PESSEL, METRO–Keresahaan beberapa nelayan ada di Kabupaten Pesisir Selatan akan maraknya penggunaan alat tangkap ikan Pukat Lampara Dasar (Trawl) dilakukan oleh oknum – oknum nelayan di daerah setempat, harus menjadi perhatian serius pihak – pihak terkait di daerah, termasuk juga Provinsi Sumatera Barat.
Pemakaian alat tangkap pukat ini cukup di khawatirkan dapat memicu konflik antar nelayan setempat, karena berakibat tidak adil dalam hasil nelayan di pergunakan jaring dilarang tersebut, dan keseimbangan alam laut akan punah.
Maraknya pemakaian penggunaan alat tangkap ikan Pukat Lampara Dasar (Trawl) mendapat respon dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Komisi II Fraksi Nasional Demokrat ( NasDem) Bakri Bakar.
” Kita dengarkan langsung keluhan sejumblah nelayan tradisional di lapangan, yang mulai resah maraknya alat tangkap trawl,” tegas Bakri Bakar saat dihubungi Pos Metro. Kamis (12/5/2022).
Atas hal tersebut, Politisi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melayangkan surat secara tertulis pada Gubernur Sumatera Barat. Secara tegas, diri nya berharap ada aksi nyata elemen terkait dalam menyelamatkan ekosistem habitat ikan dan karang. Akibat pemakaian Pemakaian alat tangkap pukat ini.
Bakri Bakar ada efek jerah dan tindakan tegas pada oknum – oknum nelayan yang nakal tersebut, ” sebutnya.
Sementara itu Kapolres Pesisir Selatan AKBP. Sri Wibowo, S.IK.MH melalui Kasat Polairud Polres Pessel Iptu Rosa Harisman menuturkan, bahwa atas maraknya penggunaan penggunaan alat tangkap ikan Pukat Lampara Dasar (Trawl) di perairan Air Haji dan sekitarnya, telah menghadiri rakor spesifik membahas tentang adanya laporan dari masyarakat serta nelayan.
Disampaikan Iptu Rosa, hasil rapat koordinasi tersebut disepakati antara lain, melakukan pendataan para nelayan yang menggunakan alat tangkap terlarang tersebut menganggarkan penggantian alat tangkap yang terlarang tersebut dengan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan pada APBD Tahun 2023, menghimbau kepada masyarakat yang terdampak oleh penggunaan alat tangkap tersebut agar tidak bertindak sendiri, sehingga bisa menimbulkan konflik akhirnya, dengan pengawalan dari camat dan Walinagari setempat.
Melakukan pengawasan atau patroli secara rutin di daerah yang diduga sering
beroperasinya Pukat Lampara Dasar tersebut, membangun Pos Pengawas di daerah yang sering beroperasinya Pukat Lampara Dasar dalam hal ini lahan disediakan oleh Nagari serta pembangunan Pos diharapkan dari Lantamal, melakukan sosialisasi tentang Pelarangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tersebut. Dan, melakukan penegakan hukum secara tegas kepada pelaku yang masih menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan.
Kasat Polairud yang diwakili Kanit Gakkum IPDA Jamaluddin menegaskan sangat mengapresiasi undangan tersebut karena kalau berlarut-larut akan terjadinya kerusakan alam laut khususnya di Kabupaten Pessel.
Penggunaan alat tangkap yang sejenisnya tersebut jelas dilarang oleh undangan – undang karena merusak kehidupan laut, kami akan konsisten menindak lanjuti hasil rapat koordinasi ini selanjutnya akan ada Konsekwensi hukum bila masih berlanjut pemakaian alat tangkap Trawl dimaksud, tegas Kanit Gakkum Sat Polairud.
Rapat koordinasi di hadiri Walinagari, Camat, Pemkab Pessel yang diwakili Kadinas Pangan dan Perikanan, Kesbangpol, termasuk LANTAMAL II Padang dan Dirpolairud Polda Sumbar, Satpolairud Polres Pessel, Satwal PSDKP serta anggota DPRD Pessel. ( Rio)
