METRO SUMBAR

Sidak Pabrik Kelapa Sawit, Sutan Riska Ancam Cabut Izin Usaha PT yang Tak Membeli TBS Masyarakat

0
×

Sidak Pabrik Kelapa Sawit, Sutan Riska Ancam Cabut Izin Usaha PT yang Tak Membeli TBS Masyarakat

Sebarkan artikel ini
SIDAK—Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan didampingi Kapolres Dharmasraya, AKBP Nurhadiansyah, Kepala Dinas Pertanian, Darisman, Kepala Dinas PMPTSP, Naldi, dan kepala OPD lainnya saat sidak ke PT DL dan PT DSL Dharmasraya.

DHARMASRAYA, METRO  Anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa Sawit di tingkat petani selama dua minggu belakangan mendapatkan perhatian serius dari peme­rintah kabupaten Dharmasraya. Hal ini terlihat saat  Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke se­jumlah Pabrik Kelapa Sa­wit (PKS) di wilayahnya, Selasa (17/5). Sidak yang dilakukan oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) itu turut didampingi Kapolres Dharmasraya, AKBP Nurhadiansyah, Kepala Dinas Pertanian, Darisman, Kepala Dinas PMPTSP, Naldi, dan kepala OPD lainnya.  Dalam kesempatan tersebut Sutan Riska mengaku menerima informasi bahwa sejumlah Pabrik Kelapa Sawit di wilayahnya menolak menampung TBS milik rakyat. Hal tersebut me­ngakibatkan pengusaha timbangan kelapa sawit (ram) di Dharmasraya terpaksa menghentikan o­perasionalnya sampai wak­tu yang belum ditentukan

 Sutan Riska menyebutkan ditolaknya TBS milik warga oleh sejumlah PKS, tentu berdampak langsung terhadap masyarakat, me­ngingat sektor ini merupakan penggerak utama pe­rekonomian Dharmasraya.  Oleh karena itu bupati langsung mengambil sikap atas persoalan yang dihadapi warganya, salah satunya dengan melakukan sidak ke Pabrik Kelapa Sawit.

 “Kami tegaskan kepada perusahaan jangan sam­pai menutup dan tidak menampung sawit petani Dharmasraya, prioritaskan buah sawit petani Dharmasraya, “ ungkap Bupati Dharmasraya, di sela-sela sidak.

Baca Juga  Wawako Allex Audiensi Bersama Keluarga Besar Bustanul Arifin

Kata Bupati, selain men­jalankan usaha sektor perkebunan, Pabrik Kelapa Sawit seharusnya juga mem­beri dampak terha­dap perekonomian Dharmasraya dengan menampung hasil produksi perkebunan rakyat. Perusahaan tidak boleh hanya memikirkan keuntungan sendiri, karena bagaimanapun perusahaan menjalankan usahanya dengan memanfaatkan tanah ulayat milik warga Dharmasraya. Bupati mewanti-wanti, jika perusahaan masih menolak TBS masyarakat, Ia mempertimbangkan akan cabut izin usaha pengelolaan hasil perkebunan perusahaan yang bersang­kutan. “Kami akan terus memantau sejauh mana penegasan kami diindahkan oleh Pabrik Kelapa Sawit, jika masih menolak, tentu kami akan memperimbangkan mengevaluasi izin usaha perusahaan yang bersangkutan”, lanjut Sutan Riska.

Selain itu, terkait persoalan rendahnya harga TBS, Bupati juga mendesak perusahaan untuk tidak menentukan harga sekehendak hati, tetapi harus menyesuaikan harga CPO dunia.  “Perusahaan ja­ngan membuat rakyat saya sengsara, sampai rakyat saya tidak makan karena murahnya harga sawit. Tolong diperhatikan itu,” tegasnya.

Baca Juga  Kemendikbud  Nyatakan SDN 12 Cubadak Mentawai, Lolos sebagai Sekolah Penggerak 

Menanggapi hal itu, perusahaan DL dan DSL di­hadapan Bupati berjanji akan tetap menampung TBS  petani sawit Dharmasraya dan tidak akan mela­kukan penutupan.  “Hingga sampai saat ini, kami belum pernah melakukan penutupan. TBS milik pe­tani tetap kita tampung, sesuai kemampuan kapasitas perusahaan perhari, “ ung­kap Manager PT DSL Juanan didampingi KTU dan Humas Wahyu Sinaga.

Mengenai harga, kata Wahyu Sinaga, pihaknya membeli dengan harga Rp 2.035 perkilo.  “Harga kita hari ini Rp 2.035,” tegas­nya.  Perusahaan juga berjanji dihadapan Bupati, a­kan memprioritaskan TBS petani sawit Dharmasraya, dibandingkan TBS petani dari luar daerah.  “Kita akan prioritaskan TBS petani sawit Dharmasraya, “ tandasnya. (gus)