BUKITTINGGI, METRO – Kemenkumham Sumbar melalui Kantor Imigrasi kelas II non TPI Agam, nenpaparkan capaian kinerja selama tahun 2018, dengan menerbitkan 32.292 permohonan passpor dan menolak 509 permohonan. Paparan tersebut disampaikan di aula kantor Imigrasi kelas II non TPI Agam, Kamis (03/01).
Kepala Kantor Imigrasi kelas II non TPI Agam, Dani Cahyadi menjelaskan, Kantor Imigrasi kelas II non TPI Agam, melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dan fungsi penegakan hukum. Untuk bidang pelayanan masyarakat, dibagi dalam dua kategori, pelayanan kepada WNI dan juga pelayanan kepada WNA.
”Selama 2018, untuk pelayanan terhadap WNI, telah menerima 32.292 permohonan penerbitan passpor. Dari jumlah itu, 30.399 permohonan selesai, 1.389 permohonan ditolak dan 509 permohonan masih dalam proses. Dari jumlah tersebut, 20.670 merupakan permohonan penerbitan baru, sedangkan 11.622 merupakan permohonan penggantian,” jelas Dani .
Sementara, untuk pelayanan warga negara asing (WNA), kantor imigrasi kelas II non TPI Agam, juga telah menerima 202 permohonan izin tinggal kunjungan, 224 permohonan izin tinggal terbatas, 22 permohonan izin tinggal dan 23 permohonan alih status. “Dari pelayanan masyarakat itu, kantor imigrasi kelas II non TPI Agam selama tahun 2018, menghasilkan Rp 11,3 m lebih penerimaan negara bukan pajak,” ungkap Dani.
Selain fungsi pelayanan, kantor imigrasi kelas II non TPI Agam juga melaksanakan fungsi penegakan hukum. Selama tahun 2018, telah dilakukan tindakan administratif keimigrasian sebanyak 31 kali, pendetensian atau deportasi 11 orang dan usulan cegah tangkal (cekal) 2 warga negara asing. “Dibanding tahun 2017, tindakan pendetensian atau deportasi menurun dari 14 menjadi 11 tindakan di tahun ini,” ujar Dani.
Selama tahun 2018, kantor imigrasi kelas II non TPI Agam juga telah melaksanakan rapat dengan timpora 3 kota dan 5 kabupaten yang berada di wilayah kerja kantor imigrasi kelas II non TPI Agam. Pada tahun 2018 lalu, kantor imigrasi kelas II non TPI Agam juga menerima penghargaan dari Menkumham, tentang pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia berprediket sangat baik.
Ke depan, layanan terhadap masyarakat juga akan ditingkatkan. Menurut rencana, tahun 2019 akan dilaksanakan layanan jemput bola, untuk wilayah yang cukup jauh, seperti Pasaman Barat dan Pasaman. “Sehingga pemohon tidak harus datang ke kantor imigrasi kelas II non TPI Agam, namun cukup pada kantor yang akan ditunjuk nantinya sebagai lokasi pelayanan,” pungkas Dani Cahyadi, yang juga didampingi Deny Haryadi, Inteldakim dan Bustomi, Kasi Tikim kantor imigrasi kelas II non TPI Agam. (cr8)
