JAKARTA, METRO–Pakar ekonomi Rizal Ramli memantau langsung harga kebutuhan pokok di PD Pasar Jaya Kramat, Jakarta Timur. Salah satu yang menjadi fokus Rizal, yakni peredaran dan harga minyak goreng di pasar. “Ini sebenarnya masalah sederhana karena (minyak goreng, red) ialah barang berlimpah dan penyelesaiannya mudah. Ini bukan barang langka,” ucap Rizal, Jumat (1/4).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tersebut mengatakan berlimpahnya minyak goreng karena Indonesia adalah eksportir CPO (Crude palm oil) atau minyak sawit terbesar di dunia dan memiliki kebun sawit terluas.
“Dahulu saya menyelesaikan kelangkaan seperti ini kurang dari satu bulan,” kata dia. Alumnus Universitas Boston itu meveritakan pada tahun 2000 ketika harga CPO naik di luar negeri lebih dari 100 persen, para penguasa mengambil jatah dalam negeri untuk diekspor lagi sehingga harga di pasar domestik juga naik di atas 100 persen.
Rizal kemudian mengambil tindakan dengan memberi ultimatum kepada para pengusaha kelapa sawit baik swasta maupu BUMN. “Pertama jangan greedy (tamak, red) berlebihan, jangan rakus berlebihan. Semuanya sudah ada untuk pasar ekspor. Artinya, jangan jatah dalam negeri dijual ke luar,” tegas dia.
Politikus kelahiran 1954 itu menambahkan langkah kedua yang dia sampikan kepada pengusaha ialah jangan seperti kacang lupa kulit.
“Kalian tanam sawit semuanya di tanah negara yang sebetulnya milik rakyat. Pada saat tanam sawit pemerintah memberikan kredit bunga murah melalui kredit liquiditas Bank Indonesia. Bunga satu tahun hanya dua persen waktu itu. Kredit UMKM saja 12 persen bunganya,” kenang Rizal.
Ketiga, meminta dalam waktu kurang dari satu bulan harga minyak goreng dalam negeri harus turun normal. “Jika tidak mau imuti instruksi, saya ancam dengan memeriksa pajak perusahaan-perusahaan bersangkutan. Kalau tidak beres kami tangkap,” tegas Rizal.
Ultimatum dari Rizal ternyata membuahkan hasil. Dalam waktu tiga minggu harga minyak goreng langsung turun. “Hari ini apa yang terjadi? Pemainnya sama, orangnya itu-itu saja. Kondisinya juga sama, tetapi pemerintah ini tidak punya wibawa di kalangan pengusaha karena mungkin sudah ada yang pada cincai,” tutur Rizal. “Jadi saat dia (presiden) omong apa saja, swasta tidak mendengarkan karena pemerintah tidak ada wibawanya,” tutup Rizal. (mcr18/jpnn)
