JAKARTA, METRO–Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti memastikan big data milik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bohong. Big data 110 juta warganet itu dijadikan alasan untuk menggulirkan wacana penundaan Pemilu 2024. Big data klaim Luhut Pandjaitan juta menyebut rakyat tidak tertarik Pemilu 2024. “Saya hanya menyampaikan itu (big data milik Luhut, red) bohong,” kata La Nyalla di Jakarta, Kamis (14/4). Mantan Ketua PSSI itu mengimbau rakyat tidak terpengaruh dengan klaim Luhut bahwa rakyat bersikap biasa saja menyikapi Pemilu 2024. “Jangan mudah terpengaruh berita bohong,” kata pria berusia 62 tahun ini. La Nyalla berani melabeli big data Luhut bohong setelah melihat temuan Evello, lembaga analitik data yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada 2014.
Menurut Evello, jumlah pengguna media sosial membahas penundaan Pemilu 2024 hanya 693.289 akun. “Jumlah 110 juta (akun pengguna medsos) juga berlebihan ya, 1 juta juga enggak sampai,” kata pendiri Evello Dudy Rudianto di Senayan, Jakarta, Kamis (14/4). Dudy menyampaikan pihaknya memantau media sosial sekitar satu tahun sebelum Luhut membeberkan big data. “Jadi, ditarik ke belakang satu tahun pun yang membicarakan pemilu atau penundaan pemilu paling besar 693.289 akun,” ujarnya.
Jokowi Harus Berani Copot Luhut Pandjaitan
Sementara itu pengamat politik cinta negara Indonesia (CNI) Heru Cipto Nugroho berharap presiiden bertindak tegas. Tensi demo mahasiswa tak pernah surut. Di Beberapa daerah gelombang aksi yang merespons wacana dan kebijakan pemerintah terus berlangsung. Sasarannya sudah mengarah ke Presiden Joko Widodo. Sebagian aksi menyuarakan Presiden Jokowi mundur. Pengamat Sosial Politik Cinta Negara Indonesia (CNI) Heru Cipto Nugroho meminta pemerintahan Jokowi melaksanakan tuntutan aksi demo mahasiswa seluruh Indonesia 11 April 2022.
Pasalnya, menurut dia, rakyat terlanjur kecewa karena di tengah ketidakpastian ekonomi, justru ada pembantu presiden menyuarakan penundaan pemilu. “Ada pembantu presiden bukannya bicara solusi perbaikan ekonomi rakyat dan stabilkan harga sembako, malah ngomong penundaan Pemilu. Ini yang bikin rakyat kecewa berat”, ungkap Heru CN, di Jakarta, Rabu (13/4) seperti yang dilansir JPNN.
Menurutnya, pemerintah harus mendengarkan tuntutan mahasiswa, jika tidak ingin masalah ini berlarut-larut. “Suara mahasiswa itu identik suara rakyat dan tuntutannya juga logik tidak neko neko, tinggal pemerintah terima tidak. Kuncinya ada di Presiden Jokowi”, kata Heru.
Menurutnya, tuntutan penolakan penundaan Pemilu 2024 dan jabatan presiden 3 periode itu sangat taat konstitusi. Kemudian, menurunkan atau Menstabilkan harga sembako termasuk minyak goreng dan tolak rencana kenaikan BBM dan LPG secara bertahap juga wajar. “Tahun ini rakyat menjerit akibat naiknya harga sembako yang tidak terkendali, apalagi minyak goreng. Ini belum Pertalite dan LPG 3 kg jika naik ,” tegas Heru CN.
Heru CN juga mendukung tuntutan mahasiswa agar Presiden Jokowi mencopot para pembantunya yamg selama ini sering bicara tentang penundaan pemilu atau perpanjangn jabatan presiden. “Agar tensi aksi demo mahasiswa menurun paling tidak Presiden Jokowi berani mencopot para pembantunya yang terkesan oleh publik punya visi misi pribadi. Misalnya. Luhut Binsar Panjaitan, Kepala BPKM Bahlil, Mendag Lutfi,” beber Heru.
Dia menegaskan presiden memang punya hak prerogratif terkait ada tidaknya penggantian para pembantunya, tetapi rakyat dan mahasiswa juga tidak bodoh. Heru menambahkan mahasiswa punya penilaian yang cerdas, netral dan tidak tersandera muatan politis. “Ingat pencitraan serta politik lempar batu sembunyi tangan jelas sekarang terbaca. Jangan lagi bohongi rakyat apalagi mahasiswa,”tegas Heru. (ast/mcr10/jpnn)
