JAKARTA, METRO–Kondisi masyarakat saat ini begitu terpukul dengan naiknya sejumlah harga komoditas. Mulai dari minyak goreng hingga bahan bakar minyak (BBM).
Hal ini pun segera direspons pemerintah dengan memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos). Salah satunya adalah dengan skema bantuan langsung tunai minyak goreng (BLT migor). Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menilai bahwa bantuan ini bukan berarti pemerintah hanya memperhatikan kelompok menengah bawah.
“Pemerintah di dalam membantu masyarakat sudah menyiapkan banyak sekali skema program bantuan dan memang masing-masing tingkat masyarakat sudah ada alokasi bantuan masing-masing,” terang dia dalam media briefing secara daring, Jumat (8/4).
Dia mengatakan, untuk desil 1 sampai 4 yang merupakan kelompok dengan kondisi sangat miskin dan rentan miskin diberikan sejumlah program bantuan. Diantarnya, BPNT, Kartu Sembako, PKH non BPNT, hingga BLT Desa.
“Banyak sekali program yang termasuk, salah satunya yang BLT minyak goreng. Ini karena sasarannya adalah untuk meringankan beban dan menjaga daya beli masyarakat di segmen itu,” tuturnya.
Sementara untuk desil 5 dan 6 yang masuk dalam kelompok menengah, pemerintah memiliki program bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 1 juta untuk 8,8 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta. Jadi, kata Susiwijono, tidak ada masyarakat yang dianaktirikan.
“Tidak hanya ada di level 1 sampai 4 saja atau di masyarakat yang di level bawah saja, tapi pemerintah juga memikirkan justru kadang yang di level menengah ini kita juga harus perkuat daya belinya karena juga jumlahnya sangat banyak sekali,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah saat ini juga sedang mempersiapkan beberapa bantuan yang lain, terutama untuk masyarakat di tingkat menengah. Salah satunya kemungkinan adalah BPUM (bantuan produktif usaha mikro). “Di level menengah ini yang juga rentan terhadap berbagai dinamika global dan kenaikan harga tadi. INi sedang kita siapkan juga skema bantuan yang lain,” pungkas Susiwijono.(jpc)
