PADANG, METRO–Mahkamah Agung menyosialisasikan Eletronik Berkas Pidana Terpadu atau E-Berpadu di Sumatra Barat (Sumbar). Aplikasi ini nantinya akan memudahkan penuntut umum atau penyidik melimpahkan berkas perkara pidana secara elektronik.
Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Sobandi mengatakan, Sumbar menjadi satu dari delapan wilayah yang dijadikan pilot projek E-Berpadu di Indonesia. 19 Agustus 2022 nantinya, aplikasi berbasis web yang terintegrasi ini akan dilakukan uji coba.
“Ini (Sumbar) sosialisasi terkahir, E-Berpadu akan diuji coba ke tujuh wilayah pengadilan tingkat banding, sekarang ditambah Sumbar. Jadi delapan nanti launching,” kata Sobandi usai sosialisasi di Polda Sumbar, Kamis (28/7).
Sobandi mengungkapkan, aplikasi E-Berpadu memiliki enam fitur yang nantinya akan terus dikembangkan. Mahkamah Agung telah menyiapkan seluruh sarana dan prasarana.
Salah satunya, kata dia, soal memastikan keamanan data. Dalam hal ini Mahkamah Agung bekerja sama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Begitupun untuk servernya serta penyimpanan data. Untuk delapan provinsi tadi sudah siap, termasuk Sumbar,” jelasnya.
Mahkamah Agung menargetkan tahun 2027 seluruh pengadilan di Indonesia akan menerapkan aplikasi E-Berpadu. Keuntungan aplikasi ini adalah mempercepat pelayanan sesuai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
Menurut Sobandi, aplikasi ini tentunya membuat pelimpahan berkas perkara lebih efektif dan efisien. Apalagi untuk jajaran kepolisian dan lainnya yang berkantor cukup jauh.
“Contoh izin penyitaan, seperti Polres Mentawai yang jauh, harus datang ke PN Padang. Nanti tidak perlu lagi datang. Cukup upload di E-Berpadu, tunggu satu sampai dua jam tinggal print di kantor,” ujarnya.
Adapun delapan wilayah yang menjadi pilot projek E-Berpadu ini di antaranya di Pengadilan Tinggi Padang, Palembang, Yogyakarta, Makassar, Banjarmasin, Ambon, Kupang dan Mahkamah Syariah Aceh.
Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto dalam sambutannya menyampaikan, E-BERPADU merupakan suatu aplikasi yang berbasis web yang terintegrasi dan digunakan untuk pengolahan serta percepatan pertukaran informasi perkara pidana antara C.J.S. (Criminal Justice System).
Dikatakannya, Polda Sumbar sangat menyambut baik dan mengapresiasi inovasi dari Mahkamah Agung RI dalam menciptakan aplikasi E-BERPADU tersebut, karena dapat dimanfaatkan bagi masyarakat.
“Aplikasi E-BERPADU dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mencari keadilan dengan memaksimalkan keunggulan teknologi informasi serta menjadikan lembaga penegak hukum lebih transparan dan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat,” ucap Brigjen Pol Edi Mardianto.
Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Amril menuturkan selain dengan Polda Sumbar, Pengadilan Tinggi Padang juga melakukan kooordinasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, Kepala Badan Narkotika Nasional Sumbar.
“Setelah komunikasi lintas sektoral ini dilakukan, kami Pengadilan Tinggi Padang melanjutkan koordinasi dengan Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI sehingga terlaksanalah sosialiasi E-BERPADU pada hari ini Kamis tanggal 28 Juli 2022,” katanya.
Ia menambahkan, maksud dan tujuan dari E-BERPADU ini diantaranya terwujudnya sistem administrasi penanganan perkara pidana berbasiskan teknologi informasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi para aparatur penegak hukum, masyarakat pencari keadilan dan advokat.
“Memudahkan koordinasi antar aparat penegak hukum, kerjasama antar aparat penegak hukum dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan publik atau pendukung pelayanan publik,” ujarnya. (rgr)
