Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya” (QS. An-Nahl: 114)
Komitmen dan inisiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan ekonomi Syariah diapresiasi oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bekerjasan dengan Infobank. Kemarin, saya mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, menerima Anugerah Adinata Syariah 2022 sebagai penghargaan kepada daerah dalam menggerakkan ekonomi Syariah, khususnya dalam pengembangan keuangan mikro syariah.
Anugerah Adinata Syariah 2002 ini patut disyukuri. Lebih dari itu, ia memuat tanggungjawab besar dalam memperkuat peran keuangan mikro syariah bagi pembangunan Sumatera Barat ke depan. Sehingga Sumatera Barat berperan penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka Dunia. Sebagaimana amanah yang diemban Sumatera Barat sebagai satu dari sepuluh daerah kunci dalam pelaksanaan Masterplan Ekonomi Syariah Indoensia 2019-2024.
Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, adat mengato syarak mamakai, memberikan landasan budaya yang kuat bagi Sumatera Barat bagi tumbuh dan menguatnya penerapan ekonomi dan keuangan Syariah. Bersamaan dengan budaya perdagangan dan kewirausahaan yang dimiliki masyarakat Minang. Modal budaya ini menyediakan lahan subur yang perlu dijaga dan dirawat bagi perkecambahan, tumbuh dan kuatnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) industri halal. Inilah sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.
Rintisan-rintisan sebelumnya berupa Lumbung Pitih Nagari, Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Bank Perkreditan Syariah, dan Bank Wakaf Mikro serta konversi Bank Nagari menjadi Bank Umum Syariah harus terus dilanjutkan. Untuk penciptaan ekosistem ekonomi dan keuangan Syariah, keberadaan jasa keuangan syariah diniatkan untuk tumbuh bersama secara sinergis dengan penguatan UMKM dan penguatan seluruh rantai nilai (value chain) industri halal dari hulu ke hilir.
Sebagai gambaran, menurut BPS jumlah industri kecil dan mikro pada tahun 2020 mencapai 94.494 unit. Jumlah ini menyerap 177. 034 orang tenaga kerja. Sebanyak 41.667 perusahaan mikro dan kecil tersebut tergolong sebagai industri makanan atau mencapai 44 persen dari seluruh industri mikro dan kecil. Diikuti oleh industri kecil mikro tekstil sebanyak 17.700 unit (19 persen) dan industri pakaian jadi 16.199 unit (17 persen). Ketiga kelompok industri mikro kecil ini membentuk hingga 80 persen dari struktur industri mikro dan kecil Sumatera Barat. Artinya, ketiga industri ini merupakan basis bagi pengembangan industri halal Sumatera Barat
Sumatera Barat telah dikenal dunia sebagai surga kuliner. Industri makanan merupakan titik penting dalam pengembangan industri halal. Tak kalah pentingnya, semakin menjanjikannya pasar industri fesyen (busana) muslim.. Pada sektor hilirnya, ketiga industri ini bertautan pula dalam mendukung potensi pariwisata halal Sumatera Barat yang menjadi daerah prioritas dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas) 2015-2025.
Penguatan rantai nilai industri halal memiliki efek pengganda yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Pada sektor hulu, industri makanan didukung oleh sektor pertanian berupa pasokan bahan baku dari produksi pertanian seperti ubi, cabe, rempah-rempah, serta daging ternak. Semuanya melibatkan lebih separuh dari penduduk Sumatera Barat yang bergantung hidupnya dari usaha pertanian. Sektor pertanian merupakan penyumbang utama hingga 20 persen bagi perekonomian Sumatera Barat. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari strategi hilirisasi hasil pertanian untuk peningkatann nilai tambah. Global Islamic Economy Report 2022 yang diterbirkan akhir Maret lalu, peringkat makanan halal Indonesia meningkat dari posisi keempat menjadi kedua. Hasil ini mengindikasikan peluang yang perlu direbut Sumatera Barat untuk menjadi pusat industri halal nasional.
