TANAHDATAR, METRO–Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus menggali potensi yang ada, salah satunya potensi di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT). Untuk itu, dalam menentukan pola kerjasama antara pemerintah daerah dengan investor agar tidak melanggar aturan dan sekaligus bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Wakil Bupati Richi Aprian didampingi Kepala Dinas PMTSP Naker Zarratul Khairi, Kepala dinas PUPR Thamrin, Kepala Bagian Hukum Audia Safitri, Kepala Bagian Pemerintahan Abduramanhadi, Kabid Pendapatan non PBB Frenki Adi Tama beserta rombongan, Kamis (24/6) melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Investasi/BKPM, di Jakarta.
Kedatangan Wakil Bupati bersama rombongan ke Kementerian Investasi BKPM disambut langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Kementerian Investasi/BKPM Ir. Yuliot.
Pada waktu itu Wabup Richi menyampaikan bahwa kedatangannya bersama rombongan bertujuan untuk melakukan konsultasi terkait pola kerjasama bidang EBT antara Pemkab Tanah Datar dengan investor sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Insyaallah di kabupaten Tanah Datar direncanakan ada dua kegiatan pembangunan sektor EBT, yang tujuan utamanya jelas untuk meningkatkan PAD kabupaten Tanah Datar. Namun kita tentu harus menentukan pola kerjasama yang sesuai aturan dengan investor, sehingga dari hasil kerjasama tersebut menjadi pendapatan yang sah secara aturan,” ungkap Richi.
Wabup Richi menambahkan, adapun dua pembangunan yang akan dilaksanakan di bidang EBT yakni yang pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Lintau II yang berlokasi di nagari Lubuk Jantan kecamatan Lintau Buo Utara dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Danau Singkarak.
Menanggapi apa yang disampaikan Wabup, Ir. Yuliot selaku Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Kementerian Investasi/BKPM menyambut baik rencana yang dilakukan oleh Pemkab Tanah Datar.
“Saya mengapresiasi Pemkab Tanah Datar yang telah berkoordinasi dengan kami sebelum melaksanakan kerjasama dengan investor, hal ini tentu demi menghindari pelanggaran terhadap ketentuan atau aturan yang berlaku,” ujar Yuliot yang juga merupakan putra Tanah Datar.
Menurutnya, Sumatera Barat memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan khususnya di kabupaten Tanah Datar. “Sebut saja bidang pariwisata dan juga bidang EBT yang disampaikan bapak Richi tadi, namun potensi ini tentu harus dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambahnya. (ant)
