BERITA UTAMA

Ingatkan Luhut, LaNyalla Sebut Penundaan Pemilu Picu Kemarahan Publik

1
×

Ingatkan Luhut, LaNyalla Sebut Penundaan Pemilu Picu Kemarahan Publik

Sebarkan artikel ini
Ketua DPD RI, La Nyala Mahmud Mattalitti.

JAKARTA, METRO–Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti kembali mengingatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Mar­ves) Luhut Binsar Pandjaitan, untuk tidak m­e­ne­rus­kan polemik penun­daan pemilu 2024. Menurutnya, polemik tersebut bisa me­micu kemarahan publik.

“Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut ti­dak meneruskan polemik ini. Selain melanggar aturan benegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan,” ujarnya, Minggu (3/4).

Senator asal Jawa Ti­mur ini juga mengingatkan, berdasarkan analisa Big Data yang dimiliki, ke­cen­deru­ngan masyarakat se­nang dengan deklarasi Jokowi 3 periode, turun dari 28 persen menjadi 23 persen.

 “Dukungan yang dilakukan oleh beberapa kepala desa kemarin, agar pemerintahan Joko Widodo dilanjutkan menjadi tiga periode justru menurunkan tingkat kegembiraan ma­syarakat hanya pada posisi 23 persen, dari sebelumnya 28 persen untuk isu yang sama,” terang LaNyalla.

Menurut LaNyalla, di saat bersamaan sentimen publik tengah diaduk-aduk oleh persoalan ekonomi.

“Dari pantauan Big Da­ta DPD RI, naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan LPG 3 KG meningkatkan pera­saan takut masyarakat sebesar 10 persen,” papar LaNyalla.

Ia juga menyampaikan bahwa ada potensi peningkatan kemarahan publik soal deklarasi Jokowi 3 periode.

“Bulan Maret lalu saya sudah ingatkan Luhut soal klaim 110 juta pengguna media sosial membahas penundaan pemilu 2024 dan adanya potensi kemarahan publik. Saat itu, skor emosi marah publik mencapai angka 8 persen. Saat ini skor marah publik meningkat menjadi 12 persen,” terang LaNyalla.

LaNyalla menyebut, jika skor potensi kemarahan publik ini terus meningkat, tidak tertutup kemungkinan aksi turun ke jalan akan meluas.

“Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas,” pungkas LaNyalla. (jpg)