Fraksi-fraksi Sampaikan Pandangan Terhadap Ranperda Perubahan APBD 2022Dewan perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat menggelar Rapat Paripurna tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022 dan Penetapan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rapat paripurna dipimpin ketua DPRD Sumbar Supardi. Hadiri wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat Audy Joinaldy, wakil – wakil ketua, anggota DPRD Provinsi Sumbar, Sekda Provinsi Sumatera Barat, staf ahli, asisten, pimpinan OPD dan lainnya.
Dalam pidatonya, Supardi menyampaikan, pada Rapat Paripurna tanggal 9 September 2022, Gubernur telah menyampaikan kepada DPRD Nota Pengantar terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
Dari Nota Pengantar yang disampaikan Gubernur, terdapat perbedaan dengan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2022 yang telah disepakati oleh DPRD Bersama Pemerintah Daerah pada tanggal 1 September 2022.
Pada aspek pendapatan daerah, dalam Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2022 disepakati sebesar Rp. 6.074.725.391.924,- sedangkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022 diusulkan sebesar Rp. 6.086.508.514.924,- atau ada selisih sebesar Rp. 11.783.123.000,- yang disebabkan dari perbedaan pendapatan transfer.Pada aspek belanja daerah, dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2022 disepakati sebesar Rp. 6.538.405.921.517,59,- sedangkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022 diusulkan sebesar Rp. 6.550.189.044.517,- atau terdapat selisih sebesar Rp. 11.783.123.000,-.
Kemudian, terdapat perbedaan angka dari belanja daerah dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022 dengan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2022 yang disepakati terdapat pada alokasi belanja operasi, dimana dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022 diusulkan sebesar Rp. 4.393.012.125.681,- sedangkan dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS ditetapkan sebesar Rp. 4.341.169.953.281,- atau terdapat selisih sebesar Rp. 51.842.172.000,- dan pada alokasi belanja transfer, dimana dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022 diusulkan sebesar Rp. 1.153.817.644.973,- sedangkan dalam Perubahan KUA dan PPAS ditetapkan sebesar Rp. 1.193.637.644.973,- atau terdapat selisih sebesar Rp. 39.820.000.000,-.
Menurutnya, perbedaan angka-angka yang disepakati dalam Perubahan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2022 dengan yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022, perlu didudukan kembali dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022 nanti, agar terdapat konsistensi dokumen perencanaan anggaran.
Dalam kesempatan itu, Supardi mengatakan sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda dan APBD, terhadap Nota Pengantar Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2022 yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD, maka Fraksi-Fraksi akan memberikan Pandangan Umum Fraksinya yang berisikan pandangan, tanggapan, masukan dan saran dari Fraksi-Fraksi terhadap muatan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022.
“Kami sangat berharap, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022 dapat lebih tajam dan lebih komprehensif melihat aspek-aspek yang perlu disempurnakan dari Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022,”ujarnya.
Dalam paripurna tersebut 7 fraksi di DPRD menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya secara bergantian. Dimulai dengan fraksi Partai Gerindra, fraksi PKS, fraksi Demokrat, Fraksi PAN, fraksi Golkar, Fraksi PPP dan NasDem dan fraksi PDI-P & PKB.
Juru bicara fraksi Gerindra, Hidayat mengatakan secara total, pendapatan daerah direncanakan mengalami kenaikan sebesar 2,74% atau naik sebesar Rp 162,227 Miliar dari target semula Rp 5,924 Triliun menjadi Rp 6,086 Triliun. Fraksi Partai Gerindra sungguh mengapresiasi kenaikan ini, namun tentu saja kami berkeyakinan ini bisa ditingkatkan lagi.
Sementara itu, juru bicara dari fraksi Demokrat, Ali Tanjung memberikan apresiasi yang tulus atas kenaikan pendapatan daerah dalam APBD tahun 2022 sebesar 2,7 persen atau sebesar Rp 162. 227. 390. 973.
“Kita akan terus mendukung program untuk berkreasi dan berinovasi menggali sumber pendapatan daerah, agar tercapai pembangunan tahun 2022,” ujarnya.
Terkait Rapat Paripurna Penetapan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Supardi juga menyampaikan, hasil pembahasan menyepakati bahwa Bank Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur yaitu Bank milik Pemerintah Daerah. Sementara hasil Fasilitasi, ayat (2) berubah menjadi bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
DPRD Provinsi Sumatera Barat juga meminta komitmen Gubernur secara tertulis untuk mempertimbangkan agar tidak melakukan kerjasama pengelolaan keuangan daerah selain dengan Bank Nagari sebagaimana dibuktikan oleh adanya surat Seretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 120/44D/Pem.Otda-2022 tanggal 3 Agustus 2022 tentang Rencana Percepatan Kerjasama antara PT Bank Mandiri dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang Pengelolaan Kas Daerah.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy mengatakan, adapun sasaran yang ingin diwujudkan dalam rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah terwujudnya pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Segera menyiapkan rancangan peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Perda yang mengatur ketentuan yang lebih teknis,” ujar Audy Joinaldy
Setelah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dilakukan pembacaan Konsep Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dan dilanjutkan pembacaan Nota Kesepakatan Bersama serta Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. (*)
