PADANG, METRO – Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia (RI), Phill Haji Nur Muhammad Kholis Setiawan menekankan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) memacu serapan anggaran dengan sisa waktu yang ada sebelum akhir tahun anggaran. Hal inilah yang harus diperhatikan agar tidak terjadi masalah penggunaan anggaran jelang akhir tahun.
“Sekarang sudah masuk Desember mulai minggu kedua. Maka di tahun 2018 ini tantangannya tidak sedikit, tanggung jawab kita kepada Kementerian Agama lebih besar. Oleh karena itu, di tahun penghujung, mari bersama-sama melakukan akselarasi serapan anggaran 2018,” pinta Phill Haji saat kegiatan Pembinaan ASN di lingkungan Kantor Wilayah Kementrian Agama Sumbar, Senin (10/12).
Pencapaian realisasi anggaran sesuai target yang ditetapkan, ujar Phill Haji. Sebab ada beberapa hal yang diminta oleh Badan Perwakilan Keuangan agar dalam melaporkan keuangan nanti bisa memperthankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pertama, semua Satuan Kerja (Satker) Kanwil Kemenag Agama harus memperhatikan kesesuaian antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan LO. “Jadi LRA ini harus sesuai dengan LO, maka yang paling mudah kita wujudkan dalam laporan keuangan tidak boleh ada paku minus,” tutur Phill Haji.
Phill Haji mengungkapkan, pagu minus yang dimiliki Kementrian Agama adalah terkait pembayaran gaji 14 sehingga harus dicari jalan keluarnya. Maka dari itu pula, ia meminta, semua pegawai Kanwil Kementerian Agama harus fokus terhadap penyerapan anggaran sehingga tidak ada pagu minum hingga batas Januari 2019.
“Maka terpenting di sini adalah bagaiamna untuk segera membereskan minum pagu anggaran di akhir Januari 2019,” pesan Phill Haji dihadapan ratusan ASN.
Phill Haji melanjutkan, kedua yang perlu diperhatikan ialah melakukan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual. Ketiga adalah mengenai kepatuhan terhadap perundang-undangan. Sebab, ketika ada temuan dari audit BPK maka harus segera ditindaklanjuti dan dikembalikan berkasnya ke negara. “Dan yang keempat yang diminta oleh BPK adalah bagaimana penguatan sistem pengendalian internal (SPI). Jadi itu lah empat syarat yang diminta oleh BPK. Maka semua satker harus bekerja sama sehingga bisa mempertahankan WTP,” kata Phill Haji.
Kunci untuk memenuhi empat syarat yang diminta BPK, kata Phill, ASN harus melakukan empat strategi. Pertama, ASN harus mengidentifikasi masalah penyerapan anggaran di Kementerian Agama. Bagi setiap yang mengemban amanah harus mampu bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Maka mampu untuk mengenali masalah yang ada dilingkungan kerja.
“Di madrasah, masalah yang sering muncul adalah dana BOS dan tunjangan profesi. Di dunia pendidikan masalah kita adalah belum dibayarkan tunjangan profesi. Ini masalah harus kita identifikasi sehingga tidak terjadi minus anggaran,” imbuh Phill.
Selanjutnya kedua tentang mencarikan solusi untuk setiap masalah. Jangan masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut dan akhirnya hilang oleh zaman. Sebab sebut Phill Haji, setiap masalah yang sudah identifikasi maka harus dicarikan jalan keluarnya. “Solusinya untuk mencarikan jalan keluar, tentu masing-masing kita dapat mencarikan cara yang paling tepat karena setiap fjngsi kerja masalahnya tidak sama,” ujar Phill.
Ketiga ialah, dalam era kepemimpinan saat ini tugas sebagai seorang pemimpin adalah tidah hanya memerintah bawahan. Tapi harus menjadi pemimpin yang mampu menggerakkan anak buahnya untuk bersama-sama mencarikan solusi.
Dan keempat terangnya, landasi apa yang dikerjakan dengan cinta agar lebih fokus membuat rencana aksi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai akhir tahun anggaran. Pasalnya, penyerapan anggaran di Kementerian Agama akan sangat berpengaruh terhadap persentase penyerapan anggaran secara keseluruhan. “Bekerja harus penuh cinta, ikhlas dan tawakal. Karena semua itu ada targetnya. Saat target itu dikejar, tidak hanya solusi masalah yang diperhatikan, namun juga rasa cinta dan sabar akan pekerjaan. Dengan begitu, target tidak terasa berat untuk direalisasi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumbar, Hendri mengatakan, Sumbar memiliki 173 Kantor Urusan Agama (KUA), 385 RA, 142 MI, 407 MTsN, dan 123 Madrasah Aliniyah, dengan jumlah guru PNS sebanyak 5.176 orang, Non PNS 10.071 orang, Pondok Pesantren sebanyak 214 buah, MDT 1.817 buah, TPQ/TPSQ sebanyak 8.514 buah.
“Sebagai nagari yang memiliki falsafah adat basandi syara’, syara’basandi kitabullah. Sumbar merupakan mayoritas yang memiliki agama Islam. Kerukunan umat beragama terpelihara dengan baik. Tahun ini kita mendapatkan Musium Rekor Indonesia dengan Kanwil yang memiliki Labor Kerukunan Umat Beragama,” ungkap Hendri.
Hendri berharap, Sekjen Kemenag dapat memberikan pengarahan dan pembinaan pada momen yang sangat penting ini. Sebab ini adalah momen yang sangat berharga dan setiap momen akan memberikan dampak perubahan kepada yang lebih baik dan hebat. “Untuk melakukan perubahan tidak perlu menunggu momentum, tapi manfaatkanlah setiap momentum lalu jadilahkanlah sempurna,” ajaknya. (mil)
