JAKARTA, METRO–Mudik Lebaran 2022 sudah di depan mata. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pun sudah mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan kebijakan terbaru soal cuti bagi PNS dan PPPK. Namun, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK untuk tidak melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah. “Bagi PNS maupun PPPK silakan mudik Lebaran. Namun, ingat tidak boleh menggunakan mobil dinas,” tegas Menteri Tjahjo, Rabu (27/4).
Dia berharap larangan menggunakan mobil dinas yang sudah dituangkan dalam Surat Edaran (SE) MenPAN-RB Nomor 13/2022 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah, bisa dipatuhi seluruh ASN.
Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi pemerintah diminta Menteri Tjahjo agar memastikan seluruh pejabat serta pegawai, tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, ataupun kepentingan lainnya di luar kepentingan dinas. Selain itu, dalam SE juga tertulis para PPK dapat memberikan cuti tahunan kepada PNS maupun PPPK di instansinya pada saat sebelum dan sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri.
Namun demikian, cuti tahunan diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas serta jumlah pegawai di masing-masing instansi. Pemberian cuti tahunan, lanjutnya, dilakukan secara akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK.
Selain itu, bagi para ASN yang akan melaksanakan mudik maupun bepergian ke luar negeri untuk memperhatikan status resiko persebaran Covid-19 di wilayah tujuan. Kemudian juga memperhatikan peraturan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. PNS dan PPPK diminta selalu memperhatikan, mematuhi kriteria persyaratan, protokol perjalanan yang ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19, Kementerian Perhubungan, serta protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
“Jangan lupa penggunaan platform PeduliLindungi,” tegasnya mengingatkan. Lebih lanjut dikatakan agar PPK bisa menetapkan pengaturan teknis serta langkah-langkah yang diperlukan bagi instansi masing-masing, dan memberikan hukuman disiplin kepada PNS maupun PPPK yang melanggar. (esy/jpnn)
