MANGUNSARKORO, METRO–Ketua DPD PKS Padang, Muharlion mengatakan pihaknya mempertanyakan keinginan pengurus DPD PAN Kota Padang perihal pengisian kursi cawawako pendamping Hendri Septa.
“Kita telah surati beberapa kali kepada pengurus DPD PAN Padang untuk bertemu. Namun tidak direspon. Apa mau sebenarnya PAN?,” tegas kader PKS ini, Selasa (21/6).
Muharlion mengungkapkan, DPD PKS Padang mau saja head to head menyelesaikan persoalan cawawako pendamping Hendri Septa. Namun, kata Muharlion, apakah DPD PAN Padang siap untuk itu.
“Jangan hanya bertanya tanya nama calon dari PKS mana? Tatap muka tidak mau dan diopor terus ke DPW PAN Sumbar. Itu tidak sesuai keinginan DPD PKS Padang. Kami berharap DPD PAN Padang membuka ruang dalam silaturahmi tersebut. Kapan waktunya kami siap saja. Lusa boleh juga,” tukas wakil rakyat III periode ini.
Soal siapa nama calon dari PKS yang diusulkan lanjutnya, nanti disampaikan dalam pertemuan bersama antara kedua parpol. “Yang jelas DPD PKS Padang telah duluan mengeluarkan nama calon dari PAN,” tegas Muharlion.
Sebelumnya, menanggapi masih belum adanya Wawako hingga saat ini, Wako Hendri Septa yang dijumpai usai sidang paripurna, beberapa waktu lalu, menegaskan jika secara pribadi ia mengingingkan segera ada Wawako. Namun, semua itu kewenangan dari DPP.
“Saya mau kok ada pendamping. Buktinya satu nama dari PAN telah keluar, yakni Elkos Albar. Tinggal lagi dari PKS,” ujar Hendri Septa usai sidang Paripurna Penyampaian LKPD 2021 itu.
Saat disinggung soal PKS telah surati DPD PAN untuk membahas hal itu, Hendri mengaku, tidak menerima surat dari PKS tersebut sampai sekarang. “Secara pribadi saya tidak menerima dan pengurus DPD PAN bukan saya saja. Pengurus PAN kan banyak,” paparnya.
Ia menambahkan, jika surat masuk ke pengurus DPD tentu perlu pembicaraan yang matang dan duduk bersama.
Sekadar diketahui, kursi panas cawawako Padang ini masih panas dan tak kunjung terselesaikan. Hendri Septa ternyata menjabat sebagai Wali Kota Padang hanya sampai 31 Desember 2023.
Berakhirnya masa jabatan itu sesuai Pasal 201 Ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, berbunyi “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023”.
Pilkada Padang sendiri dilaksanakan pada 27 Juli 2018 lalu dengan pemenang pasangan Mahyeldi-Hendri Septa.
“Dari hasil diskusi di Bimtek dengan narasumber pihak Kemedagri, diketahui masa jabatan Hendri Septa sebagai Walikota Padang hanya sampai 31 Desember 2023,” kata Ketua DPRD Padang, Syafrial Kani, Jumat (17/6) lalu.
Ia menjelaskan, meskipun pelantikan pertama Hendri Septa yang kala itu sebagai Wakil Wali Kota dengan pasangan Mahyeldi (Wali Kota) pada 13 Mei 2019, namun UU No 10/2016 telah mengatur dengan jelas di pasal 201 ayat (5).
“Jadi berakhirnya jabatan Wako Padang itu bukan Mei 2024 tapi 31 Desember 2023 sesuai UU. Hal itu menjadi diskusi hangat kami saat Bimtek. Pihak Kemendagri menyatakan masa jabatan itu sesuai undang-undang. Tentu kita harus tunduk pada UU,” katanya
Sementara terkait pengisian jabatan Wakil Walikota jika ditarik sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota, pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah adalah 18 bulan.
Kalau masa jabatan Wali Kota Padang berakhir pada 31 Desember 2023 maka 18 bulan sebelum masa jabatan berakhir adalah 30 Juni 2022. “Artinya, masa pengisian jabatan Wawako hanya tinggal 15 hari lagi. Jadi tidak perlu lagi kita berbicara soal pengisian Wawako, karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi,” katanya. (ade)