Begiutpula pengembangan industri busana muslim seperti sulaman dan tenun oleh pengrajin UMKM Pandai Sikek dan Silungkang merupakan pewarisan tradisi dan budaya. Inovasi secara berkelanjutan pada disain maupun bahan menjadi kunci meningkatkan daya saing. Tidak hanya untuk menghadapi gempuran tekstil dan pakaian impor namun juga daya saing di pasar ekspor, khususnya ke negara-negara jiran maupun pasar Timur Tengah.
Potensi besar UMKM industri halal harus diikuti dengan strategi penyediaan fasilitas pembiayaan syariah terintegrasi. Strategi ini menempatkan peran lembaga keuangan syariah, termasuk pemantapan konversi Bank Nagari Syariah, untuk mewujudkan pemerataan dan menggerakkan potensi besar UMKM bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Sumber pembiayaan UMKM industri halal juga harus berasal dari sumber halal, yaitu lembaga keuangan syariah.
Potensi besar Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Halal Nasional ditandai dengan peresmian pencanangan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) oleh Wakil Presiden pada 12 Maret lalu di Bukittinggi. Diiringi dengan pembukaan halal hub dan peresmian Los Lambuang, Bukittinggi sebagai Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (KHAS). Keduanya merupakan yang pertama di Indonesia. Pembentukan Zona KHAS menandai upaya percepatan implementasi standar dan sertifikasi halal bagi UMKM. Pemenuhan standar halal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 sebagai tindaklanjut dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sekaligus wujud dari perlindungan hak-hak konsumen muslim.
Dalam mendukung percepatan pemenuhan standar halal, peran pemerintah provinsi Sumatera Barat bersama daerah-daerah sebagai fasiltator dan regulator untuk membangun tata kelola yang baik. Diantara program dan kegiatan yang telah dimuat dalam APBD 2022 dan dalam pembahasan RAPBD 2023 yaitu memberikan insentif bagi UMKM dan industri kecil menengah dalam fasilitasi sertifikat halal. Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Lembaga Penyelia Halal dalam meningkatkan literasi dan edukasi kepada pelaku UMKM untuk pemenuhan persyaratan standarisasi dan sertifikasi halal. Dalam merumuskan kebijakan secara tepat dan optimalisasi peran fasilitasi, pemerintah Provinsi telah membangun membangun database UMKM melalui super apps Sumbar Madani, sekaligus daalam upaya merealisasikan program prioritas dalam mencetak wirausahawan. Pemerintah Provinsi terbuka bergandeng tangan untuk meningkatkan peran masyarakat, komunitas dan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan untuk meningkatkan kesadaran dan membentuk gaya hidup halal bagi masyarakat luas.
Pemerintah Sumatera Barat menjadi provinsi pertama yang membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) melalui Peraturan Gubernur bertanggal 7 April 2022 lalu. Komite ini bertugas untuk memaksimalkan potensi ekonomi dan keuangan Syariah di Sumatera Barat dengan membangun sinergi dan sinkronisasi berbagai pemangku kepentingan dalam menetapkan langkah, rencana dan penerapan kebijakan serta program dalam mewujudkan Sumatera Barat sebagai pusat ekonomi dan keuangan Syariah secara umum dan pusat industri halal nasional secara khusus.
Anugerah Adinata Syariah 2022 yang kita terima di Bulan Ramadhan pencapaian bersama. Oleh karena itu, anugerah ini dapat menjadi momentum dari kerja besar dan mulia untuk bergerak bersama. Agenda besar yang mensyaratkan kita : pemerintah, pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, perguruan tinggi dan media massa dapat saciok bak ayam, sadanciang bak basi, tuah sakato, menunaikan amanah untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai Pusat Halal Nasional. Lebih jauh, dari itu untuk membangun Sumatera Barat Madani yang masyarakatnya sejahtera lahir dan batin, serta diberkahi Allah SWT. Aamiin. ***
