SIJUNJUNG, METRO–Persoalan stunting atau gagal tumbuh pada anak masih menjadi catatan khusus di Kabupaten Sijunjung. Meskipun sejumlah program dicetuskan pemerintah daerah untuk menekan stunting, namun angka tersebut terus mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Sebelumnya, Bupati Sijunjung Benny Dwifa membahas persoalan stunting saat menggelar forum konsultasi publik (FKP) rancangan awal RPJMD. Di hadapan jajaran OPD di lingkungan Pemkab Sijunjung, Benny Dwifa menekankan, agar persoalan harus dituntaskan.
“Sejak Covid-19 angka stunting kita meningkat. Ini jadi PR bagi kita semua, karena persoalan stunting bukan tanggung jawab dinas kesehatan saja, tapi tanggung jawab pemerintah daerah. Kita butuh kolaborasi dan kerjasama dengan organisasi maupun instansi lainnya,” tegas Benny.
Namun, baru-baru ini sebanyak 31 balita di Kecamatan Kupitan beresiko stunting atau gagal tumbuh. Jumlah tersebut tersebar di beberapa nagari yang ada. Kadis Kesehatan Kabupaten Sijunjung, drg.Ezwandra,Msc mengatakan jumlah tersebut baru tercatat di satu kecamatan dari delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Sijunjung.
“Data stunting kita saat ini berada di angka 30,1 persen, tersebar di seluruh kecamatan yang ada, dan itu bukan hanya di Kecamatan Kupitan. Data 31 Balita tersebut masih beresiko, artinya masih diwaspadai, belum divonis stunting,” tutur Benny.
Dijelaskan, stunting dan gizi buruk dua hal yang berbeda. Tolak ukur stunting berdasarkan umur per tinggi badan, sedangkan gizi buruk itu umur per berat badan pada anak. “Banyak dampak yang ditimbulkan jika anak terkena stunting, terutama terkait dengan intelejensi anak, kemampuan kognitif anak dan penyebab penyakit-penyakit regeneratif nantinya,” papar Benny.
Tak dipungkiri bahwa angka stunting mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. “Ada kenaikan sekitar 7 persen dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 berada di angka 23,4 persen. Stunting ini PR kita bersama, karena semua pihak berperan disini,” ujar Benny, Minggu (22/5).
Data tersebut, lanjutnya, berdasarkan hasil survey study status gizi yang dilakukan Kemenkes. Persoalan stunting dilatarbelakangi oleh beberapa fakto diantaranya, pola asuh, pola makan dan sanitasi. “Tiga aspek ini memiliki cakupan yang luas dan banyak pihak yang berperan di sana,” sebut Kadis Kesehatan.
Sebelumnya, permasalahan stunting di Sijunjung langsung dihandle BAPPPEDA selaku stakeholder. “Sekarang berada pada dinas pengendalian penduduk dan KB. Namun banyak OPD yang berperan untuk penanganan stunting ini, seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, DPMN serta peran dari masing-masing dinas,” ungkap Benny.
Pada bidang kesehatan, pengendalian angka stunting dilakukan melalui Posyandu. “Salah satu cara kita mengontrol stunting itu melalui posyandu, di sana perkembangan anak bisa dipantau, baik itu pola asuh, pola makan dan sebagainya. Namun dalam dua tahun terakhir intensitasnya berkurang karena dampak Covid-19,” terang Benny.
Sedangkan stunting juga dipengaruhi dari beberapa faktor, termasuk ekonomi, kesehatan, lingkungan dan sumber daya manusia. “Karena dipengaruhi banyak faktor tadi sehingga juga melibatkan banyak sektor, faktor ekonomi berpengaruh, faktor kesehatan, lingkungan dan SDM orang tua itu sendiri,” jelasnya.
Meski demikian, pihaknya mengatakan bahwa penekanan angka stunting merupakan salah satu target yang tertera dalam RPJMD. “Jadi ditargetkan pada tahun 2024 nanti angka stunting di Sijunjung sudah tinggal 14 persen. Tentunya ini butuh peran kita bersama untuk menekan angka tersebut,” tambahnya. (ndo)
