Hal tersebut disebabkan banyaknya Ranperda usulan Pemko Padang yang lebih memiliki urgensi untuk diprioritaskan. Sehingga Ranperda Inisiatif yang seharusnya di bahas dan diparipurnakan tahun ini diundur di paripurnakan pada masa sidang I 2019.
Di masa sidang I tahun 2019, Elly menyebut akan ada 4 Ranperda inisiatif yang akan dibahas dan diparipurnakan. Kemudian, di masa sidang selanjutnya, ada sebanyak 3 Ranperda inisiatif yang dibahas dan diparipurnakan. Yang jelas, masa sidang pertama, masing-masing komisi bertanggungjawab membahas dan memparipurnakan 1 Ranperda inisiatif.
“Untuk Ranperda yang masih terbengkalai pembahasannya akibat kesibukan wakil rakyat pada tahun politik ini sebagai persiapan pemilu 2019, diharapkannya, pekerjaan rumah tersebut bisa diselesaikan dengan baik tepat waktu lewat percepatan kinerja sisa masa jabatan wakil rakyat Kota Padang,” harapannya.
Selain itu Elly Thrisyanti juga menyampaikan melalui laporan yang disampaikan diharap bisa menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk diakomodir dalam program pembangunan. Dalam setiap kunjungan pada masa reses anggota DPRD ke daerah pemilihan, cukup banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan dan tentunya diharapkan dapat dimasukkan ke dalam program pembangunan.
Sekretaris DPRD Kota Padang, Syahrul dalam kesempatan itu juga menyampaikan setiap buka tutup masa sidang selalu dilaporkan tupoksi kegiatan fraksi, komisi, alat kelengkapan dewan dan sekretariat dalam sebuah format laporan kegiatan dan produk DPRD Kota Padang pada Masa Sidang III Tahun 2018.
Wali Kota Padang , Mahyeldi Ansharullah mengatakan, sampai saat ini, 10 Peraturan Daerah (Perda) telah ditetapkan untuk menjalankan roda pemerintahan daerah, di samping Perda rutin. Namun tetapi, masih ada beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang belum ditetapkan. Hal ini disebabkan evaluasi baik gubernur atau Kemendagri yang belum diterima. Diharapkan, dalam waktu yang tidak begitu lama Perda tersebut sudah bisa ditetapkan.
Mahyeldi juga menyampaikan, , pada 13 November 2018 lalu DPRD Kota Padang telah menetapkan program pembentukan Perda tahun 2019. Dimana terdapat kesepakatan menetapkan 23 Ranperda yang berasal dari inisiatif DPRD sebanyak 7 Ranperda dan 16 Ranperda dari Pemko Padang.
“Atas nama Pemko Padang, kita tentu berharap apa yang telah kita sepakati bersama dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan,” ungkapnya.
Wali Kota pun menyadari bahwa tahun 2019 merupakan tahun politik, dimana pada 17 April 2019 mendatang dilaksanakan pemilihan umum legislatif dan presiden. Mau tidak mau akan menguras pikiran, tenaga dan perhatian bersama. Namun tugas dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap diutamakan dan harus tetap berjalan dengan baik.
“Sekali lagi kami berharap, pada Masa Sidang I ini, DPRD Kota Padang akan dapat melahirkan produk-produk hukum daerah yang berkualitas. Yaitu tentunya yang dapat diterima oleh masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah. Demikianlah beberapa hal-hal pokok yang dapat kami sampaikan dalam rangak Penutupan Masa Sidang III Tahun 2018 dan Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2019,” pungkasnya. (*)
