PADANG, METRO–Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Andre Rosiade merespons soal anggaran cetak kalender DPR tahun 2023 senilai Rp 955 juta. Andre akan memeriksa peruntukan anggaran tersebut ke kesekretariatan DPR.
“Kita akan cek ke Sekjen DPR soal urgensi dan kebutuhan kalender. Apakah perlu sebanyak itu? Kan 20 ribu, kan. Apakah memang sebanyak itu yang harus dicetak?” kata Andre Rosiade, kemarin.
Andre Rosiade mengatakan, BURT juga akan mengawal proses tender pengadaan kalender itu. Dia mengingatkan kesekretariatan DPR agar tak ada kongkalikong dalam proses tender. “Kalau memang nanti ada tender, kami akan kawal betul. Jangan ada kongkalikong,” ujar ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini.
Lebih lanjut, anggota Komisi VI DPR ini mendorong masyarakat turut mengawasi pengadaan kalender tersebut. Dia berharap proses pengadaan kalender itu berjalan secara transparan dan terbuka.
“Kita silakan masyarakat untuk mengawasi proses ini agar transparan dan terbuka,” kata Andre.
Sebelumnya, Sekjen DPR Indra Iskandar buka suara soal anggaran cetak kalender DPR senilai Rp 955 juta. Kalender itu dipergunakan untuk tahun 2023. “Itu untuk kalender 2023 dilelang waktu bulan Oktober dan dicetak Desember,” kata Indra, Sabtu (27/8).
Indra mengatakan ada dua jenis kalender yang akan dicetak, yakni kalender meja dan kalender gantung. Indra menyebut, berdasarkan harga perkiraan sendiri, kalender meja dianggarkan Rp 27.500 per unit dengan jumlah 5.000 unit. Sedangkan kalender gantung dihargai Rp 45.500 dengan jumlah 15 ribu unit.
“Itu ada dua jenis, satu kalender meja dan satu kalender gantung. Harganya per unitnya HPS-nya sebelum lelang harga HPS-nya Rp 27.500 untuk kalender meja, yang kalender gantungnya Rp 45.500,” ujarnya.
“Jumlahnya kalender meja 5.000, kalender gantungnya 15 ribu,” lanjut Indra.
Dilihat dari situs LPSE DPR RI, Jumat (26/8/2022), tender cetak kalender itu diberi nama ‘Pencetakan Kalender DPR RI’ dengan kode tender 739087.
Tender ini dibuat pada 23 Agustus 2022 dengan tahapan saat ini pengumuman pascakualifikasi. Tender berada pada satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. (*)
