Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tidak berhenti meningkatkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Perhatian itu tidak pernah berkurang dan tidak akan berhenti. Sudah 77 tahun sejak Indonesia merdeka, Pemprov Sumbar terus mendorong daerah itu dapat berkembang. Daerah kepulauan itu selalu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemprov Sumbar.Perhatian itu terlihat dari sejumlah program Pemprov Sumbar.
Keseriuan Gubernur, Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Audy Joinaldy untuk bersama-sama dengan masyarakat Kepulauan Mentawai bisa terus maju, nampak kental. Keduanya selalu menyediakan waktu untuk hadir di tengah-tengah masyarakat Kepulauan Mentawai.Potensi terbesar Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah pariwisata. Khusus pada program ini, Pemprov Sumbar menjadikan daerah ini sebagai Kunjungan Wisata Prioritas. ”Kita akan menjadikan Mentawai sebagai Kunjungan Wisata Prioritas,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat berkunjung ke Awera Beach, kawasan konservasi perairan Bungo Rayo, Pulau Simakakang, Sipora, Senin (7/3) lalu.
Sebagai ‘anak kandung’ bagi Pemprov Sumbar, Kepulauan Mentawai adalah tolak ukur kemajuan pariwisata di Sumbar. Khusus untuk wisatawan internasional, Kepulauan Mentawai bahkan lebih dikenal dari Sumbar.Harapannya, Kepulauan Mentawai kian dikenal luas sebagai destinasi wisata laut unggulan, serta kunjungan wisata domestik dan mancanegara meningkat ke daerah ini. Sehingga sektor pariwisata yang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat Kepulauan Mentawai, semakin produktif.Dengan besarnya potensi itu, maka Pemprov Sumbar terus melibatkan Kepulauan Metawai dalam menjalankan program pembangunan.
Tidak hanya pariwisata, semua program Pemprov Sumbar tetap melibatkan Kepulauan Mentawai.Salah satu bentuk wujud perhatian itu, Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wagub Sumbar, Audy Joinaldy bergantian ke Kepulauan Mentawai. Menjadikan Tua Pejat tempat rapat koordinasi Pemprov Sumbar dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Sumbar pada Maret 2022.Dengan adanya rakor tersebut, menghadirkan seluruh kabupaten dan kota di Sumbar di Kepulauan Mentawai.
Semuanya mengenal dan menyatu dengan Kepulauan Mentawai. Pada momentum ini, Mahyeldi dan Audy bersama-sama berada di Kepulauan Mentawai.Sebelumnya, Wagub Sumbar Audy Joinaldy datang khusus menggali potensi wisata daerah itu. Melibatkan tim promosi influencer dan media nasional. Tepat pada saat pemancangan batas wilayah terluar Sumatera Barat di Pulau Beriloga Sabeu 20 Februari 2022.Langkah itu, selain menasbihkan Pulau Beriloga Sabeu sebagai batas pulau terluar Pemprov Sumbar, juga membangkitkan kembali pariwisata Kepulauan Mentawai yang terpukul karena pandemi Covid-19. ”Dengan pesona keindahan wisata pantai dan lautnya, sangat disayangkan jika wisatawan yang berkunjung ke Sumbar tidak menyempatkan untuk melancong ke Kepulauan Mentawai,”sebut saat mengajak belasan influencer ke daerah ini.
Dua bulan kemudian, Audy kembali mengunjungi Kepulauan Mentawai. Kali ini kegiatan Safari Ramadan. Kunjungan kali ini juga untuk mencapai visi dan misi dalam meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS SBK) di Kepulauan Mentawai.Bahkan, political will Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah untuk memajukan Kepulauan Mentawai makin terasa ketika pengusulan nama Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Mentawai yang habis masa jabatan ditinggal Yudas Sabagalet. Mahyeldi mencari orang yang sesuai dengan kondisi masyarakat Kepulauan Mentawai, baik secara geografis maupun sosiologis.
Diharapkan, Pj tersebut dapat memahami Kepulauan Mentawai secara menyeluruh. Kemudian mengerti kebutuhan daerah tersebut.Dalam pengusulan itu, Mahyeldi mengusulkan tiga nama. Pertama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbar, Amasrul. Karena Mahyeldi menilai ada banyak program desa yang perlu dioptimalkan di Kepulauan Mentawai. Diharapkan kehadiran Amasrul, dapat menggerakan pembangunan desa lebih baik lagi di daerah tersebut.
Kemudian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Era Sukma Munaf. Pengusulan nama Era Sukma Munaf tidak lain adalah karena, infastruktur di Kepulauan Mentawai masih banyak yang perlu dibenahi. Kekurangan utama daerah ini selama ini adalah minimnya infrastruktur.Bertolak dari itulah, Mahyeldi memasukan nama Era Sukma Munaf menjadi salah satu calon Pj Kabupaten Mentawai. Diharapkan mampu mengenal dan menanganai Kepulauan Mentawai dari sektor infrastruktur.Usulan ketiga adalah, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozawardi Usama Putra. Karena, potensi kehutanan di Kepulauan Mentawai sangat besar. Daerah ini juga memiliki Taman Nasional Siberut (TNS). Sementara masyarakatnya sangat banyak tinggal di wilayah hutan ini.
