DPRD Agam bersama pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat menyetujui 4 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Nagari. Empat Ranperda tersebut yakni Ranperda Pembentukan Nagari Gadut Barat, Nagari Gadut Timur dan Nagari Aro Kandikia.
Selanjutnya, Ranperda Tentang Pembentukan Nagari Koto Tangah Sidang Koto Laweh, Nagari Koto Tangah Koto Malintang, Nagari Koto Tangah Tujuah Nagari dan Nagari Koto Tangah Lamo. Ranperda Tentang Pementukan Nagari Kandih Lubuk Basung, Nagari Sangkir Lubuk Basung, Nagari Surabayo Lubuk Basung, Nagari Sungai Jariang Lubuk Basung dan Nagari Parit Panjang Lubuk Basung, dan Ranperda tentang Pembentukan Nagari Tigo Koto Silungkang Timur.
Persetujuan ditandai dengan penandatanganan Nota Persetujuan Persama antara DPRD dengan Pemda yang dilaksanakan pada Sidang Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Agam terhadap 4 Ranperda Tentang Pembentukan Nagari, di Aula Utama DPRD Agam, Selasa (10/5).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Agam Dr Novi Irwan SPd MM didampingi Wakil Ketua Suharman dan Irfan Amran dan dihadiri Wakil Bupati Agam Irwan Fikri SH, Forkopimda, Asisten, Anggota DPRD, dan Kepala OPD.
Wabup mengucapkan terima kasih kepada DPRD Agam yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan Ranperda tentang Pembentukan Nagari. “Perlu kita pahami, setelah ditandatangani nota persetujuan bersama ini, Ranperda tentang Pembentukan Nagari ini belum bisa ditetapkan karena terdapat beberapa proses yang harus dilaksanakan. Pembentukan Nagari diundangkan setelah mendapat nomor register dari Gubernur dan kode desa dari Menteri Dalam Negeri,” ujar Irwan.
Ketua DPRD Agam Dr Novi Irwan mengatakan, sebelum Ranperda tentang Pembentukan 13 nagari tersebut disetujui, terdapat juga Perda Tentang Pembentukan 10 Nagari yang sudah disetujui beberapa waktu lalu dan meminta kepada Gubernur Sumbar untuk menfasilitasi dan segera memberikan rekomendasi kepada Kementrian Dalam Negeri.
Ketua DPRD Agam itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah bekerja keras dalam membahas Perda tentang Pembentukan 13 Nagari tersebut. Ia meminta kepada Pemda agar melalui dinas terkait untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang akan diserahkan ke Gubernur untuk di fasilitasi. “Kita berharap 23 nagari yang akan dimekarkan ini dapat segera mendapat nomor register dari Kemendagri, sehingga setelah pemekaran nagari ini selesai kita bisa melaksanakan proses Pemekaran Kabupaten Agam atau Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB),” ungkap Novi. (pry)
