PADANG, METRO – Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho mengatakan, Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten yang pelaksanaan dan pengelolaan dana desanya termasuk paling berhasil di Indonesia. Oleh karena itu, kata Yanuar, Tasikmalaya dipilih menjadi salah satu lokasi dialog publik supaya masyarakat di kabupaten ini dapat mengenal dan mengetahui lebih jauh, kebijakan dan program apa saja yang sudah dikerjakan oleh pemerintah di banyak bidang selama empat tahun terakhir ini.
Ia menjelaskan, bahwa setelah kebutuhan dasar warga di bidang kesehatan dan pendidikan dikelola secara sistematis, langkah selanjutnya adalah pemberdayaan dan pemihakan, sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia Indonesia.
Yanuar menguraikan, bahwa pembangunan infrastruktur yang selama ini terlihat masif dikerjakan, adalah instrumen atau alat untuk memastikan keberpihakan, terutama pada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan. “Pemerintah juga berusaha keras untuk mengendalikan inflasi pada angka yang rendah. Sebagai contoh, harga semangkok mi bakso di Tasikmalaya hari ini masih sama dengan 3-4 tahun yang lalu,” katanya dalam Dialog Publik di Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Kamis (29/11).
Ia menjelaskan, infrastruktur juga tidak hanya merupakan pembangunan fisik, melainkan bagian dari pembangunan budaya, yang disebut proses pembudayaan atau civilizing process. Melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Jokowi mengharapkan adanya perubahan mindset, pola pandang, dan cara hidup yang lebih baru. “Hijrah dari kebiasaan lama menuju kebiasan baru. Dari yang konsumtif menjadi produktif, menuju Indonesia yang maju,” demikian sering digaungkan oleh Presiden Jokowi.
Ia mengungkapkan, yang tak kalah penting dari program ini adalah pentingnya membangun cara berpikir dan sikap di kalangan anak-anak muda. Terutama di pedesaan, untuk tidak tergoda mencari lapangan pekerjaan di kota, karena desa sekarang adalah kawasan yang juga menjanjikan secara ekonomi. “Jangan berpikir hanya mencari pekerjaan. Buatlah lapangan pekerjaan. Sekarang ini, kesempatan itu terbuka lebar,” tambah Yanuar.
Sementara itu, Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian PDTT H.M. Nurdin memaparkan, Dana Desa sebesar Rp187 triliun sudah dikucurkan sejak tahun 2015. Belum ada masa di mana pemerintah sangat fokus membangun desa seperti pemerintahan sekarang. “Dana Desa ini bisa membangun hingga 158 ribu km jalan desa, meningkatkan akses warga ke pusat-pusat ekonomi sehingga memperbaiki kualitas hidup masyarakat di pedesaan. Belum lagi jembatan, pusat-pusat kesehatan, sarana air bersih, PAUD, dan masih banyak lagi,” kata Nurdin.
Selain itu, Dana Desa juga dialokasikan untuk mengurangi pengangguran di pedesaan melalui program Padat Karya Tunai. Menurut Nurdin, pola semacam ini membuka kesempatan kerja yang lebih luas di pedesaan. “Dengan demikian, warga desa memiliki aktivitas dan mereka mendapatkan penghasilan dari sana,” katanya.
Nurdin menambahkan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Bumades (antardesa) juga tumbuh signifikan sejak dikuncurkannya Dana Desa. BUMDes dan Bumades juga menggerakkan perekonomian di pedesaan, salah satunya ditandai dengan meningkatnya literasi keuangan dan penggunaan mesin-mesin transaksi elektronik di pedesaan.
“Dalam setahun terakhir sejak Desember 2017 hingga September 2018 saja, mesin transaksi elektronik meningkat dari 1.315 menjadi 2.458 buah atau naik sekitar 87 persen. Jumlah rekening juga meningkat sebesar 132 persen dalam kurun waktu yang sama, dari 7.153 menjadi 16.567 rekening,” kata Nurdin.
Nurdin mengingatkan, bahwa perguruan tinggi seperti dapat berperan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana Desa. “Mulai dari penyediaan analisis dan riset pencapaian Dana Desa, pendampingan di pedesaan, sosialisasi penggunaan Dana Desa, termasuk pengawasan dan memberi masukan terhadap pelaksanaan Dana Desa,” ujarnya.
Ia juga mengajak kampus dapat terlibat dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) bersifat tematik di seluruh Indonesia. Hadir juga sebagai narasumber dalam dialog publik ini yaitu adalah Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dan Asisten Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Kabupaten Tasikmalaya, dan Wakil Rektor III Universitas Siliwangi Budi Rahmat. (fan)
