kopi dan rempah rempah lainnya. Tujuan negara ekspornya beragam. Ada yang ke Tiongkok, Jepang, India, Banglades, Pakistan dan Negara-negara Eropa serta Amerika Serikat.
Melalui Muswil ke-III DPW ALFI/ILFA Sumbar ini diharapkan hasilnya dapat menemukan solusi, agar distribusi barang dan logistik dapat lebih efektif dan efisien. Isra juga berharap, dengan dukungan pemerintah daerah, agar ekspor komoditi Sumbar tidak melalui daerah lain, tetapi dapat efektif dan efisien melalui Pelabuhan Teluk Bayur.
Kantor Kesahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur Padang, Wigyo berharap fungsi ALFI/ILFA menyalurkan barang dan logistik disupport oleh mitra lainnya seperti Organda Sumbar dan asosiasi lainnya. Sehingga, peran ALFI/ILFA jadi instrument untuk meningkatkan daya saing produk dan pengembangan wilayah di Sumbar dapat berjalan dengan baik. “Sebuah negara akan maju kalau logistiknya kuat. Peran ALFI/ILFA ini luar biasa. Akhir-akhir ini lebih banyak mengekplorusif, sehingga aliran kargo lancar. Itulah fungsi logistik sebenarnya. Ini tanggung jawab ALFI/ILFA,” harapnya.
Sekjend DPP ALFI/ILFA, Akbar Djohan mengatakan, ALFI/ILFA saat ini berusia 33 tahun dan sudah hadir di 33 provinsi di Indonesia. Jumlah anggotanya hampir 6 ribu perusahaan. Khusus DPW ALFI/ILFA Sumbar jumlah anggotanya sekarang baru 35 perusahaan.
Akbar mengungkapkan, pembangunan jalur Trans Sumatera hampir menyatukan Sumatera Selatan hingga sampai ke Aceh. Isu biaya logistik yang tinggi akan terus bergulir kalau ALFI/ILFA tidak berbenah diri. “ALFI/ILFA sekarang agregator pertumbuhan perdagangan logistik dan internasional,” terangnya. Akbar mengungkapkan, Covid-19 sudah berlalu karena pemerintah bisa memanage-nya. Namun kewaspadaan tetap harus ada. Namun, tantangan global lainnya yang dihadapi ketidakpastian yang ditimbulkan akibat dampak global. Salah satunya dampak perang Rusia-Ukraina. “Ini tantangan dan juga jadi oportunity. Optimalisasi peran ALFI/ILFA untuk meningkatkan daya saing produk dan pertumbuhan ekonomi jadi janji bagi kita. Semuanya tidak akan bisa bergerak kalau SDM terbatas dan tidak terdistribusi dengan baik,” ungkapnya. “Karena itu, semuanya dapat dimulai dari Sumbar dengan mendorong pemerintah daerah menghadirkan regulasi yang meminimalisir menghambat arus barang,” harapnya.(fan)
