JAKARTA, METRO–Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyiapkan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2022 sangat banyak. Tercatat kebutuhan PPPK guru sebesar 758.018 orang. Sayangnya, kuota sebanyak itu tidak diimbangi dengan usulan Pemda.
Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Iwan Syahril mengungkapkan hingga usulan Pemda yang masuk hanya 131.239 atau 17,3 persen. Angka ini masih jauh dari kuota yang disiapkan pemerintah. Kondisi tersebut mengundang kritikan honorer. Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Blitar Sri Hariyati menilai pemerintah terlalu banyak perencanaan tanpa melihat kondisi di lapangan. Program 1 juta PPPK guru tidak tersosialisasi dengan baik sehingga korbannya guru honorer.
Kemendikbudristek kata Sri, seharusnya melihat bagaimana proses PPPK guru tahap 1 dan 2 yang tersendat-sendat. Dia mengutip data Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menyebutkan hingga 27 Maret, SK PPPK guru yang dicetak masing-masing instansi daerah baru 26.486.
Sementara, jumlah guru honorer yang lulus PPPK 2021 sebanyak 293 ribuan. “Ojo puo-puo to (jangan terlalu banyak yang direncanakan, red). Mbok, ya, kalau melihat makanan enak, jangan terlalu banyak yang dimakan biar enggak sakit perut,” tutur pimpinan honorer K2 yang dikenal sangat vokal ini kepada JPNN.com, Rabu (30/3).
Dia mengingatkan pemerintah, pengangkatan PPPK guru 2021 saja belum tuntas hingga detik ini, malah buat pernyataan baru lagi. Karena itu jangan menggantungkan nasib honorer yang penuh penderitaan.
Sri yang juga ketua Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Kabupaten Blitar ini menilai Mendikbudristek Nadiem Makarim terobsesi dengan program 1 juta PPPK guru. “Ini kesannya malah terlalu muluk. Ingin memeluk gunung, tangan tak sampai,” ucap Sri.(esy/jpnn)
