Lembaga dengan Tingkat Kepatuhan LHKPN Terbaik 2018
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan penghargaan kepada pemerintah daerah yang tertib dalam hal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pemberian penghargaan itu dilakukan pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (5/12) lau. Ada 15 penghargaan dari KPK yang diberikan kepada kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, pemerintah daerah (pemda) dan DPRD. Di antara pemda yang memperoleh penghargaan dari KPK dipimpin oleh kader PDI Perjuangan, yakni Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Badung dan Kabupaten Mentawai.
Gubernur Jateng Ganjar Prabowo, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet hadir langsung untuk menerima penghargaan itu. Bagi Mentawai, penghargaan itu bukanlah yang pertama. Patut dicatat, Pemkab Kepulauan Mentawai merupakan satu-satunya daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang mendapatkan penghargaan sebagai lembaga dengan tingkat kepatuhan LHKPN terbaik 2018 dari KPK se-Indonesia tersebut.
Yudas Sabaggalet yang ditemui usai menerima penghargaan dari KPK mengatakan, pada tahun lalu Pemkab Mentawai juga menerima award serupa dari lembaga antirasuah itu. “Penghargaan ini atas kerja keras bersama unsur pemerintahan daerah di Kabupaten Mentawai,” katanya.
Mantan ketua DPC PDIP Mentawai itu mengatakan, daerahnya tergolong dalam kawasan terluar, terdepan dan terisolasi (3T). Karena itu Yudas mewanti-wanti seluruh jajarannya di Pemkab Mentawai untuk tidak melakukan perbuatan yang berdampak pada penurunan layanan kepada masyarakat. Yudas pun menerapkan sejumlah kebijakan demi mendorong transparansi. Antara lain e-planning dan e-budgetting.
Selain itu, Yudas juga mewajibkan pegawai Pemkab Mentawai yang terkait langsung dengan proyek pembangunan untuk melaporkan LHKPN. Yudas juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPK), serta Inspektorat Provinsi Sumatera Barat mengawasi penggunaan anggaran pembangunan di daerahnya.
“Mentawai sedang membangun. bandara, rumah sakit, dan lain-lain. Ini harus dikawal dengan transparansi, sehingga Mentawai keluar dari kategori 3T,” tambahnya.
Karena itu laporan keuangan Pemkab Mentawai pun memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. “Dan penghargaan dua kali dari KPK,” kata Yudas.
Menurut Yudas, kebijakannya di Pemkab Mentawai juga didasari instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tentang pentingnya mewujudkan pemerintahan yang baik. Menurutnya, putri Proklamator RI Bung Karno itu mewanti-wanti seluruh kader PDIP yang duduk di eksekutif ataupun legislatif agar bekerja secara benar dan penuh kehati-hatian.
“Kami selalu diingatkan Ibu Ketua Umum, hati-hati, jangan sampai menyengsarakan rakyat. Sampai ketua umum menangis untuk menekankan itu,” katanya.
Yudas mengaku bangga sebagai kader PDIP. “Saya melaksanakan perintah partai, memastikan pembangunan dari pusat dilaksanakan di Mentawai dengan benar demi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (ped)