Untuk itu diperlukan perhatian lebih pada sektor kehutanan. Sehingga masyarakat dalam kawasan hutan mendapatkan perhatian dan serta kehidupan yang layak dari hasil hutan.Tapi akhirnya, Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekda Kabupaten Kepulauan Mentawai, Martinus Dahlan menjadi Pj Bupati Mentawai.Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu daerah daerah 3T ( Tertinggal, Terluar dan Termiskin). Status itu ditetapkan oleh pemerintah pusat bersama 62 kabupaten lainnya di Seluruh Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 tahun 2020.Status tiga 3T yang disandang oleh salah satu kabupaten terluar di Sumbar itu, salah satu faktornya disebabkan oleh letak geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai terpisah dari daratan utama pulau Sumatera, serta dikelilingi lautan luas yang berjarak sekitar 158 kilometer atau 94,8 mil dari Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumbar.Semua itu karena keterbatasan aksesibilitas dan ketiadaan infrastruktur penunjang transportasi yang memadai menuju Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Akibatnya, ongkos pembangunan di Kepulauan Mentawai sangatlah mahal. Selain itu, harga kebutuhan pangan di Kepulauan Mentawai juga cenderung lebih mahal dibandingkan dengan daerah lainnya di Sumbar sebab rantai distribusinya lebih panjang. Persoalan lainnya belum mencukupinya ketersedian tenaga kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.Guna mengatasi persoalan itu, saat ini pemerintah tengah mengebut dua mega proyek pembangunan infrastruktur transportasi. Yakni, pembangunan jalan raya Trans Mentawai sepanjang 405,2 kilometer, serta pembangunan Bandara Rokot yang ditargetkan bisa rampung dan beroperasi pada tahun 2022.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumbar, Medi Iswandi mengatakan, sejauh ini upaya untuk mengeluarkan Kabupaten Kepulauan Mentawai dari status 3T, telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun Pemprov Sumbar melalui sejumlah program.Langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah pusat dengan melakukan pembangunan dan pembenahan berbagai infrastruktur transportasi darat, laut dan udara menuju Kabupaten Kepulauan Mentawai.Menuntaskan pembangunan Trans Mentawai untuk mendukung peningkatan konektivitas.
Pengembangan Bandara Rokot. Di mana, Bandara Rokot saat ini sedang pembangunan, rencananya rampung ada Agustus 2022 ini. Bandara itu nantinya akan memiliki runway yang lebih panjang yaitu 1500 x 30 meter dari sebelumnya hanya 850 meter. Dilengkapi apron berukuran 175 x 75 meter; taxiway 75 x 15 meter yang mampu menampung 3 pesawat sejenis ATR 72 500/600; dan terminal penumpang berukuran 1600 m2 yang mampu menampung penumpang sebanyak 53.881 pax/tahun.Selain dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah di sekitar Kepulauan Mentawai, kehadiran sarana dan prasarana transportasi diharapkan dapat meningkatkan sektor pariwisata di kepulauan yang terkenal dengan ombak yang diburu para penggemar olahraga surfing di dunia ini.Ditambah dengan pengembangan pelabuhan laut yang terletak di Kepulauan Mentawai.
Di antaranya, Pelabuhan Labuan Bajau, Pelabuhan Penyeberangan Sikabaluan, dan Pelabuhan Penyeberangan Pagai Selatan.Langkah pemerintah pusat lainnya menyalurkan dana bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat Kepulauan Mentawai. Diiringi dengan pembangunan jaringan saluran air bersih baku di Sipora Kabupaten Kepulauan Mentawai Sedangkan beberapa fokus kebijakan Pemprov Sumbar yang dilakukan dan sedang berjalan di Kepulauan Mentawai adalah pembenahan di sektor pendidikan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur transportasi darat, dan sektor pariwisata”Pada sektor pendidikan, Pemprov Sumbar tengah berupaya membangun sarana, prasarana dan utilitas sekolah di Kepulauan Mentawai, kemudian memberikan tunjangan khusus bagi guru dan tenaga pendidikan yang ada di sana, “kata Medi.
Dengan pembenahan pada sektor pendidikan ini, dikatakannya juga diharapkan terjadinya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan berimbas terhadap pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau ekonomi kerakyatan di Kepulauan Mentawai.Langkah lainnya, juga dilakukan pada sektor ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat tempatan sekitar hutan dengan program perhutanan sosial. Juga melalui pengembangan kawasan perikanan tangkap dengan komoditas utama ikan kerapu, budidaya rumput laut dan kerang mutiara.
”Juga kita coba memaksimalkan potensi pariwisata yang ada di Mentawai, salah satunya dengan mengupayakan terciptanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kepulauan Mentawai, serta mewujudkan destinasi pariwisata yang mencakup wilayah Sipora, Siberut, Pagai Utara dan Pagai Selatan dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Destinasi Selancar dan Ombak (Whitesand Tourism),” paparnya.
Dengan pengembangan dan pembenahan di sektor pariwisata ini, diharapkan berdampak terhadap jumlah kedatangan wisatawan ke Mentawai yang nantinya juga akan berimbas terhadap pertumbuhan UMKM di bumi Sikirei.”Di samping itu Pemprov Sumbar juga melakukan peningkatan kualitas layanan publik melalui pembangunan Kantor Samsat, serta meningkatkan jalan dan jembatan dari Simpang SP II-Kantor Camat dan jalan Kantor Camat-Berkat, sebagai jalan penghubung daerah terluar di Kabupaten Kepulauan Mentawai,” jelasnya.
Pemprov Sumbar juga sedang dalam proses pengadaan kapal untuk mengoptimalkan transportasi laut. Pengadaan kapal tersebut dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar.Pemprov Sumbar tidak akan membiarkan Kabupaten Kepulauan Mentawai sendirian berjuang dari status 3T. Sebab, Pemprov Sumbar dan pemerintah pusat juga tengah berproses untuk mendukung hal itu.(AD.ADPSB)
