PADANG, METRO–Perubahan iklim yang terjadi di dunia saat ini, penyumbangnya emisi karbon akibat efek gas rumah kaca. Perlu penanganan serius, karena berdampak sangat luar biasa bagi kehidupan manusia. Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengatakan, menghadapi perubahan iklim akibat emisi karbon ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar juga berkomitmen mengambil peran dalam upaya pengendalian. “Ini menjadi komitmen kami yang sudah tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Kegiatan pengendalian perubahan iklim prioritas pembangunan di Provinsi Sumatera Barat,” terang Mahyeldi saat kegiatan Sosialisasi Sub Nasional Indonesia Folu Net Sink 2030, sekaligus penanaman secara simbolis pohon gaharu, Rabu (27/7) di Auditorium Gubernuran.
Mahyeldi menambahkan, dalam RPJMD usaha menurunkan besarnya emisi gas rumah kaca secara keseluruhan Pemprov Sumbar merencanakan beberapa aksi mitigasi.
Di bidang pertanian dapat menurunkan emisi 24,11% melalui aksi mitigasi pada kelompok kegiatan intervensi pada sistem pemupukan, teknologi budidaya dan pengelolaan ternak. Bidang kehutanan dan lahan gambut dapat menurunkan emisi 8,41% melalui aksi mitigasi rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan, rehabiltasi hutan wilayah kelola KPH, pengamanan dan perlindungan hutan, rehabiltasi hutan dan lahan kritis pada blok pemanfaatan dan pengayaan hutan lindung dan reboisasi di wilayah kelola KPH.
Bidang energi dapat menurunkan emisi 23,95% melalui implementasi kebijakan pembangunan energy baru terbarukan (EBT) On Grid Swasta, pemanfaatan EBT untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan subtitusi bahan bakar fosil. Bidang pengelolaan limbah dapat menurunkan emisi 5,32% melalui aksi mitigasi pengelolaan sampah maupun pengelolaan limbah.
“Dengan demikian emisi gas rumah kaca setelah aksi mitigasi secara keseluruhan dapat turun 9,72% atau sebesar 14.112.319 ton CO2 eq pada tahun 2030,” terang Mahyeldi.
Guna meningkatkan efektivitas implementasi aksi mitigasi emisi gas rumah kaca, telah dilakukan kaji ulang dokumen rencana aksi daerah gas rumah kaca (RAD-GRK) Provinsi Sumbar sebagai evaluasi implementasi RAD-GRK dan penyusunan RAD Provinsi Sumbar hingga tahun 2030.
Dokumen kaji ulang RAD-GRK langkah awal transformasi menuju dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD). Kegiatan-kegiatan untuk penurunan emisi gas rumah kaca yang dilakukan atau difasilitasi oleh pemerintah menggunakan judul program dan kegiatan yang sesuai dengan RPJMN, RPJMD, dan RKP/RKPD.
Pemprov Sumbar melalui Dinas Kehutanan memprioritaskan program pengembangan Perhutanan Sosial (PS) sebagai yang utama. Dengan target kinerja 250.000 hektar selama masa RPJMD atau 50.000 hektar per tahun, bentuk keseriusan Pemprov Sumbar dalam upaya peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial.
Sebagai informasi, luas kawasan hutan di Sumbar seluas 2.286.883 hektar. Seluas 1.521.260 hektar (hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi) kewenangan Pemprov Sumbar. Di sekitar dan di dalam kawasan hutan tersebut, terdapat desa/nagari sebanyak 950 nagari/desa (81,97%) dari total nagari/desa yang ada di Sumbar yang berjumlah 1.159 nagari/desa. “Sangat wajar bila Sumatera Barat fokus terhadap pengembangan Perhutanan Sosial. Keseriusan dibuktikan dengan telah terbitnya izin Perhutanan Sosial seluas 236.905 hektar yang memayungi/melibatkan 142.000 KK se-Sumatera Barat,” terang Mahyeldi.
Selain itu juga ada pengembangan wisata alam di areal Perhutanan Sosial, pengembangan HHBK, fasilitasi alat ekonomi produktif dan pengembangan madu klurud/galo-galo (stingless bee).
Peran serta masyarakat tidak cukup dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Perlu aktivitas aktivitas lainnya untuk meningkatkan/ mengakselerasi kegiatan penyerapan karbon. “Program rehabilitasi hutan dan lahan fokus utama kita. Setiap tahun, telah ditargetkan pelaksanaan rehabilitasi lahan atau pembangunan hutan rakyat/Agroforerstry seluas 600 hektar,” terangnya.
Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dr. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc mengatakan, Sub Nasional Indonesia Folu Net Sink 2030 ini program yang sudah ada, tetapi kinerjanya ditingkatkan lebih terstruktur, sistematis dan massif. “Dulu kan kegiatannya hanya penanaman pohon saja. Sekarang paradigmanya membangun hutan kembali. Kalau ada lokasi daerah- daerah yang hutannya terdegradasi, itu yang harus dihutankan kembali. Sehingga betul-betul mengembalikan hutan tropical di kawasan kita,” ungkap Ketua Harian I Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 ini.
Kegiatan sosialisasi ini menurutnya, bertujuan menggalang masyarakat agar ikut membangun hutan kembali. “Indonesia berkonstribusi global menurunkan emisi gas rumah kaca. Jadi tidak hanya komitmen internasional, tapi bisa terjadi di tingkat lokal. Kegiatan disusun secara operasional secara detail. Targetnya menurunkan emisi dengan menambah serapan 140 juta Co2 ekuivalen pada tahun 2030,” terangnya.
Ruandha menilai, Sumbar termasuk daerah yang masih cukup penutupan hutannya. Yang akan dilakukan di Sumbar menurutnya, menjaga agar tidak terjadi deforestasi. Salah satunya mencegah tidak terjadi kebakaran dan menjaga tutupan hutan di daerah ini.
Namun, konsekuensinya bagaimana kompensasi bagi masyarakat yang menjaga hutannya? Ruandha mengungkapkan, saat ini ada Perpres Nomor 98 Tahun 2001 mengenai penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk mendukung komitmen Indoensia menurunkan emisi gas rumah kaca. “Perpres ini akan diturunkan menjadi Peraturan Menteri LHK, salah satunya adalah bagaimana karbon trade itu terjadi, sehingga masyarakat yang menjaga hutan mendapat kompensasi nilai positif,” terangnya.
Hadir pada kegiatan sosialisasi tersebut, Sekretaris Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku Sekretaris Tim Kerja FOLU Net Sink 2030, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut, M.P, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Wilayah dan Sektor, Erik Teguh Primiantoro, S.Hut, MES.
Juga hadir Sekretaris Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Dr. Ir. Mahfudz, M.P, Kasubdit Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Benih, Ditjen PDAS RH, Ir. Nurul Iftitah, M.Si, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Species dan Genetik, drh. Indra Exploitasia, M.Si, Kepala Biro Perencanaan Kementerian LHK, Dr. Ir. Apik Karyana, M.Sc, dan Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Dr. Ir. Kirsfianti Linda Ginoga, M.Sc.(fan)
