ANGGOTA DPRD Kota Padang, Muharlion menyesalkan terjadi mark up nilai siswa yang terjadi di SMP 1 Padang. Padahal SMP 1 selama ini dikenal sebagai salah satu sekolah favorit di Kota Padang.
“Kepala sekolah harus bertanggung jawab. Tentu ini sangat mencoreng dunia pendidikan, apalagi terjadi di SMP 1 yang merupakan sekolah favorit,” tegas Muharlion, Senin (27/6).
Muharlion telah menduga akan terjadi penggelembungan nilai rapor siswa oleh pihak sekolah. “Saya membaca status di medsos salah seorang yang bekerja di dunia pendidikan agar berhati-hati akan ada kecurangan rapor siswa, atau rapor bodong. Sangat disesalkan, karena yang dikorbankan siswa,” ucapnya.
Menurut Politisi PKS ini, praktik penggelembungan nilai justru merugikan peseta didik. Karena itu, ia meminta para guru untuk memberikan nilai rapor sesuai dengan kemampuan. Sejatinya, nilai yang tertera di rapor atau ijazah seharusnya menggambarkan kemampuan siswa.
“Jangan main dongkrak atau mark up. Nilai rapor harus sesuai realita. Pemberian nilai harus fair dan jujur,” pungkasnya.
Ia akan mendorong DPRD untuk memanggil Dinas Pendidikan Kota Padang. “Kita berharap kawan-kawan di Komisi IV segera mempertanyakan kepada Kadisdik Kota Padang tentang permasalahan ini,” jelasnya.
Lain lagi yang diungkap anggota Komisi IV DPRD kota Padang, Irawati Meuriksa. Ia menilai sistem pemerataan yang ditetapkan Pemko Padang masih jauh dari yang diinginkan sehingga masalah yang terjadi saat ini banyak peserta didik daftar sekolah sesuai zonasi tidak diterima di sekolah itu.
“Jumlah sekolah dengan jumlah anak tidak seimbang dan sistem yang sekarang perlu hendaknya di kaji ulang Pemko Padang meskipun penetapannya dari pusat,” ujar kader PAN ini.
Ia mengatakan, jika pas dan berlebih itu aman namanya serta perlu dipertahankan sistem. Pemerataan tersebut belum ada.
Menurutnya, sebaiknya sekolah negeri diprioritaskan pada anak-anak yang kurang mampu bukan anak beruang. Jadi semua peserta didik tertampung. “Saat sekarang, wali murid yang teriak itu kan yang tidak ada kepeang masuk swasta,” ucapnya.
Ia menyampaikan, perbaikan sistem pendidikan perlu dilakukan. Agar masalah serupa tidak terulang dari tahun ke tahun.
Anggota Komisi IV DPRD Padang lainnya, Mukhlis meminta Pemko untuk terus mengebut pembangunan RKB dengan dana yang ada ditambah anggaran pusat.
“Wako mesti prioritaskan pendidikan dulu selain pada bidang lainnya. Sebab pendidikan mencerdaskan generasi muda,” ujar kader Demokrat ini. (ade)
