PURUS, METRO–Sejumlah warga Rumah Susun (Rusun) di Kota Padang yang dikelola Pemko, menunggak biaya sewa. Ada yang tunggakannya sudah hampir setahun dan tak kunjung dibayar.
Kepala UPT Rusunawa, Sahurman mengatakan penghuni yang nunggak itu berasal dari rusunawa Purus dan Pasia Nan Tigo. Sekitar 40 persen masyarakat penghuni dari kedua rusunawa itu belum membayar sewa.
“Tunggakan masyarakat itu bervariasi jumlahnya mulai dari 3 bulan, 6 bulan dan lainnya. Tunggakan tersebut telah terjadi sejak tahun lalu,” kata Sahurman, Minggu (18/9).
Dijelaskan, jika diperkirakan dari Januari hingga September, jumlah tunggakan sewa rusunawa mencapai Rp70 juta.
Ia mengatakan, saat ini penghuni rusunawa Purus berjumlah 150 kepala keluarga (KK) dan Pasia Nan Tigo ada 60 KK. Masyarakat yang menghuni rusunawa itu dari kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Sebenarnya besaran uang sewa bagi para penghuni masih terjangkau. Sebab rusunawa ini bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkapnya.
Berbagai langkah sudah dilakukan UPT Rusunawa, salah satunya dengan rutin mendatangi kepada penghuni yang macet pembayaran sewanya.
“Kita terus mendatangi warga yang nunggak. Jika acuh tidak acuh saja, diberi teguran pertama. Bila tak bayar juga akan diberi SP II dan terakhir pemutusan listrik,” tegasnya.
Untuk diketahui, harga sewa rumah di Rusunawa Purus sendiri cukup beraneka ragam. Rumah yang berada di lantai 1 di patok sewa Rp325 ribu, per bulan, lantai 2 dengan harga sewa kisaran Rp290 ribu sebulan). Kemudian, lantai 3 (Rp375 per bulan), lantai 4 (Rp260 ribu per bulan), sedangkan lantai 5 (Rp245 ribu per bulan).
Terpisah, anggota Komisi II DPRD Padang, Wismar Pandjaitan meminta kepada penyewa agar konsisten dalam menyewa dan bayarlah sewa sesuai perjanjian atau kontrak. Sebab, rusunawa butuh pemeliharaan.
“Masyarakat jangan seenaknya saja. Sudah ada rusunawa yang ekonomis harganya tidak pula bayar. Itu kan tak benar,” ujar kader PDI P ini.
Selanjutnya, kepada pengelola diminta bertegas tegas pada penyewa dan tampunglah masyarakat yang profesional dan taat aturan. Jangan asal terima saja orang.
“Pihak pengelola atau UPT harus lebih selektif terhadap calon penghuni rusunawa untuk ke depannya,” pungkasnya. (ade)
